Mohon tunggu...
Renni Anggraeni
Renni Anggraeni Mohon Tunggu... Lainnya - Pembimbing Kemasyarakatan

Saya adalah orang yang ingin belajar.

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Pembinaan dalam Lembaga sebagai Salah Satu Rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan Anak

9 September 2023   15:35 Diperbarui: 9 September 2023   16:53 165
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

3. Anak berjanji dan dinilai tidak akan mengulangi kembali tindak pidana;

4. Kondisi orang tua atau wali dinilai tidak mampu membina, membimbing dan mengawasi Anak atau keberadaan orang tua atau wali tidak jelas;

5. Adanya kesiapan dan kesediaan lembaga kompeten yang dituangkan dalam surat rekomendasi dari lembaga tersebut;

6. Anak berusia 15 tahun atau lebih.

Pengaturan lainnya yang berkenaan dengan Pembinaan Dalam Lembaga juga ada dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak (PP No. 58 Tahun 2022). Dalam PP No. 58 Tahun 2022 ditegaskan bahwa Pembinaan Dalam Lembaga merupakan salah satu bentuk pidana pembatasan kebebasan Anak. Pidana Dalam Lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan sesuai dengan putusan pengadilan. Apakah Pembinaan Dalam Lembaga berarti pemberian pemidanaan terhadap ABH melalui pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)? Penjelasan Pasal 21 Ayat (2) PP No. 58 Tahun 2022 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "lembaga pembinaan" adalah lembaga pembinaan selain LPKA, misalnya pesantren atau panti sosial.

Pidana Pembinaan Dalam Lembaga dilakukan untuk jangka waktu palin singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun sesuai dengan putusan hakim. Penyelenggaraan Pidana Dalam Lembaga dilakukan oleh pemerintah atau lembaga swasta. Lembaga swasta haruslah lembaga yang terakreditasi oleh instansi yang berwenang yang dilakukan terhadap ketersediaan tempat tinggal yang memadai bagi ABH serta sarana pendidikan dan pelatihan kerja dengan memperhatikan aksesibilitas untuk ABH disabilitas. Dalam hal tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan belum memiliki sarana pendidikan maka Menteri dapat bekerja sama dengan: lembaga pendidikan; lembaga keagamaan; atau lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Peranan PK yang sangat penting juga tercermin dari pemberian rekomendasi yang tepat bagi perkara ABH. Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah individu penerus bangsa. Pola asuh, keadaan ekonomi, dan pengaruh pergaulan serta lingkungan menjadi pembentuk pola pikir dan perilaku ABH. Melalui rekomendasi Litmas yang tepat, diharapkan ABH dapat berubah menjadi anak yang melakukan kegiatan positif untuk kemajuan bangsa. Semoga perjuangan PK dalam menangani perkara Anak membuahkan hasil yang manis bukan saja di dunia akan tetapi semoga menjadi pahala tiada henti untuk bekal di akhirat kelak.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun