Sudah berkali-kali Ahok menuduh BPK tidak bekerja dengan benar. Bahkan sebelum masuk gedung KPK kemarin Ahok sempat mengatakan : "Sekarang saya ingin tahu, KPK mau tanya apa, orang jelas BPK-nya ngaco begitu kok," kata Ahok sebelum masuk ke gedung KPK. (merdeka.com, 12 April).
Begitu juga ketika Ahok keluar dari gedung KPK sempat menyebut KPK menyembunyikan kebenaran. "Yang pasti BPK menyembunyikan data kebenaran. BPK minta kita melakukan sesuatu yang enggak bisa kita lakukan (membatalkan pembelian lahan sumber waras)," tegas Ahok saat keluar dari gedung KPK (Merdeka.com, Selasa (12/4)
Tuduhan Ahok bahwa BPK menyembunyikan Kebenaran dalam Audit Investigasinya sepertinya sulit masuk akal. Laporan BPK kepada KPK itu laporan resmi yang dilampiri berkas Penyidikan/ Audit BPK. Bagaimana cara menyembunyikan suatu kebenaran di dalam sebuah Laporan Investigasi?
Mungkin saya secara pribadi cukup sepakat dengan Fadli Zon, Wakil Ketua DPR yang sangat yakin bahwa ada Korupsi yang terjadi di kasus Pembelian Sumber Waras.
Sesuai laporan BPK,  ada  6 Penyimpangan dalam pembelian lahan Sumber Waras yaitu : (1) Perencanaan Pembangunan RS  Kanker, (2) Perencanaan Pembelian Lahan, (3) Tim Pembelian dan Negoisasi, (4) Proses Pengadaan, (5) Penentuan Harga, dan (6) Penyerahan Hasil Transaksi.
Seperti kita ketahui bersama (sesuai yang saya paparkan di artikel di bawah), bahwa Tidak ada Perencanaan oleh Bappeda beberapa tahun sebelumnya untuk membangun RS Kanker ataupun membeli lahan untuk itu. Â Perencanaan pembelian Lahan tersebut baru dicetuskan Ahok tanggal 12 Mei 2014. Ditengarai ide pembelian lahan untuk pembangunan RS Kanker itu berhubungan dengan terpilihnya Veronica Tan (istri Ahok) sebagai Ketua Yayasan Kanker Jakarta.
Lahan yang dibeli Ahok tersebut sebenarnya sudah bertahun-tahun ingin dijual Yayasan Sumber Waras yang sedang Kolaps keuangannya. Â Tahun 2012-2013 RS Sumber Waras sudah menawar-nawarkan lahannya untuk dijual secara keseluruhan seharga Rp.1,5 Trilyun tetapi tidak laku-laku.Â
Akhirnya Tanah Persil yang di belakang bangunan Utama berhasil dijual lewat Perjanjian Jual-beli dengan PT. Ciputra dengan harga Rp.15 juta/M2. PT.Ciputra sudah membayar DP sebesar Rp.50 Milyar.  Tetapi kemudian  Ahok berminat dengan tanah persil itu dan membatalkan Transaksi antara Sumber Waras dengan PT. Ciputra.  Konsekwensinya Ahok berjanji akan membayar  lebih mahal Rp.5 juta per M2  dari transaksi sebelumnya.
Ahok sendiri malah melakukan pertemuan dengan Direktur Sumber Waras pada tanggal 6 Juli 2014 untuk membicarakan harga yang diminta. Ini jelas melanggar aturan yang ada dimana seharusnya ada Tim Khusus pembelian Asset Pemprov (SKPD).
Sebenarnya juga Pemprov DKI punya banyak lahan yang bisa digunakan untuk membangun RS Kanker, tetapi entah kenapa Ahok malah meminta Bappeda DKI menganggarkan dana sebesar Rp.1,5 Trilyun untuk membeli lahan tersebut.
Meskipun seandainya Ahok tidak terbukti menerima keuntungan apapun dari pembeliah lahan tersebut tetapi secara jelas dan terbaca bahwa Pihak Yayasan Sumber Waras telah mendapatkan keuntungan berlipat-lipat atas transaksi tersebut.
