Menanggapi hal tersebut, para pemimpin dan pemangku kepentingan di bidang pendidikan perlu mengembangkan kerangka etis yang jelas dalam penggunaan AI.
Kemudian terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan tingkat kecerdasan rata-rata (IQ) orang Indonesia. Berikut ini beberapa temuan utama dari berbagai penelitian:
Studi Kasus di Bali: Sebuah studi menggunakan sampel 50 orang di Bali menemukan bahwa IQ rata-rata di Bali adalah 79, dengan IQ rata-rata orang dewasa adalah 75, dan anak-anak adalah 84 (Rindermann & Nijenhuis, 2012).
IQ Anak di Denpasar: Studi lain yang meneliti status gizi dan IQ siswa sekolah menengah pertama di Denpasar menemukan rata-rata IQ sebesar 105,8 (Maryani Ardi et al., 2016).
Pengaruh Gizi dan IQ Orang Tua: Studi di Kalimantan Barat mengamati bahwa anak-anak yang mengalami malnutrisi parah memiliki skor IQ lebih rendah dibandingkan dengan yang mengalami malnutrisi ringan hingga sedang. Faktor IQ orang tua juga mempengaruhi hasil tersebut (Webb et al., 2005)
Kita coba tambahkan sedikit data menurut survei World Population Review 2023, skor IQ rata-rata orang Indonesia terbilang rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Indonesia dan Timor Leste bahkan menempati skor IQ terendah di antara negara-negara ASEAN. Dalam laman World Population Review diurutkan daftar negara dengan rata-rata nilai IQ-nya yang diambil dari sejumlah penelitian. Adapun Indonesia berada di peringkat ke-129 dengan skor IQ sebesar 78,49.
Dari kondisi ini, kita dapat melihat bahwa adanya variasi dalam tingkat kecerdasan di Indonesia, yang dipengaruhi oleh faktor geografis, gizi, dan genealogis (latar belakang keluarga). Meskipun demikian, penerapan AI dalam pendidikan tetap membutuhkan pengawasan yang cermat agar tidak menimbulkan diskriminasi atau memperlebar kesenjangan.
Maka diperlukan adanya framework etis yang jelas untuk mengembangkan dan menerapkan kecerdasan buatan dalam dunia pendidikan khususnya Indonesia yang masih dalam fase transisi ini.
Regulasi dan Kebijakan untuk Mengatur Kecerdasan Buatan
Regulasi dan kebijakan merupakan alat penting untuk mengatur penggunaan kecerdasan buatan. Pemerintah dan organisasi internasional perlu bekerja sama untuk merumuskan aturan yang memastikan penggunaan AI secara bertanggung jawab. Regulasi ini harus mencakup perlindungan data, transparansi algoritma, dan akuntabilitas pengembang AI.
Di Indonesia sendiri, langkah-langkah untuk mengatur pemanfaatan AI dalam pendidikan belum sepenuhnya ada, bahkan saat ini sudah banyak platform yang terintegrasi AI, namun belum ada regulasi atau kebijakannya.
