Politik Tanpa Kemanusiaan

Gus Dur pernah bilang, yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Untuk mewujudkan kebaikan bersama, termasuk kemanusiaan, harus memiliki political will bukan sekadar janji, status dan instruksi di media sosial, tagline, ataupun propaganda lewat buzzer/influencer.

Bila ada political will untuk mengendalikan pandemi, maka penanganannya juga harus dipercayakan kepada orang yang kompeten, berintegritas, dan ahli dibidangnya, bukan sebaliknya. 

Kebijakan untuk menangani pandemi Covid-19 harus berdasarkan sains bukan kepentingan politik. Melibatkan saintis yang jernih bukan saintis yang mengadaikan ilmu dan integritasnya. Kalau tidak, bangsa Indonesia akan terus seperti sekarang yaitu salah urus.

Dampaknya seperti yang sering kita dengar dan lihat, kebijakan dan pernyataan yang muncul dari pemerintah kerap keliru, tidak sinkron dan membingungkan. Istilahnya, yang gatal tangan tapi yang digaruk kaki. Lebih anehnya lagi, vaksin sudah menjadi bahan politisasi bagi para pemimpin.

Baru- baru ini, Menteri Kesehatan, yaitu Terawan Agus Putranto kembali populer di jagat maya. Penyebabnya adalah talkshow Mata Najwa yang bertajuk Menanti Terawan. Najwa Shihab selaku host, mewancarai sebuah kursi kosong yang semestinya diduduki oleh Terawan. 

Efek dari satire dan sarkasme yang dimainkan Najwa Shihab, muncul kembali desakan agar Terawan mengundurkan diri atau dipecat oleh Jokowi. Tetapi pertanyaan yang patut kita renungkan adalah apakah bottleneck dari buruknya penanganan pagebluk Covid-19 di Indonesia selama ini hanya Terawan saja?. 

Kedua, setelah 7 bulan dihantam oleh virus korona, apakah mundurnya Terawan dari kursi Menteri Kesehatan RI masih relevan? Yang ketiga, apakah dengan digantinya Terawan sebagai Menteri Kesehatan dengan yang baru akan menjamin penanganan pandemi menjadi baik?.

Dalam artikelnya di Jurnal Foreign Affairs (Juli/Agustus 2020) yang dikutip oleh Harian Kompas, tanggal 11 September 2020 yang lalu, Francis Fukuyama dari Freeman Spogli for International Studies at Stanford University menyebutkan bahwa faktor yang menentukan keberhasilan pandemi Covid-19 ada tiga, yaitu kapasitas negara, kepercayaan sosial, dan kepemimpinan. 

Francis Fukuyama menambahkan keberhasilan suatu negara mengendalikan pandemi tidak ada korelasinya dengan tipe rezim di negara itu, entah itu diktator atau demokratis.

Tiga faktor itu jugalah yang membedakan lockdown di Australia dan Selandia Baru berhasil, sedangkan lockdown di India dan Peru berjalan dengan buruk. Negara punya peran yang penting dan vital, yaitu kepemimpinan dan kapasitas negara itu sendiri. 

Kalau dua hal ini dijalankan dengan baik, kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah akan muncul dan terjaga. Tiga faktor tersebut juga sangat menentukan meskipun negara tidak menerapkan lockdown. Contohnya adalah Swedia, Singapura, dan Norwegia.