Peran Lembaga Otoritas Komisi Penyiaran Indonesia terhadap Media Massa di Indonesia

PENDAHULUAN

• LATAR BELAKANG MASALAH

            Peran Lembaga Otoritas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap media massa di Indonesia melibatkan sejumlah faktor dan peristiwa yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. KPI merupakan lembaga yang bertanggung jawab mengawasi dan mengatur penyiaran di Indonesia, termasuk media televisi dan radio. Perannya sangat penting dalam menjaga konten yang disiarkan agar sesuai dengan norma dan etika yang berlaku.

Beberapa faktor yang mempengaruhi peran KPI dalam mengawasi media massa di Indonesia antara lain:

1. Konten yang tidak sesuai dengan norma dan etika: Salah satu tugas utama KPI adalah memastikan konten yang disiarkan oleh media massa tidak melanggar norma dan etika yang berlaku. Terkadang, terdapat konten yang mengandung kekerasan, pornografi, atau diskriminasi yang perlu ditindak oleh KPI.

2. Pelanggaran terhadap pedoman penyiaran: KPI memiliki Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang mengatur tentang konten yang boleh atau tidak boleh disiarkan. Namun, terdapat kasus-kasus di mana media massa melanggar pedoman ini, seperti menyiarkan konten yang tidak pantas pada jam tayang yang tidak sesuai atau tidak memenuhi kewajiban dalam memberikan informasi yang akurat dan berimbang.

3. Penyiaran berita yang tidak objektif: KPI juga memiliki peran dalam memastikan bahwa penyiaran berita di media massa bersifat objektif dan tidak memihak. Namun, terkadang terdapat kasus di mana media massa tidak memberikan berita secara netral atau memberikan informasi yang tidak akurat, yang mengganggu keberimbangan informasi kepada masyarakat.

4. Keterbatasan sanksi yang dapat diberikan: Meskipun KPI memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada media massa yang melanggar aturan, beberapa sanksi yang diberikan KPI dianggap kurang efektif dalam memberikan efek jera. Terkadang, media massa yang melanggar aturan hanya diberikan peringatan atau teguran tertulis, tanpa sanksi yang lebih tegas.

• TUJUAN PENULISAN
• Berikut adalah beberapa tujuan penulisan:
• Menjelaskan fungsi dan tanggung jawab KPI: Tulisan ini akan menjelaskan peran KPI sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengatur konten penyiaran di media massa di Indonesia. KPI memiliki tugas dan wewenang dalam menjaga keberagaman, kualitas, dan etika program siaran.
• Menyoroti regulasi dan standar KPI: Tulisan ini akan membahas peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh KPI untuk mengatur media massa. Regulasi-regulasi ini mencakup pedoman tentang iklan, program anak-anak, isu sensitif, kekerasan, dan perlindungan konsumen.
• Menjelaskan peran KPI dalam menjaga kebebasan pers dan keadilan: Tulisan ini akan menyoroti peran KPI dalam menjaga kebebasan pers di Indonesia. KPI juga berperan dalam menangani pengaduan masyarakat terkait pelanggaran oleh media massa serta memberikan sanksi kepada pelanggar.
• Menyampaikan dampak KPI terhadap perkembangan media massa: Tulisan ini akan membahas bagaimana peran KPI dapat mempengaruhi perkembangan media massa di Indonesia. Hal ini termasuk pengaruh terhadap kualitas konten, upaya meningkatkan keterlibatan publik, dan pemberdayaan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi melalui media massa.

 

• PEMBAHASAN
• Keberadaan KPI sebagai Lembaga

Yang bertugas untuk memberikan pengawasan terhadap kegiatan penyiaran, Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat memperoleh isi siaran yang bermanfaat. Sebagai representasi masyarakat, KPI diharapkan dapat mewujudkan keinginan masyarakat untuk mendapatkan isi siaran yang dapat menumbuh kembangkan pendidikan dan pengetahuan masyarakat. Isi siaran yang sehat dan bermanfaat merupakan ukuran bagi KPI dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya. 

Dengan cara menjaga dan mengawasi konten yang disiarkan oleh stasiun televisi agar sesuai dengan aturan dan norma- norma yang berlaku. Salah satu kebijakan KPI adalah menegur stasiun televisi yang melanggar aturan penyiaran di Indonesia. Ketika ada pelanggaran yang terjadi, KPI memiliki kewenangan untuk memberikan teguran kepada stasiun televisi terkait. Teguran tersebut dapat berupa peringatan lisan dan peringatan tertulis.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis untuk lima program siaran di 4 (empat) stasiun TV, 6 Maret 2023 lalu. Ke lima program tersebut dinilai telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI tahun 2012.

Ke lima program siaran itu yakni Program Siaran Jurnalistik "iNews Siang" (iNews TV), Program Siaran "Siap Bos" (Net TV), Program Siaran Iklan "Madu Herbal Ganggang Hijau" (JPM), Program Siaran Jurnalistik "Special Report" (iNews TV), dan program iklan berisikan strategi promosi produsen rokok di Moji. Pasal-pasal P3SPS yang dilanggar meliputi aturan tentang perlindungan anak, penghormatan terhadap nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan, hingga pasal mengenai peliputan bencana. Terkait berita tersebut dapat diakses melalui https://www.kpi.go.id/id/umum/38-dalam-negeri/36961-kpi-beri-sanksi-lima-program-siaran

• Berikut adalah fungsi dan tanggung jawab KPI
• Fungsi sebagai Pengukur Kinerja

KPI digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi, departemen, atau individu berdasarkan tujuan dan target yang telah ditetapkan.

KPI membantu dalam menentukan sejauh mana sasaran telah dicapai dan memberikan pemahaman yang jelas tentang tingkat keberhasilan kinerja.

• Fungsi sebagai Alat Pemantauan

KPI memberikan pemantauan yang teratur terhadap progres dan perkembangan dalam mencapai tujuan dan target.

KPI membantu mengidentifikasi tren, perubahan, atau masalah yang mungkin muncul dalam kinerja, sehingga dapat diambil tindakan perbaikan yang diperlukan.

• Fungsi sebagai Penentu Keberhasilan

KPI membantu dalam mengevaluasi apakah suatu organisasi, departemen, atau individu telah mencapai tingkat keberhasilan yang diharapkan.

KPI memberikan informasi yang objektif tentang pencapaian target dan memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat untuk meningkatkan kinerja.

• Tanggung Jawab KPI

Menetapkan KPI yang relevan dan terukur berdasarkan tujuan dan strategi organisasi.

Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk mengukur kinerja KPI.

Menganalisis dan mengevaluasi data KPI untuk mendapatkan pemahaman yang akurat tentang kinerja.

Menggunakan hasil evaluasi KPI untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau diubah.

Mengkomunikasikan hasil dan temuan KPI kepada pihak terkait dan mengambil tindakan yang sesuai untuk meningkatkan kinerja.

Dalam konteks kebebasan pers dan keadilan, KPI dapat memiliki peran yang berbeda. Namun, lebih tepatnya, regulasi dan standar yang berhubungan dengan kebebasan pers dan keadilan melibatkan lebih dari sekadar penggunaan KPI. Berikut adalah penjelasan mengenai regulasi, standar dan peran KPI dalam kebebasan pers dan keadilan:

Regulasi terkait Kebebasan Pers

Regulasi yang mendukung kebebasan pers termasuk undang-undang dan peraturan yang melindungi kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan hak untuk mengakses informasi.

Regulasi tersebut dapat mencakup hukum yang melindungi wartawan dari intimidasi, pembatasan terhadap penyiaran atau penerbitan berita, dan perlindungan terhadap sumber-sumber informasi rahasia.

Contoh regulasi yang terkait kebebasan pers adalah Undang-Undang Pers di berbagai negara, yang memberikan kerangka hukum untuk melindungi hak dan kebebasan jurnalis.

Standar Etika Jurnalistik

Standar etika jurnalistik adalah pedoman yang ditetapkan oleh organisasi jurnalistik atau lembaga pers yang mengatur perilaku dan praktik jurnalistik yang bertanggung jawab.

Standar etika tersebut mencakup prinsip-prinsip seperti keakuratan, keseimbangan, integritas, objektivitas, dan perlindungan terhadap privasi individu.

Organisasi seperti Dewan Pers di Indonesia, Society of Professional Journalists (SPJ) di Amerika Serikat, dan International Federation of Journalists (IFJ) secara aktif mempromosikan dan menegakkan standar etika jurnalistik.

Peran KPI dalam Kebebasan Pers dan Keadilan

KPI dapat digunakan sebagai alat untuk memantau dan mengukur kinerja organisasi media atau lembaga pers dalam mematuhi standar etika jurnalistik dan menghormati kebebasan pers.

KPI yang relevan dapat mencakup pengukuran keakuratan berita, keseimbangan dalam pemberitaan, perlindungan terhadap sumber-sumber informasi, serta responsivitas terhadap keluhan dan koreksi yang diajukan oleh individu atau pihak yang terkait3.

Dengan menggunakan KPI yang tepat, organisasi media dapat mengevaluasi dan meningkatkan kinerja mereka dalam menjaga kebebasan pers, menghormati prinsip-prinsip etika jurnalistik, dan mempromosikan keadilan dalam pemberitaan.

KPI dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap media massa. Berikut adalah beberapa dampak yang dapat terjadi:

Meningkatkan Kinerja Media Massa

Dengan menggunakan KPI yang relevan dan terukur, media massa dapat memantau dan mengevaluasi kinerjanya secara objektif.

KPI membantu media massa untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam operasional mereka, serta memfokuskan upaya pada aspek-aspek yang perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan pemantauan dan pengukuran yang terus-menerus, media massa dapat meningkatkan kualitas berita, ketepatan waktu, dan kepuasan pembaca atau pemirsa.

Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi

KPI dapat berperan dalam meningkatkan akuntabilitas media massa terhadap pemirsa atau pembaca mereka.

Dengan menggunakan KPI yang mengukur keberhasilan dalam menjaga kebebasan pers, menghormati standar etika jurnalistik, dan menyediakan informasi yang akurat, media massa dapat mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan mereka kepada masyarakat.

KPI juga dapat mendorong media massa untuk lebih transparan dalam proses pengambilan keputusan editorial dan memberikan penjelasan yang jelas tentang sumber informasi dan metode peliputan.

Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat

Dengan menggunakan KPI yang fokus pada keakuratan, objektivitas, dan integritas berita, media massa dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap mereka.

Ketika media massa secara konsisten memenuhi standar kualitas dan etika dalam pemberitaan mereka, masyarakat akan lebih cenderung mempercayai dan mengandalkan mereka sebagai sumber informasi yang terpercaya.

Dalam jangka panjang, kepercayaan yang tinggi terhadap media massa dapat memperkuat demokrasi dan pemahaman publik yang lebih baik tentang isu-isu yang relevan.

KESIMPULAN

Dalam bidang Pengawasan dan Pembinaan: KPI memiliki peran utama dalam melakukan pengawasan terhadap konten penyiaran yang disiarkan oleh stasiun televisi dan radio di Indonesia.

Dalam bidang Penegakan Aturan dan Sanksi: KPI memiliki kewenangan untuk menegakkan aturan-aturan yang terkait dengan penyiaran, termasuk dalam hal pelanggaran terhadap standar penyiaran.

Dalam bidang Perlindungan Kepentingan Publik: Salah satu peran penting KPI adalah melindungi kepentingan publik dalam konteks penyiaran.

Lembaga Otoritas KPI memiliki peran penting dalam mengawasi, membina, menegakkan aturan, serta melindungi kepentingan publik terkait konten penyiaran media massa di Indonesia. Melalui fungsi dan tanggung jawabnya, KPI berupaya untuk menjaga kualitas, integritas, dan akuntabilitas media massa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.