Namun, usaha peningkatan produktivitas biasanya diterjemahkan manajemen dalam bentuk upaya pengurangan biaya, seperti mengurangi rute yang 'membuat kerugian', sehingga kebijakan yang diambil mengabaikan atau menomorduakan perhatian terhadap cakupan transportasi nasional secara keseluruhan.
Oleh karenanya, setiap subsidi yang diberikan perlu dikaitkan dengan dampak jangka panjang secera holistik dan upaya berkelanjutan dalam hal penerapan langkah-langkah peningkatan produktivitas dan keahlian serta manajerial skill karyawan perusahaan operator.
Pentingnya dibuatkan kebijakan yang jelas dan terukur dalam rasionalisasi jumlah tenaga kerja, efisiensi bahan bakar, kehandalan dan kesiapan aset, efisiensi kendaraan dalam hal faktor beban dan risiko, rasionalisasi jadwal perjalanan untuk mencocokkan pola permintaan, integrasi dengan mode transportasi umum lain, efisiensi tarif, cakupan rute, pemeliharaan kendaraan dan standar kualitas layanan.
Sebuah penelitian score card Perusahaan perator angkutan umum di India mencari hubungan antara kinerja Perusahaan Operator dengan jumlah subsidi yang diberikan Pemerintah.
Di sisi lain Pemerintah wajib memberikan komitmen (janji) untuk menyediakan anggaran jangka panjang untuk mendukung penciptaan kapasitas yang berkelanjutan, perluasan jaringan dan program peningkatan kualitas layanan.
3. Mekanisme penyesuaian tarif dengan dasar ilmiah
Tujuan memberlakukan kebijakan tarif transportasi umum bukan hanya untuk menghasilkan pendapatan bagi perusahaan dan memastikan keberlanjutan perusahaan operator.
Pasar transportasi umum, yang produknya adalah layanan angkutan umum, memiliki karakteristik yang dibedakan pakar ekonomi sebagai: 'barang umum' (tersedia untuk semua orang tanpa pengecualian, jumlahnya tidak berkurang saat digunakan, contohnya sinar matahari), dan 'barang pribadi' (tersedia dalam jumlah terbatas hanya untuk mereka yang bisa membayarnya, contohnya semua barang yang dijual di pasar).
Penggunaan angkutan umum tidak boleh terbatas hanya pada mereka yang mampu membayar ongkos saja, mengingat dampak positif eksternal penggunaan angkutan umum sangat besar bagi lingkungan yang terkait dengannya, seperti penguraian kemacetan dan pengurangan polusi asap kendaraan.
Oleh karena itu kebijakan penetapan tarif memiliki banyak tujuan, seperti keterjangkauan, keberlanjutan, penataan dan penggunaan lahan, mengurangi risiko monopoli pada sistem transportasi umum tertentu, mengoptimalisasi kapasitas jaringan, serta yang paling penting, membatasi penggunaan kendaraan pribadi dengan memberikan alternatif transportasi umum yang aman, layak, terjangkau dan tersedia cukup bagi masyarakat.
Bicara mengenai penetapan ongkos / tarif angkutan biasanya akan memancing perdebatan dalam hal mekanisme implementasi penyesuaian tarif yang berlaku secara nasional.
