Kontribusi Pajak Bagi Promosi Kesehatan, Layanan Kesehatan, Hingga Tangani Covid-19

Menteri Keuangan Sri Mulyani (Instagram/Smindrawati) 

Menteri Keuangan mendukung Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor kesehatan mulai dipersiapkan untuk mengejar ketertinggalan penyebaran demi menjawab tantangan masa depan.

Sri Mulyani yang hadir dan saat memberi sambutan launchingBeasiswa Program Fellowship Dokter Spesialis (8/05/2023) di Gedung Prof, Sujudi, Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa melalui LPDP maupun anggaran dari Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan anggaran transfer pemerintah ke pemerintah daerah itu sangat mendukung langkah-langkah untuk membangun ekosistem kesehatan yang baik. 

Begawan ekonomi Indonesia ini melihat masalah kesehatan begitu rumit, dan menantang, serta berubah sangat cepat. Dengan adanya program ini menambah daftar dukungan Kementerian Keuangan terhadap percepatan, peningkatan dan perbaikan layanan kesehatan di Indonesia.

Selain itu, anggaran yang bersumber dari hasil pajak ini juga digunakan untuk penanganan wabah virus Covid-19 semenjak triwulan pertama 2020.

Alokasi anggaran ini digunakan untuk membayarkan insentif tenaga kesehatan dan penyediaan program vaksinasi gratis yang disediakan kepada seluruh warga. 

Pengalokasian dana untuk penanganan Covid-19 ujung-ujungnya berdampak kepada penyelamatan ekonomi nasional. Bukti nyata Indonesia merupakan salah satu Negara yang selamat dari krisis akibat Pandemi Covid-19.

Dalam mengatasi Pandemi  Covid-19 di Indonesia, Menteri Keuangan memperpanjang jangka waktu pemberian fasilitas pajak atas pengadaan barang dan jasa.  

Untuk memfasilitasi hal tersebut, keluar Peraturan Pemerintah PMK- 143/PMK.03/2020 tentang pemberian fasilitas pajak atas pengadaan barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Pajak memberikan manfaat bagi warga, tidak hanya pembangunan infrastruktur saja, tetapi juga mendukung sektor kesehatan masyarakat agar masyarakat dapat sehat dan meningkatkan rata-rata umur harapan hidup.