Lembaga Utama:
Komisi Eropa: Mengusulkan dan menyusun legislasi, mengawasi implementasi hukum UE, dan bertindak sebagai lengan eksekutif UE.
Dewan Uni Eropa: Mewakili pemerintah-pemerintah UE dan mengambil keputusan tentang legislasi bersama dengan Parlemen Eropa.
-
Parlemen Eropa: Mewakili warga UE yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum, membuat undang-undang bersama dengan Dewan, dan mempertanggungjawabkan Komisi melalui pengawasan dan pemungutan suara kepercayaan.
Pengadilan Eropa: Menegakkan hukum UE dan memastikan interpretasi seragamnya di seluruh negara anggota.
Aktor Penting Lainnya:
Pemerintah dan parlemen nasional: Memainkan peran penting dalam menentukan prioritas kebijakan UE, mempengaruhi legislasi melalui Dewan, dan melaksanakan keputusan UE.
Badan-badan dan lembaga UE: Memberikan keahlian dan bantuan teknis dalam bidang kebijakan tertentu.
-
Kelompok kepentingan, LSM, dan warga: Melobi dan mempengaruhi kebijakan melalui konsultasi, protes, dan tantangan hukum.
Kotak suara parlemen nasional menghasilkan getaran yang jauh melampaui batas-batasnya, mengirim gelombang ke dalam lanskap kebijakan Uni Eropa. Partai yang menang dalam tingkat nasional, dengan platform dan prioritas khususnya, secara langsung mempengaruhi susunan dan agenda Parlemen Eropa dan Dewan Eropa, yang menjadi motor penggerak di balik legislasi Uni Eropa. Pengaruh ini terutama terlihat dalam area sensitif seperti migrasi, terutama dalam hal ini, EU Migration and Asylum Pact (European Council, 2023).
Hubungan yang rumit antara pemilu nasional dan kebijakan UE melebihi hanya mengirim perwakilan ke Brussels. Kecenderungan ideologis partai yang menang dalam pemilu nasional berdampak nyata pada komposisi Parlemen Eropa, di mana mereka membentuk kelompok politik dan memiliki kekuatan suara. Kemenangan partai yang mendukung kebijakan imigrasi yang lebih ketat, misalnya, bisa secara signifikan memperkuat blok anti-imigrasi di dalam Parlemen, mengubah lanskap negosiasi. Â Di luar Parlemen Eropa, figur seperti Presiden Dewan Eropa memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan UE, bertindak sebagai pengatur orkestra legislatif. Presiden menetapkan agenda untuk pertemuan puncak dan negosiasi, memberikan arah penting dalam proses legislasi. Seorang Presiden dengan sikap kuat terhadap imigrasi, baik yang mendorong kendali yang lebih ketat atau pendekatan yang lebih manusiawi, dapat secara signifikan mempengaruhi arah kebijakan.
