PKB dengan Holopis Kuntul Baris

[caption caption="Deskripsi : Mukernas PKB I Sumber Foto : Situs resmi PKB"][/caption]

Saya sebagai seorang pemuda dengan melihat situasi politik saat ini yang hiruk-pikuk dengan banyak partai yang bermunculan cukup senyum kecil. Beberapa punggawa partai politik dengan alasan perbedaan ideologi, faham, prinsip dapat dengan mudah keluar dari partai yang membesarkannya dan memilih berpindah partai atau membentuk partai baru. Kita bisa melihat di televisi banyak anggota partai-partai politik yang beberapa tahun sebelumnya berada di sebuah partai kemudian saat ini berada di partai yang lain. Kutu loncat orang menyebutnya, apakah ini ego atau kepentingannya tidak di akomodir? Musyawarah untuk mufakat dan gotong royong mungkin itu yang berkurang. 

Dalam beberapa hari ini di media online diberitakan ada sebuah partai dengan basis massa yang kuat yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menyelenggarakan Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS) pada tanggal 5 - 6 februari 2016, bertempat di Jakarta Convention Center. Ternyata tidak hanya musyawarah dengan kalangannya sendiri sesama anggota partai, ini akan menjadi ajang silahturahim nasional antara Eksekutif dan Legeslatif. Musyawarah dan silahturahim menurut ku sebuah kata yang agak tepat untuk digalakkan saat ini.

Beberapa media online yang saya baca memberitakan kutipan ucapan dari petinggi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyangkut Mukernas 2016 ini. Salah satu barometer media cetak maupun online yang menjadi acuan pembaca yaitu Kompas.com  memberitakan  Mukernas tersebut bertemakan "Holopis Kuntul Baris, Menangkan Rakyat dalam Persaingan Global". Sekretaris Panitia Mukernas, Bambang Susanto, menuturkan, tema tersebut secara filosofis dipahami sebagai sebuah "mantra" yang mampu merasuk ke dalam jiwa dan menjelma menjadi energi dahsyat untuk menghadapi berbagai persoalan secara bersama-sama. "Dengan begitu, sesulit apa pun persoalan, jika diselesaikan secara bersama-sama akan sangat mudah," kata Bambang di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Selasa (2/2/2016). 

Berita online lainnya  CNN Indonesia - memberitakan bahwa Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengungkapkan, musyawarah kali ini akan membahas berbagai isu, mulai dari Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) hingga Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.  

Sedangkan Republika.com - “Mukernas kali ini bakal lebih dinamis dan seru karena sudah masuk berbagai usulan wacana dan program strategis yang akan dibahas. Mulai dari wacana strategi menghadapi globalisasi, rumusan usulan perbaikan sistem Pilkada sampai LGBT yang belakangan menjadi kontroversi,” ujar Wasekjen PKB, Faisol Riza di Jakarta, Rabu (3/2).

Yang patut aku tidak lupakan adalah situs resmi PKB itu sendiri www.dpp.pkb.or.id - Muhaimin Iskandar, mengatakan bahwa dalam Mukernas PKB, akan pula dibahas: pertama, bagaimana sikap PKB terhadap LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender). Kedua, pemilukada apa perlu pemilihan langsung atau tidak? Ketiga, untuk Pemilihan Gubernur, apa masih pemilihan langsung atau dikembalikan ke DPRD? Keempat, tentang amandemen UUD 1945. Apakah masih diperlukan adanya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau asas keterwakilan? (2/2/16)

Ada beberapa pembahasan yang menjadi diskusi utama Mukernas apabila saya baca dari beberapa media online tersebut pastinya tema utama Holopis Kuntul Baris  menangkan rakyat dalam persaingan global, LGBT (Lesbian, gay, Biseksual dan Transgender), perbaikan sistem Pilkada, dan Amandemen UUD 1945. 

 

Bagaimana PKB Memandang LGBT

Ketika saya membaca di situs resmi PKB, Cak Imin panggilan untuk ketua partai Muhaimin Iskandar, meletakkan isu LGBT di nomer teratas. Bisa jadi karena PKB didirikan oleh para ulama yang terjun ke politik dengan berasal dari kultur Agama Islam yang kuat. Bagaimanapun apabila masyarakat melihat partai ini termasuk saya kalangan anak muda, bahwa partai ini masih dilihat sebagai partai dengan dasar Agama Islam. Dalam ajaran Agama Islam para individu yang mengalami penyimpangan sexual merupakan perilaku yang keliru. Mereka itu perlu diselamatkan agar perilaku sexualnya tidak menyimpang. 

LGBT itu tren penyimpangan seksual yang sudah dihancurkan pada zaman Sodom-Gomorah. Prilaku menyimpang ini tidak sesuai dengan adat ketimuran dan agama. LGBT itu sudah ada dan dihancurkan zaman Nabi Luth dikenal sebagai Sodom-Gomorah. Kita harus ingat terhadap azab kepada kaum Sodom-Gomorah, bagaimana sebuah bangsa di luluh lantahkan oleh ALLOH SWT karena mengabaikan peringatannya. 

Persoalan LGBT itu sesungguhnya sudah menyalahi moral dan nilai-nilai yang ada dari bangsa Indonesia. Karena itu, sikap partai nantinya akan dibahas melalui Mukernas PKB. “PKB tidak akan bermusuhan akan tetapi akan menyesuaikan terhadap ketentuan yang berlaku dan nanti akan dimusyawarahkan oleh para kiai di Mukernas,” kata Cak Imin dalam situs resmi

Musyawarah dengan para kyai menunjukkan ternyata PKB masih menghormati para pemuka agama Islam dalam mengambil sebuah keputusan menyangkut LGBT ini. Masukan pemuka agama akan menjadi acuan penting bagaimana partai ini bertindak. Sepertinya PKB tidak melupakan akar bagaimana PKB terbentuk yaitu dari para kyai. Kata tidak bermusuhan dan menggunakan ketentuan yang berlaku menunjukkan bahwa mungkin saja PKB tidak akan mengarahkan pemerintah untuk melakukan tindakan represif, bisa saja kebijakan pendampingan. 

Kita akan melihat bagaima PKB akan menyikapi ini kedepan setelah Mukernas. Isu ini diangkat dalam sebuah mukernas sebagai topik yang penting dengan nomer teratas. Pastinya ketika sebuah topik diangkat maka ini akan menjadi kebijakan partai, apakah dalam jangka pendek atau jangka panjang. Apabila tidak disikapi oleh seluruh bangsa termasuk partai politik, LGBT akan merakak jumlahnya. Saya sebagai seorang muslim mengharapkan dengan PKB memasukkan ini dalam persolan bangsa yang patut dicermati sehingga memancing partai-partai lain juga menempatkan ini menjadi prioritas. Jangan kita lupakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk Islam terbesar dan masalah ini menyangkut masalah masa depan bangsa.

 

Persaingan Global dan Holopis Kuntul Baris

Pada konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang saat ini telah kita hadapi, maka percepatan peningkatan daya saing menjadi sangat penting untuk menjadi fokus kerja bersama pemerintah dan masyarakat. Tidak hanya cukup pemerintah saja karena daya saing juga menyangkut bagaimana sumber daya manusia (SDM) di masyarakat, itu kenapa ada kata "dan masyarakat".

Persaingan ekonomi global yang semakin terbuka dan kompetitif, daya saing suatu negara merupakan faktor kunci untuk dapat terus terlibat dalam kontestasi global. Negara yang tidak berdaya saing niscaya akan terlempar dari kompetisi global dan hanya akan menjadi penonton dan akhirnya menjadi konsumen sejati. Daya saing Indonesia versi World Economy Forum (WEF) 2015-2016 berada di peringkat 37 dari 140 Negara yang disurvey. Pada lingkup regional ASEAN yang menjadi pesaing terdekat, Indonesia belum bisa menjadi negara yang kuat dalam daya saing, karena masih di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Bung Karno pernah mengatakan “Bangsa yang tidak berdaya saing adalah bangsa kuli dan kulinya bangsa lain”. Pernyataan tersebut untuk beberapa sektor memang bisa dikatakan benar. Negara dengan daya saing yang rendah, tidak hanya mengalami defisit neraca perdagangan baik barang maupun jasa, namun juga akan mengalami kehancuran di sektor strategis seperti pertanian dan industri. Otomotif, pertambangan, migas, dan sektor lainnya beserta tehnologinya masih dikuasai asing dan akhirnya mereka memiliki perusahaan-perusahaan yang mendarah daging di negeri ini. 

Mukernas PKB akan dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo. Selain itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga akan hadir dalam Mukernas PKB di samping para Ketua Umum Partai Politik di Indonesia, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Menteri Kabinet Kerja, dan para pejabat tinggi negara serta undangan lainnya. 

Mukernas PKB diikuti oleh 1.700 peserta yang terdiri dari para pengurus Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB se-Indonesia, pimpinan dan anggota Fraksi PKB (F-PKB) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pimpinan dan anggota F-PKB Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat I, F-PKB DPRD Tingkat II dan para Kepala Derah terpilih yang diusung oleh PKB. 

Agenda peningkatan daya saing ini menjadi fokus kerja dan gerak PKB di level eksekutif dan legislatif yang selaras dengan Nawa Cita Pemerintahan Jokowi. Ada beberapa menteri yang akan hadir dan menjadi nara sumber dalam Diskusi Panel. Terdapat 2 (dua) diskusi panel, diskusi panel pertama bertemakan “Kebijakan Dana Perimbangan dan Percepatan Pembangunan Daerah di Bidang Kedaulatan Pangan dan Infrastruktur”. Menteri Kabinet kerja yang akan menjadi Nara Sumber adalah ; Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Untuk diskusi panel kedua bertemakan “Sinergi Program Kementerian dengan Pemerintah Daerah”. Menteri Kabinet kerja yang akan menjadi nara sumber adalah ; Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Ristek & Dikti, dan Menteri Pemuda & OlahRaga.

Hadirnya beberapa Menteri kabinet kerja dalam diskusi panel Mukernas PKB 2016 akan memberikan pemahaman kepada para peserta mukernas menyangkut kebijakan-kebijakan kementerian masing-masing. Banyak orang yang salah memahami / gagal paham terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah karena kurangnya informasi. Pada diskusi panel mungkin saja terjadi diskusi antara para menteri yang menjadi nara sumber dengan peserta mukernas. Mukernas bisa menjadi saling memberi masukan bagi kedua belah pihak agar sama-sama tidak terjadi gagal paham.

Holopis kuntul baris merupakan paribasa jawa, yang artinya saiyeg saeka praya, bebarengan mrantasi gawe, maksudnya kurang lebih bekerja dengan gotong royong. Holopis Kuntul Baris membawa pesan kebersamaan. Kita bisa mengambil hikmah bahwa kebersamaan, gotong royong akan memudahkan dalam pembangunan bangsa. Bukannya saling hadang, saling menyalahkan, dan sama-sama merasa benar. 

 

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

Adapun isu lainnya yang juga akan dibahas pada Mukernas PKB, adalah isu pemilihan kepala daerah dan juga amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Apakah dewan perwakilan daerah (DPD) masih diperlukan !!! 

Dalam situs resmi PKB, Cak Imin berujar "pemilihan gubernur yang direncanakan untuk dikembalikan lagi ke DPRD Provinsi karena menilai gubernur merupakan posisi perpanjangan tangan pemerintah dan mempunyai kewenangan terbatas. Sehingga tidak perlu dipilih secara langsung. “Jadi Gubernur itu cukup mewakili pemerintah pusat, akan tetapi keputusan resmi partai nanti di Mukernas,” ujar Cak Imin.

Sementara adanya diskusi yang berkembang tentang adanya DPD namun tidak mempunyai kewenangan yang potensial di dalam tata negara yang dimiliki oleh Indonesia. Kehadiran DPD dinilai tidak memberikan hasil kerja yang signifikan bagi negara. “apakah masih diperlukan adanya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau azas keterwakilan?,” kata Cak Imin.

Pemilihan Gubernur oleh DPRD bisa jadi mengurangi ongkos-ongkos pilkada dan simetris dengan kewenangan terbatas yang dimiliki oleh Gubernur. Tetapi isu pemilihan Gebenur dikembalikan ke DPRD Provinsi akan menjadi isu menarik dan akan menjadi ajang perdebatan. perdebatan ini saya yakin tidak hanya akan di mukernas tetapi juga diluar mukernas dengan partai lainnya. Apalagi masyarakat sudah cukup beradaptasi dengan pemilihan kepala daerah secara langsung.

Menyangkut isu DPD ini akan menjadi deal-deal politik dikalangan partai, masih banyak masyarakat yang belum memahami fungsi DPD. Sejatinya DPD bisa lebih menginformasikan tugas dan fungsinya kepada masyarakat. Pihak legestatif tidak perlu terburu-buru untuk menyangkut isu ini. Bisa jadi dianggapnya kurang berfungsinya DPD karena memang sosialisasi yang kurang, dan itu yang saya rasakan.

*****