Â
Apa itu Korupsi Sebagai Kejahatan Struktural?
Beberapa orang menilai korupsi sebagai kejahatan struktural, disebabkan langsung dari politik kekuasaan. "Kekuasaan" sering didefinisikan sebagai tujuan dan kemauan, yaitu kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dan diinginkan. Menurut Giddens, "kekuatan" dalam kehendak berarti kemampuan untuk bertindak secara berbeda atau mengintervensi atau menghindari dunia, secara sadar atau tidak sadar, dengan memengaruhi proses atau keadaan tertentu. Sebagai kejahatan struktural, harta benda disalahgunakan untuk korupsi, termasuk uang. Anthony Giddens menjelaskan bahwa uang adalah alat untuk memperluas ruang dan waktu. Uang adalah sumber daya simbolis atau alat tukar yang dapat beredar terlepas dari siapa atau kelompok apa yang memilikinya pada waktu dan tempat tertentu.
Kejahatan korupsi adalah salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan atau kejahatan moral yang akar dan tanggung jawabnya kembali kepada potensi dasar manusia. Potensi itu muncul secara konstitusional dari kekuatan struktural. Struktural diartikan sebagai sesuatu yang membatasi dan memperkuat. Akar permasalahannya terletak pada potensi alam (natural risk) dan potensi manusia (manufactured risk) sebagai faktor manusia. Potensi alam bersifat deterministik, teleologis dan menimbulkan resiko yang jelas atau terukur, sedangkan potensi manusia bersifat dialektis dan menimbulkan resiko yang relatif tidak pasti, lebih dinamis dan terbuka terhadap berbagai kemungkinan. Suatu struktur lambat laun menjadi suatu sistem dalam kehidupan, ketika diulangi dan diatur atau dilegitimasi oleh seperangkat struktur, yang akhirnya menjadi suatu sistem budaya yang tidak diragukan lagi. Dalam keadaan ini, nilai-nilai yang mapan semakin tergerus oleh proses penataan yang berulang-ulang dan digantikan oleh struktur yang dilembagakan karena kesadaran praktis.
Korupsi sebagai kejahatan struktural memperlihatkan pola dan struktur yang sama dari waktu ke waktu sebagaimana terus dirasionalkan oleh para pelakunya. Seperti halnya potensi baik dan buruk, korupsi merupakan potensi manusia yang dapat muncul kapan saja dalam kehidupan bermasyarakat dan berkelompok. Tetapi korupsi adalah musuh kebaikan dan kebajikan. Hasrat dan ego kognitiflah yang dapat merasionalkan segala cara untuk mencapai tujuan laten dari motif tak sadar. Akarnya rakus dan terikat pada sesuatu yang material dan instrumental.
Korupsi berakar dalam masyarakat dan menyebar karena situasi struktural, yang unsur-unsurnya terus-menerus diulang melalui tindakan praktis dan banalitas: yaitu, kelalaian dan kebiasaan, baik individu maupun masyarakat, seperti ketidakjujuran, perebutan kekuasaan, alibi hukum, tunduk pada ketidakadilan, dan kejahatan lain yang terutama mendorong dan membiarkan praktik korupsi. Tentu saja, uang adalah tujuan akhir dari korupsi, tetapi pada dasarnya uang hanyalah alat dari sistem abstrak yang tertanam (tidak disimpan). Uang dapat mengubah maknanya dari sekadar komoditas (alat tukar) tempat menjadi sesuatu yang bernilai; karena uang adalah modal, status, kesempatan, kekuasaan, stabilitas dan lain-lain. Kepentingan ini mengarah pada praktik korupsi seperti penyalahgunaan kekuasaan/jabatan, komersialisasi layanan publik, pemerasan, penipuan dan bentuk korupsi lainnya.
Kata "korupsi" sudah tidak asing lagi bagi kita. Seperti yang kita ketahui, korupsi marak diberitakan di media online maupun offline. Arti kata "korupsi" berasal dari kata latin "corruptio" atau "corruptus". Selain itu, kata "corruptio" berasal dari "corrumpere", bahasa latin yang lebih tua. Istilah "Korruption", "corrupt" (Inggris), "corruption" (Prancis) dan "corruptie/korruptie" (Belanda) dikenal dari bahasa Latin. Secara harfiah arti dari kata korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, penyuapan, kemaksiatan, penyimpangan dari sebuah kesucian. Jadi arti kata korupsi adalah sesuatu yang bejat, buruk dan merusak. Berdasarkan fakta tersebut, tindakan korupsi meliputi: sesuatu yang tidak bermoral, bersifat bejat, terkait dengan posisi lembaga atau mesin pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, dan penyerahan keluarga atau kelompok pada otoritas jabatan.
Korupsi dalam sejarah peradaban manusia merupakan salah satu masalah yang selalu mengiringi perjalanan hidup manusia. Perilaku yang memenuhi syarat sebagai tindakan korupsi, seperti penyuapan, terdapat dalam arti harfiah peradaban kuno bangsa Yahudi, Cina, Jepang, Yunani, dan Romawi. Pada masa peradaban India kuno, bahkan terjadi korupsi besar-besaran yang mempengaruhi kehidupan sosial. Bahkan dalam peradaban Indonesia sendiri, korupsi sudah ada sejak lama. Korupsi telah diamati di Indonesia sejak kedatangan Vereenidge Oost Indian Compagnie (VOC) pada abad ke-18 dan bahkan sebelumnya, berdasarkan perilaku tradisional dalam ketatanegaraan pada masa kerajaan nusantara ganda. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa korupsi merajalela dan terjadi di semua negara di dunia pada tingkat penerapan yang berbeda-beda.
Dalam norma umum masyarakat maupun dalam norma khusus, seperti peraturan perundang-undangan, istilah korupsi memiliki beberapa pengertian. Pemahaman yang berbeda ini memiliki konsekuensi hukum dan sosial yang berbeda di masyarakat. Korupsi yang merusak perekonomian negara dapat menjadi suatu hal yang wajar, bukan suatu perbuatan yang menyinggung masyarakat. Hal ini karena pandangan dan persepsi masyarakat tentang korupsi berbeda dengan masyarakat lainnya. Dengan demikian masyarakat dapat menilai bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari praktik korupsi, yang tidak terjadi pada masyarakat lain, apalagi pada masyarakat yang permisif dan patriarkis. Terlepas dari pengertian yang berbeda tersebut, korupsi sebenarnya memiliki ciri/sifat yang membedakannya dengan yang lain.
Korupsi juga bisa didefinisikan sebagai "penggunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi". Oleh karena itu, setiap perbuatan yang menggunakan barang publik untuk keuntungan pribadi termasuk dalam kategori korupsi. Transparency International sendiri, sebagai organisasi internasional yang sangat peduli terhadap korupsi di negara-negara dunia dan menekankan pada korupsi birokrasi, mendefinisikan korupsi sebagai perilaku pejabat publik, dan politisi serta pejabat, yang memperkaya atau memperkaya diri sendiri secara tidak adil dan melawan hukum, orang-orang yang dekat dengannya yang ikut serta menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka untuk kepentingan mereka sendiri. Pemahaman ini semakin dilatarbelakangi oleh fakta bahwa korupsi birokrasi memiliki dampak negatif yang besar dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat di seluruh negeri.
Â
