Living Law dan Utilitarisme
Living Law menekankan pentingnya hukum sebagai refleksi nilai dan norma sosial. Digabungkan dengan Utilitarianisme, hukum diharapkan tidak hanya responsif, tetapi juga memberikan manfaat terbesar untuk kebahagiaan masyarakat secara luas.
Emile Durkheim dan Ibnu Khaldun
Durkheim membagi hukum berdasarkan solidaritas sosial (mekanik di masyarakat tradisional, organik di masyarakat modern), sedangkan Ibnu Khaldun menyoroti hubungan hukum dengan kekuasaan politik melalui solidaritas kelompok (ashabiyyah). Keduanya menegaskan pentingnya konteks sosial dan sejarah dalam pembentukan hukum.
Max Weber dan H.L.A
Weber melihat hukum sebagai alat kontrol sosial rasional, membaginya dalam empat tipe ideal. H.L.A. Hart menekankan hukum sebagai sistem aturan yang terpisah dari moralitas, dengan fokus pada aturan primer dan sekunder. Pandangan mereka membantu memahami peran hukum dalam menjaga keteraturan sosial.
Efectiveness of Law
Efektivitas hukum tidak hanya diukur dari penerapannya, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat mematuhi dan mendukung hukum. Faktor-faktor seperti kejelasan peraturan, keadilan penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat sangat berpengaruh pada efektivitasnya.
Law as Social Control
Hukum sebagai alat kontrol sosial mencerminkan nilai dan norma masyarakat yang terus berkembang. Pendekatan preventif (sosialisasi) dan represif (sanksi) digunakan untuk menjaga ketertiban. Partisipasi masyarakat, transparansi, dan keadilan dalam penegakan hukum menjadi kunci efektivitasnya. Selain itu, hukum juga berperan sebagai agen perubahan sosial yang membantu mengintegrasikan nilai-nilai baru ke dalam kehidupan bermasyarakat.
Studi Sosio-Legal
