Menambal Lubang Proporsional Terbuka

Bila demikian adanya maka fungsi partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat gagal. Bagaimana mungkin parpol dapat memberikan pedidikan politik kepada masyarakat dengan baik kalau dirinya sendiri mempraktekkan politik yang keliru. 

Oleh karena itu, dalam upaya menambal lubang sistem Proporsional Terbuka maka parpol mestinya merekrut para caleg yang memiliki kemampuan representatif yang mumpuni dan kredibel.

Ketiga; aktor politik (caleg). Tampaknya para caleg senyum-senyum ketika MK memutuskan sistem Pemilu Proporsional Terbuka. Mengapa tidak? Ini adalah kesempatan di mana para caleg akan sangat leluasa memainkan perannya untuk memengaruhi masyarakat pemilih dengan cara apapun.

 Dengan modal finansial para caleg dapat meraih banyak suara meskipun minus rasionalitas dan sosialitas yang lemah. Dengan uang juga para caleg dengan gampang memperkuat ketidakberdayaan politik masyarakat. Hal ini tidak boleh terjadi lagi. Para caleg mestinya mempertimbangkan sisi kemanusiaan. 

Bahwasannya mewakili sekian banyak orang di parlemen adalah salah satu bentuk ibadah dan pertanggungjawaban moril. Kursi di parlemen adalah sebuah rahmat yang tidak bisa dibeli dengan uang.

Keempat; media. Hari ini agak sulit mencari media yang independen. 

Distorsi independensi media disebabkan karena orientasi ekonomi kapitalis yang kalkulatif sebagai jaminan survive. Orientasi ini membawa media terperangkap dalam kepentingan partikular para aktor politik yang berlomba-lomba untuk membentuk opini publik. 

Akhirnya, media tak lagi menjalankan tugasnya sebagai sumber informasi dan edukasi yang benar kepada publik. Yang terjadi hari ini adalah media memberi ruang kepada pelaku politik untuk menyebarluaskan hoax, politik ekstrem, dan pencitraan. 

Terhadap hal ini, independensi media adalah solusinya. Untuk mengembalikan media pada posisi itu membutuhkan energi ekstra baik dari pemerintah, pemilik media, dan pelaku media.

Kelima; penyelenggara  dan pengawas Pemilu. Dua komponen ini tidak bisa dilepaskan begitu saja dalam upaya menjaga Pemilu yang berkualitas. 

KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan Bawaslu sebagai pengawas Pemilu adalah dua organ yang dalam pekerjaannya harus bebas dari tekanan atau dikte pihak lain.