Sengketa Tanah Wakaf Masjid Darurrahman Gresik: Masalah Hukum Ekonomi Syariah di Tengah Masyarakat

Nama : Reni Meimuri

Nim : 222111164

Kelas : HES 5E

Masalah Hukum Ekonomi Syariah

Salah satu masalah yang viral di tengah masyarakat di tahun 2024 ini yaitu Kasus sengketa tanah wakaf antara ahli waris Alm.Syafii dan pengurus Takmir Masjid Darurrahman di Desa Banyuwangi,Kecamatan Manyar, Gresik. Masalah ini berpusat pada kepemilikan tanah tambak seluas 23.680 hektar yang telah dikelola oleh Takmir Masjid selama 13 tahun. Perselisihan ini muncul setelah ahli waris Syafii, yaitu Muhammad Rokhis, melaporkan dugaan penggelapan tanah tersebut, meskipun tanah itu sebelumnya sudah diwakafkan oleh H. Rafiudin pada tahun 2010. 

Menurut Rokhis, tanah tambak tersebut atas surat perjanjian ikatan jual beli tahun 1990, dianggap belum lunas dan harus kembali kepada keluarga almarhum Syafii yang dikelola oleh Takmir Masjid. Dari permasalahan tersebut, sempat dilakukan mediasi di Balai Desa setempat, sekitar tahun 2019 dan 2021. Antara keluarga almarhum Syafii dan pengurus Takmir. Dari pertemuan tersebut belum ada titik temu. Dengan itikad baik, Pengurus Takmir Masjid memberikan surat-surat notaris yang ada di takmir, kepada ahli waris keluarga almarhum Syafii.

Dari pemberian tersebut, berharap ahli waris almarhum Syafii bisa mengetahui surat-surat notaris tersebut. Bahwa telah terjadi jual beli antara almarhum Syafii dan almarhum H Rafiudin. Dari data yang dipegang olehtakmir, tanah tambak tersebut telah lunas dibayar oleh almarhum H Rafiudin.

Kaidah-Kaidah Hukum

a. Al-Waqfu la yu'tamaru wa la yurath (Wakaf tidak dapat dijual atau diwariskan).

Tanah yang diwakafkan tidak lagi menjadi milik pribadi, tetapi menjadi milik umat yang dikelola oleh pihak yang berwenang (nazhir). Poin penting dalam kasus ini adalah apakah tanah tersebut sudah sah diwakafkan dan diakui oleh hukum, serta apakah syarat dan rukun wakaf terpenuhi. Jika sudah terjadi wakaf, tanah tersebut tidak dapat diwariskan atau diperjualbelikan.

b. Al-Bayyinah 'alal mudda'i wal-yamin 'ala man ankar (Bukti dibebankan kepada pihak yang mengklaim, dan sumpah kepada yang mengingkari).

Bukti memiliki peran penting dalam memutuskan sengketa. Surat-surat notaris dan dokumen yang diserahkan oleh Takmir kepada ahli waris adalah bagian dari upaya memberikan kejelasan mengenai status tanah tersebut. Jika bukti menunjukkan bahwa tanah tersebut telah sah diwakafkan dan jual beli telah selesai, maka klaim ahli waris dapat dianggap gugur. 

Norma-Norma Hukum

a. Wakaf sebagai Ibadah dan Pemilikan Umum

Tanah yang telah diwakafkan menjadi milik umum dan tidak dapat diklaim kembali oleh wakif (pemberi wakaf) atau ahli warisnya.

b. Kepastian Akad Jual Beli

Jual beli yang sah harus memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan dalam syariah.

Aturan-Aturan Hukum

a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA)

Pandangan Positivisme Hukum Dan Sociological Jurisprudence

Dalam menganalisis kasus sengketa tanah wakaf antara ahli waris Almarhum Syafii dan pengurus Takmir Masjid Darurrahman, aliran positivisme hukum akan menekankan pada kepastian hukum, yaitu pada penerapan aturan-aturan hukum yang ada tanpa mempertimbangkan aspek moral atau sosial. Fokusnya adalah pada bukti dan dokumen hukum yang mendasari kepemilikan tanah.

Sementara itu, sociological jurisprudence akan melihat hukum dalam konteks sosial dan budaya, mengutamakan dampak keputusan hukum terhadap masyarakat. Aliran ini akan mempertimbangkan nilai-nilai masyarakat setempat, kepentingan publik, dan dinamika sosial yang ada antara ahli waris dan pengurus Takmir. Dengan demikian, kedua pendekatan ini memberikan perspektif yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam memahami sengketa tanah wakaf ini.