Dari Logos Hingga Pathos: Membongkar Kebijakan Pendidikan Lewat Kacamata Aristoteles

Aspek dasar Hukum dan Kebijakan: Dasar hukum dan kebijakan pendidikan di Indonesia seringkali tidak konsisten. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan pendidikan yang merata dan berkualitas. Namun, implementasi kebijakan ini seringkali tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kurangnya pelibatan para pemangku kepentingan pendidikan dalam perumusan kebijakan menjadi salah satu penyebab utama.

Konsep Teoritis dalam Pendidikan: Teori pendidikan modern seperti teori konstruktivis menekankan pentingnya siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi sosial. Namun, pendekatan ini belum diimplementasikan dengan baik di banyak sekolah di Indonesia. Sebaliknya, model pembelajaran yang digunakan masih banyak yang bersifat tradisional dan berpusat pada guru (teacher-centered).

Kondisi ketidaksinkronan antara "pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi" mengakibatkan beberapa implikasi yang signifikan:

• Adaptasi Mahasiswa: Mahasiswa baru sering kali kesulitan beradaptasi dengan metode pembelajaran di perguruan tinggi yang lebih mandiri dan berbasis penelitian.
• Kesenjangan Keterampilan: Ada kesenjangan yang nyata antara keterampilan yang dimiliki lulusan sekolah menengah dengan keterampilan yang dibutuhkan di perguruan tinggi dan dunia kerja.
• Tingkat Kesiapan: Mahasiswa yang tidak terbiasa berpikir kritis dan analitis cenderung mengalami kesulitan dalam mengikuti perkuliahan yang menuntut kemampuan tersebut.

Untuk mengatasi masalah ketidaksinkronan ini, perlu dilakukan reformasi dalam sistem pendidikan dasar dan menengah. Kebijakan pendidikan harus didasarkan pada bukti empiris dan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk guru dan kepala sekolah. Pendekatan pembelajaran harus lebih mengedepankan pengembangan keterampilan praktis, berpikir kritis, dan analitis yang sesuai dengan tuntutan di pendidikan tinggi dan dunia kerja.

Dengan demikian, diharapkan akan tercipta keselarasan antara berbagai jenjang pendidikan dan mahasiswa dapat lebih siap menghadapi tantangan di masa depan (secara ringkas antara Dikdasmen dengan Dikti tidak terjadi gap/kesenjangan kompetensi para lulusan untuk melanjutkan di Dikti).

Ethos: Kredibilitas Pembuat Kebijakan

Ethos berkaitan dengan kredibilitas dan karakter pembuat kebijakan. Dalam konteks pendidikan, pertanyaan yang muncul adalah: apakah para pembuat kebijakan memiliki kredibilitas dan pemahaman yang mendalam tentang dunia pendidikan? Apakah mereka mendengarkan suara guru, kepala sekolah, dan siswa? Apakah mereka terbuka terhadap kritik dan masukan dari berbagai pihak?

Kurangnya ethos dalam pembuatan kebijakan pendidikan dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan resistensi dari para pemangku kepentingan. Guru dan kepala sekolah merasa tidak didengar dan tidak dihargai, sehingga sulit untuk mendukung kebijakan yang dibuat. Berikut ini adalah analisis lebih lanjut mengenai pentingnya ethos dalam pembuatan kebijakan pendidikan, dasar hukum yang mendukungnya, serta beberapa konsep teoritis yang relevan.

Jika kita diamati dan analisis, menurut penulis bahwa pentingnya Ethos dalam Kebijakan Pendidikan sebagai berikut;

1. Kredibilitas dan Kepercayaan: Kredibilitas seorang pembuat kebijakan ditentukan oleh sejauh mana mereka memahami isu-isu yang ada, memiliki pengalaman yang relevan, dan menunjukkan integritas dalam keputusan yang diambil. Dalam pendidikan, kebijakan yang tidak berdasar pada pemahaman mendalam tentang dinamika kelas, kurikulum, dan kebutuhan siswa cenderung kurang efektif. Kredibilitas ini bisa dibangun melalui pengalaman praktis di lapangan atau melalui konsultasi yang intensif dengan praktisi pendidikan.

2. Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Mendengarkan dan melibatkan guru, kepala sekolah, dan siswa dalam proses pembuatan kebijakan adalah kunci untuk membangun kebijakan yang relevan dan diterima dengan baik. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas kebijakan tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut mendapatkan dukungan penuh dari mereka yang terlibat langsung dalam implementasinya.

3.