Evaluasi Capaian 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran
Menjelang 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, berbagai kebijakan yang dijalankan menandai langkah awal untuk merealisasikan janji-janji kampanye mereka. Salah satu program yang menuai banyak pujian adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Apakah program ini sudah sesuai untuk semua daerah?
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertujuan untuk meningkatkan status gizi anak-anak sekolah dan ibu hamil di seluruh Indonesia. Pada tahap awal pelaksanaannya, program ini telah dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi.
Program ini telah menjangkau berbagai daerah, termasuk Kabupaten Jembrana di Bali, 15 sekolah dari tingkat TK, SD, hingga SMP telah menerima manfaat program ini. Badan Gizi Nasional (BGN) menerapkan tiga skema penyaluran:
1. Membangun dapur pusat yang melayani beberapa sekolah.
2. Membangun dapur di sekolah atau pesantren dengan jumlah siswa minimal 2.000 orang.
3. Menggunakan mitra lokal untuk distribusi makanan.
4. Skema ini bertujuan untuk memastikan distribusi makanan bergizi yang efisien dan tepat sasaran.
Tantangan dan Penyesuaian
Meskipun program ini memiliki tujuan mulia, implementasinya di beberapa daerah menghadapi tantangan. Insiden keracunan makanan yang terjadi di Jawa Tengah dan Kalimantan Utara menjadi perhatian serius semua pengamat.
Sebanyak 40 siswa di Sukoharjo mengalami keracunan setelah mengonsumsi ayam bacem yang disajikan dalam program ini. Kejadian ini mendorong pemerintah untuk meningkatkan standar keamanan pangan dan memastikan kualitas makanan yang disajikan.
Selain itu, untuk mempercepat perluasan program agar mencakup lebih dari seperempat populasi Indonesia pada akhir 2025, diperlukan tambahan anggaran sebesar 100 triliun rupiah. Meskipun anggaran awal sebesar 71 triliun rupiah telah dialokasikan, kebutuhan dana tambahan ini menimbulkan kekhawatiran terkait potensi peningkatan utang dan dampaknya terhadap kebijakan fiskal Indonesia.
Bahkan muncul rasa khawatir di hati rakyat. Kebutuhan anggaran 100 triliun  rupiah itu akan dibebankan kepada masyarakat kembali dengan adanya kenaikan pajak 12%, kenaikan tarif listrik, wakaf melalui instansi setempat, dana pulsa atau paket,  dan dana baznaz. Istilahnya program milik Prabowo - Gibran, tapi yang mendanai rakyat juga di belakang layar.
Kritik ini semakin mengemuka karena masyarakat merasa transparansi pemerintah dalam mengelola anggaran program ini belum sepenuhnya terlihat. Jika memang rakyat secara tidak langsung menjadi penopang utama dana program melalui berbagai pungutan, maka wajar jika muncul pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya paling diuntungkan.
Di satu sisi, program ini memberikan manfaat nyata bagi kelompok rentan, tetapi di sisi lain, beban tambahan yang dirasakan oleh masyarakat luas justru dapat memicu ketidakpuasan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya komunikasi yang lebih terbuka dari pemerintah mengenai sumber pendanaan, alokasi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program tersebut.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu hamil. Namun, implementasi program ini memerlukan penyesuaian dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan distribusi yang merata, kualitas makanan yang terjamin, serta keberlanjutan anggaran tanpa membebani keuangan negara apalagi rakyat.
Dengan target menjangkau 83 juta penerima manfaat, program ini memberikan bantuan kepada anak-anak sekolah dan ibu hamil, membuktikan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tapi sayangnya beberapa daerah seperti Sumatera Barat belum menerima dan merasakan bantuan tersebut.
Adapun intansi tempat bekerja sudah mulai memungut dana wakaf dari masing-masing ASN.
Tak hanya itu, kebijakan membatasi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya untuk barang dan jasa mewah mendapat sambutan positif. Kebijakan ini memberikan kelegaan bagi masyarakat dengan menjaga daya beli di tengah tantangan ekonomi global.
Survei yang dilakukan menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 80,9%, melampaui angka 65,1% pemerintahan sebelumnya.
Itulah sebabnya tidak semua pihak melihat perjalanan 100 hari ini tanpa kritik. Pakar kebijakan publik dan analis politik menyoroti lambannya kinerja sejumlah kementerian baru yang dinilai belum memberikan dampak signifikan. Seruan untuk melakukan evaluasi kabinet menguat, terutama terhadap menteri-menteri yang dianggap kurang efektif.
Dengan berbagai tantangan yang ada, pemerintah perlu mempertahankan momentum positif sekaligus mkbemperbaiki area yang kurang optimal. Peningkatan efisiensi dan koordinasi akan menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan program yang telah dicanangkan.
Dengan berbagai tantangan yang ada, pemerintah perlu menjaga kepercayaan publik dengan memperkuat efisiensi dan koordinasi antar lembaga dalam menjalankan program. Langkah ini dapat dimulai dengan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan di lapangan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar menjangkau sasaran yang tepat.
Selain itu, transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan program akan menjadi faktor penting dalam menciptakan keberhasilan yang berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, pemerintah tidak hanya mampu mempertahankan momentum positif, tetapi juga memperbaiki area yang masih kurang optimal untuk mewujudkan janji kampanye secara nyata.
Mengukur Harapan dan Tantangan Pemerintahan Prabowo-Gibran
Perjalanan 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi refleksi awal tentang arah kebijakan mereka. Dalam periode ini, berbagai program strategis seperti renovasi sekolah, pembangunan rumah sakit baru, dan pemeriksaan kesehatan gratis mulai diwujudkan. Hal ini mencerminkan tekad mereka untuk memprioritaskan kesejahteraan masyarakat bawah.
Namun, keberhasilan ini bukan tanpa tantangan. Banyak pengamat menilai bahwa restrukturisasi kabinet menjadi kebutuhan mendesak. Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, menyebut struktur kabinet yang besar sering kali menimbulkan inefisiensi. Hal ini disoroti sebagai salah satu penyebab lambannya implementasi beberapa program.
Selain itu, tingginya ekspektasi masyarakat terhadap duet pemimpin ini memaksa mereka untuk bekerja lebih keras dalam mewujudkan janji kampanye. Presiden Prabowo sendiri dihadapkan pada tugas berat memastikan setiap program berjalan sesuai target, sementara Wakil Presiden Gibran memainkan peran signifikan dalam menarik perhatian generasi muda terhadap agenda pemerintah.
Pada akhirnya, 100 hari pertama menjadi gambaran bahwa keberhasilan pemerintahan ini tidak hanya diukur dari capaian sesaat, melainkan dari kemampuan mereka untuk menjawab kritik secara konstruktif. Pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki potensi besar untuk membawa perubahan, asalkan mereka terus mendengar suara rakyat dan mengambil langkah strategis dalam menjawab tantangan yang ada.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
