Jangan Tarik Menko Rizal dalam Polemik Dukungan Ke AHOK

Mohon maaf sebelumnya jika judul tulisan diatas menimbulkan kesan berbeda diantara pembaca kompasiana. Tetapi saya secara pribadi merasa perlu untuk menyampaikan beberapa hal mengapa saya memilih judul berita diatas. Alasan saya memilih judul tulisan diatas karena:

1. Suasana politik di Ibukota Jakarta saat ini sedang memanas menjelang penentuan calon gubernur DKI Jakarta

2. Suasana politik yang memanas ini telah mendorong berbagai entitas atau kekuatan politik (relawan atau parpol dll) melakukan perang opini dengan berbagai bentuknya. 

3. Tak ayal, sebagian dari entitas politik tersebut mencoba untuk menyeret posisi pemerintah pusat dalam melegitimasi setiap pilihan atau sikap politik dari entitas-entitas atau komunitas serta kekuatan politik yang telah menentukan pilihan mendukung atau tidak mendukung salah satu calon gubernur. 

Berangkat dari argumentasi diatas, saya secara pribadi hari ini memperoleh beberapa pertanyaan terkait dengan bagaimana sikap dari Dr Rizal Ramli terhadap calon-calon yang akan bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Pertanyaan yang diajukan ke saya itu disisipkan link video di Youtube yang berujudul "Kagumi Ahok, Rizal Ramli Blak-Blakan Bicara Proyek Pembangunan Ditangan Jokowi" .

Didalam link Youtube diatas, jka sekilas kita tonton akan menimbulkan penilaian bahwa Dr Rizal Ramli yang saat  ini ditugaskan oleh Presiden Jokowi di pos Kementerian baru sesuai Visi menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim, memberikan dukungan terhadap sosok Ahok sebagai cagub DKI Jakarta dalam Pilakada 2017 nanti. Apalagi jika diletakkan dalam konteks momentum saat ini yang sedang ramai penggalangan dukungan publik terhadap Ahok yang awalnya akan memilih jalur Independen dan menghadapi terpaan masalah dugaan korupsi dan pelanggaran hukum daam reklamasi teluk Jakarta. 

Disisi yang lain, saat ini muncul situasi tarik menarik diantara kelompok relawan Jokowi yang terlihat saling memperebutkan pengaruh dari Presiden Jokowi dalam meraih perluasan dan penguatan dukungan terhadap Ahok atau tidak. 

Oleh karena itu, saya terdorong untuk menulis ini agar tidak muncul kesan bahwa pemerintah pusat turut serta mempengaruhi sikap politik publik dalam menentukan pilihan politiknya dalam menghadapi Pilkada DKI Jakarta pada 2017 yang sudah mulai memanas saat ini. Tentu kita perlu membaca ulang apa yang telah menjadi garis politik Pemerintahan Jokowi yang dalam memenangkan konstestasi Pemilu 2014 yang lalu diantaranya didorong oleh Visi dan Misi Pemerintahan Jokowi untuk membangun jalan perubahan menuju Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian. Visi dan Misi tersebut dijalankan dengan meletakkan kembali jati diri bangsa Indonesia sebagai Negara Maritim yang memiliki letak geografis dan potensi strataegis dalam pergaulan dan perekonominan dunia.

Sebagai bahan klarifikasi atas judul link Youtube yang diupload oleh akun FacetoFace dengan judul "Kagumi Ahok, Rizal Ramli Blak-Blakan Bicara Proyek Pembangunan Ditangan Jokowi" ini, saya lampirkan transkrip Dialog DBS To The Point di BeritasatuTV pada 7 Juni 2016 yang lalu.

Berikut transkripnya.

Pengantar

Ditengah-tengah polemik Reklamasi Teluk Jakarta memuncak, Rizal Ramli diperintahkan turun tangan oleh Presiden Jokowi untuk mendinginkannya dg mengeluarkan "MORATORIUM REKLAMASI Teluk Jakarta". Demikian penilaian Don Bosco Salamun, pembaca acara DBS To The Point di BeritasatuTV pada 7 Juni 2016.

Tentang Reklamasi Teluk Jakarta, Rizal Ramli jelas sikapnya bahwa hal tsb harus perhatikan kepentingan Negara, Rakyat dan dunisa usaha. Jadi tidak boleh ada salah satu kepentingan dominan diatas kepentingan lainnya.

Diawali liputan kemenangan gugatan warga jakarta di PTUN ttg Reklamasi Pulau G, kita dapat melihat bagaimana ttg tumpang tindihnya peraturan yg terkait reklamasi di teluk Jakarta shg Menko Rizal Ramli diperintahkan utk koordinasikan seluruh lembaga terkait.

Rizal Ramli dalam dialog DBS to the Poin (sekitar menit 11.25) menyatakan bahwa

"suasananya memang pada saat itu sangat panas, karena Ahok seperti biasa lah, terlalu banyak memprovok (pen: memprovokasi) terlalu banyak orang. Dan mulai memasuki area yang berbahaya, jadi kami ambil alih, kami evaluasi bersama Menteri LHK (Ibu Siti), Ibu Susi dan Ahok sendiri. Akhirnya kita putuskan untuk moratorium. Sekaligus kita tata, mana yang benar-benar melanggar, mana yang pelanggarannya minimum. Karena reklamasi itu sendiri biasa di seluruh dunia. Nah tetapi memang ada yang membandel, seperti Pulau G ini. Harusnya antara daratan dg pulau itu ada jarak 500 meter.... Karena greedy, menghambat aktifitas nelayan"

"Kasus-kasus demikian, ada pelanggaran yang sangat serius, ada pelanggaran-pelanggaran lain, pada esesninya, posisi kami kalau pelanggarannya minor, sifatnya administratisf, bisa dilakukan perbaikan2. Tetapi kalau ini sifatnya (pen: pelanggarannya) substantif. Mengganggu aktifitas kapal disitu, tidak mempertimbangkan resiko banjir & rusak LH" kata menko Rizal Ramli

Don Bosco "Kalau anda menakar situasinya seperti itu, wajar anda menggebrak meja dan anda bilang 'tidak akan takut siapa itu'".

"karena memang pada awal tim kami masuk kesana, gak bisa. Akhirnya kami terpaksa keras, gebrak meja. Ini negara tidak boleh ada negara dalam negara. Kami minta agar anak buah Ibu Siti datang kesitu untuk inspkesi dan chek. Akhirnya itu bisa dilakukan", kata Rizal Ramli

Selanjutnya Don Bosco sampaikan bahwa sekarang telah keluar keputusan PTUN yang membatalkan SK Gub tentang Reklamasi Pulau G. Alasannya mirip dengan keputusan Tim Bang Rizal dkk. Terutama ada cerita tentang Zonasi, penyusunan AMDAL yang harus paritisipasi dst. Setelah ada keputusan PTUN ini, apa perasaan bang Rizal?

"Lega ya karena itu keputusan yang optimal. Karena pelanggarannya sangat berat sekali. Cara mereka lakukan reklamasi harusnya ada struktur net baja lah, baru kemudian diuruk. Tapi ininya gak ada, langsung uruk. Shg air laut disitu keruh. Nelayan gak dapet ikan karena laut keruh ikan kabur semuam jadi banyak pelanggaran teknis dan prinsipel zoning yg sudah dilakukan", jawab Rizal Ramli

"Bang Rizal dan tim rekomendasikan moratorium, pasti sudah dilaporkan ke Presiden, keputusannya?" tanya Don Bosco.

"Presiden setelah pulang dari Eropa, kita laporkan. Pada prinsipnya, seneng bahwa masalah itu tidak berubah jadi bola panas yang berbahaya. Memang Ahok ini temen lama saya, menang kadang2 tidak bisa mengendalikan omongannya dan bikin musuh terlalu banyak. Nah selama itu Ahok pribadi tidak ada masalah. Jadi saya sendiri memang bilang sama Ahok 'harus belajar tahan mulut kalau enggak bisa menjadi masalah sosial politik yang merugikan kita semua'" jawab Rizal Ramli

Don bosco melanjutkan pertanyaannya dengan dimulai kalimat "ada yg mengatakan waktu itu 'anda datang, ahok save by the belt'. Sekarang kita lepaskan persoalan hukumnya, kalau ini kan berarti Pemerintah menginginkan Reklamasi kan?"

"Seperti yang kita sampaikan, reklamasi itu biasa di seluruh dunia. Tapi harus dikelola. Misal ada pulau disitu yg digabungkan karena greedy, harusnya kan dipisahkan sekian meter. Ini harus dibongkar krn harus ada kanal. Pertimbangannya smaa, harus ada kontrol, arus kapal, lingk hidup. Yang kedua, manfaatnya harus dirasakan semua. Tidak hanya manfaatnya hanya untuk kalangan bisnis. Kalau kata Presiden 'jangan hanya didrive oleh kalangan bisnis. Tetapi juga harus didrive juga oleh kepentingan negara'. Misal soal kontrol banjir, lingkungan hidup. Dan harus juga memberi manfaat untuk rakyat, terutama nelayan. Jadi 3 prinsip ini harus kita kombinasikan didalam kebijakan publik yang transparan", tegas Rizal Ramli.

Demikian penjelasan dan klarifikasi yang dapat saya sampaikan sebagai bentuk tanggungjawab saya secara pribadi yang juga menonton dialog DBS To The Point yang disiarkan oleh BeritasatuTV pada 7 Juni 2016. Semoga penjelasan dan klarifikasi ini dapat menjadi perhatian pihak-pihak yang ingin menyeret dan menarik pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Jokowi dan Menko Rizal Ramli dalam Pilkada DKI Jakarta yang mulai memanas. Sudah sepatutnya kita menjadi barisan publik partisipatif yang kritis dan objektif dalam melihat perkembangan situasi politik. 

Terima kasih,

Salam Kompasiana.