Sebanyak 40 siswa di Sukoharjo mengalami keracunan setelah mengonsumsi ayam bacem yang disajikan dalam program ini. Kejadian ini mendorong pemerintah untuk meningkatkan standar keamanan pangan dan memastikan kualitas makanan yang disajikan.
Selain itu, untuk mempercepat perluasan program agar mencakup lebih dari seperempat populasi Indonesia pada akhir 2025, diperlukan tambahan anggaran sebesar 100 triliun rupiah. Meskipun anggaran awal sebesar 71 triliun rupiah telah dialokasikan, kebutuhan dana tambahan ini menimbulkan kekhawatiran terkait potensi peningkatan utang dan dampaknya terhadap kebijakan fiskal Indonesia.
Bahkan muncul rasa khawatir di hati rakyat. Kebutuhan anggaran 100 triliun  rupiah itu akan dibebankan kepada masyarakat kembali dengan adanya kenaikan pajak 12%, kenaikan tarif listrik, wakaf melalui instansi setempat, dana pulsa atau paket,  dan dana baznaz. Istilahnya program milik Prabowo - Gibran, tapi yang mendanai rakyat juga di belakang layar.
Kritik ini semakin mengemuka karena masyarakat merasa transparansi pemerintah dalam mengelola anggaran program ini belum sepenuhnya terlihat. Jika memang rakyat secara tidak langsung menjadi penopang utama dana program melalui berbagai pungutan, maka wajar jika muncul pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya paling diuntungkan.
Di satu sisi, program ini memberikan manfaat nyata bagi kelompok rentan, tetapi di sisi lain, beban tambahan yang dirasakan oleh masyarakat luas justru dapat memicu ketidakpuasan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya komunikasi yang lebih terbuka dari pemerintah mengenai sumber pendanaan, alokasi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program tersebut.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu hamil. Namun, implementasi program ini memerlukan penyesuaian dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan distribusi yang merata, kualitas makanan yang terjamin, serta keberlanjutan anggaran tanpa membebani keuangan negara apalagi rakyat.
Dengan target menjangkau 83 juta penerima manfaat, program ini memberikan bantuan kepada anak-anak sekolah dan ibu hamil, membuktikan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tapi sayangnya beberapa daerah seperti Sumatera Barat belum menerima dan merasakan bantuan tersebut.
Adapun intansi tempat bekerja sudah mulai memungut dana wakaf dari masing-masing ASN.
Tak hanya itu, kebijakan membatasi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya untuk barang dan jasa mewah mendapat sambutan positif. Kebijakan ini memberikan kelegaan bagi masyarakat dengan menjaga daya beli di tengah tantangan ekonomi global.
Survei yang dilakukan menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 80,9%, melampaui angka 65,1% pemerintahan sebelumnya.
Itulah sebabnya tidak semua pihak melihat perjalanan 100 hari ini tanpa kritik. Pakar kebijakan publik dan analis politik menyoroti lambannya kinerja sejumlah kementerian baru yang dinilai belum memberikan dampak signifikan. Seruan untuk melakukan evaluasi kabinet menguat, terutama terhadap menteri-menteri yang dianggap kurang efektif.
