JENIS-JENIS PEMBIAYAAN
      Menurut Nanang Fattah "biaya dalam pendidikan dibagi menjadi dua yaitu meliputi biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost)". Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang diperuntukkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa baik berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru baik yang dikeluarkan pemerintah , orang tua, maupun siswa itu sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung merupakan biaya yang dikeluarkan oleh orang tua atau siswa di luar kebutuhan di sekolah. Dengan contoh misalnya ongkos angkutan, biaya makan sehari-hari, biaya belajar tambahan.
PRINSIP-PRINSIP PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
      Pembiayaan satuan pendidikan perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan dibagi ke dalam beberapa prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, dan akuntabilitas publik, berikut ini definisi masing-masing prinsip tersebut:
a. Transparansi
Transparansi berarti adanya keterbukaan. Transparansi di bidang manajemen adalah ketebukaan di dalam mengatur pembiayaan baik dari sumber kemudian dari pengelolaan dan dari pelaporan sehingga semua elemen yang berkepentingan akan mengetahui.
Transparasi dalam menejemen keuangan sangat diperlukan dalam satuan pendidikan karena ini akan menciptakan suatu kepercayaan dari semua elemen yang terkait dengan pihak satuan pendidikan, ini bisa diwujudkan dengan bebrapa contoh tindakan antara lain rencana anggaran sekolah atau pertanggungjawaban anggaran bisa di tempel di sebuah baliho yang bisa dilihat dengan jelas oleh semua elemen yang terkait seperti masyarakat, pemerintah dan pihak-pihak yang terkait. Perolehan informasi ini bisa menambah kepercayaan semua elemen yang terkait terhadap satuan pendidikan
b. Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah suatu kondisi dimana satuan pendidikan bisa menciptakan lingkungan yang profesional,efisien, dan beretika. Disini dapat diperoleh bahwa suatu lembaga pendidikan dapat menjawab rasa kepercayaan masyarakat dengan bertanggung jawab menyelesaikan tugas mengatur pengelolaan biaya pendidikan sesuai dengan rencana dan melakukan proses pembelajaan dengan pertanggungjawaban penuh terhadap masyarakat, pemerintah dan semua element yang terkait sehingga rasa kepercayaan akan timbul seiring dengan pertanggungjawaban suatu lembaga pendidikan.
Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
c. Efektifitas
Efektif sering diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Garner mendefinisakan efektifitas lebih dalam lagi, kaena sebenarnya efektifitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. "Effectiveness characterized by qualitative outcomes". Efektifitas lebih menekankan pada kualitatif outcomes.
Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektifitas apabila kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktifitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
d. Efisiensi
Garner menyebutkan "Efficiencycharacterized by quantitative outputs". Efisiensi adalah proses perbandingan  antara masukan (input) dan keluaran (output) atau antara daya dan hasil. Efisiensi dapat dikatakan berhasil jika pengguanaan waktu, biaya, dan tenaga dengan seminimal mungkin tetapi menghasilkan hasil yang diharapkan
SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
Manajemen pembiayaan pendidikan tidak lepas dari mana sumber pembiayaan diperoleh. Biaya pendidikan diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda.Pada dasarnya satuan pendidikan memiliki sumber-sumber anggaran yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sekitar, serta orang tua murid.
a. Pembiayaan Pendidikan Dari Pemerintah Pusat
Sistem pendidikan di Indonesia masih memperlihatkan bahwa biaya pendidikan sebagaian besar dibebankan kepada pemerintah. Tetapi didalam pelaksanaannya biaya itu masih belum mencukupi biaya yang diperlukan oleh satuan pendidikan, untuk itu pemerintah memiliki kebiajakan bahwa satuan pendidikan boleh menggalang dana dari masyarakat maupun siswa dalam bentuk sumbangan dengan mempertimbangkan berbagai hal yang harus diperhatikan.
Matin menjelaskan bahwa sumber dana dari pemrintah pusat adalah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Di satuan pendidikan ini di kenal dengan bantuan operasional sekolah (BOS) yang setiap siswa pada satuan sekolah dasar mendapatkan Rp. 950.000,00 per siswa per tahun, jadi besaran setiap satuan pendidikan akan berbeda-beda sesuai dengan jumlah murid yang ada.
