Pemimpin Jujur di Era Keterbukaan Informasi

Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Suka Miskin Bandung atas dugaan pemberian fasilitas khusus bagi narapidana tertentu seakan menjadi tamparan bagi pemerintah dalam menghadirkan wajah hukum yang lebih beradab. 

Adapun dugaan keterkaitan orang -- orang di sekitar lingkaran istana dalam mega skandal KTP Elektronik sebagaimana disebutkan oleh para saksi di pengadilan seakan menambah keraguan masyarakat terhadap itikad baik pemimpin negeri ini dalam menunjuk orang -- orang yang dipercaya untuk melayani kepentingan rakyat. 

Tidak hanya itu, adanya kesan tebang pilih dalam penanganan kasus -- kasus besar dengan kerugian negara yang mencapai triliunan pun semakin sulit untuk dihindarkan.

Berdasarkan beberapa peristiwa yang digambarkan oleh penulis di atas, sudah selayaknya setiap pemimpin maupun calon -- calon pemimpin senantiasa bersikap jujur kepada rakyat yang (akan) dipimpinnya. 

Di era keterbukaan informasi seperti saat ini sangat sulit bagi siapa pun untuk menyembunyikan kenyataan di lapangan. Setiap klaim keberhasilan yang diungkapkan ke publik akan langsung disikapi oleh masyarakat dengan menunjukkan bukti pembanding. 

Lebih dari itu, setiap kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara negara di masa kini maupun masa lalu dapat tersebar dengan mudah melalui media sosial. 

Oleh karenanya, penulis secara pribadi menghimbau kepada mereka yang akan mencalonkan (kembali) sebagai seorang pemimpin negeri untuk senantiasa berbuat jujur  kepada masyarakat. Jika tidak, sanksi sosial pun siap diberikan oleh mereka yang merasa menjadi korban (calon) pemimpin yang ingkar janji ataupun kerap kali berbicara tidak sesuai dengan kenyataan. (Dimuat di Koran Pasundan Ekspres Edisi 03 Agustus 2018)