Mengenal Hukum Agraria Sebagai Hukum Yang Mengatur Pertanahan Yang Dikuasai Oleh Negara Dikaitkan Dengan UU No. 5 Tahun 1960

Ketidakseimbangan Kepentingan

• Pengaturan yang lebih fleksibel dalam PP ini membuka peluang eksploitasi tanah untuk kepentingan bisnis besar, yang dapat mengabaikan fungsi sosial tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUPA. PP No. 18 Tahun 2021 memperbarui teknis pelaksanaan HGU, tetapi juga membuka potensi pelanggaran terhadap prinsip dasar UUPA, terutama terkait perlindungan tanah ulayat dan masyarakat adat. Maka, pengawasan ketat diperlukan agar pelaksanaannya tetap sejalan dengan tujuan sosial agraria di Indonesia.