Ditengah-tengah polemik Reklamasi Teluk Jakarta memuncak, Rizal Ramli diperintahkan turun tangan oleh Presiden Jokowi untuk mendinginkannya dg mengeluarkan "MORATORIUM REKLAMASI Teluk Jakarta". Demikian penilaian Don Bosco Salamun, pembaca acara DBS To The Point di BeritasatuTV pada 7 Juni 2016.
Tentang Reklamasi Teluk Jakarta, Rizal Ramli jelas sikapnya bahwa hal tsb harus perhatikan kepentingan Negara, Rakyat dan dunisa usaha. Jadi tidak boleh ada salah satu kepentingan dominan diatas kepentingan lainnya.
Diawali liputan kemenangan gugatan warga jakarta di PTUN ttg Reklamasi Pulau G, kita dapat melihat bagaimana ttg tumpang tindihnya peraturan yg terkait reklamasi di teluk Jakarta shg Menko Rizal Ramli diperintahkan utk koordinasikan seluruh lembaga terkait.
Rizal Ramli dalam dialog DBS to the Poin (sekitar menit 11.25) menyatakan bahwa
"suasananya memang pada saat itu sangat panas, karena Ahok seperti biasa lah, terlalu banyak memprovok (pen: memprovokasi) terlalu banyak orang. Dan mulai memasuki area yang berbahaya, jadi kami ambil alih, kami evaluasi bersama Menteri LHK (Ibu Siti), Ibu Susi dan Ahok sendiri. Akhirnya kita putuskan untuk moratorium. Sekaligus kita tata, mana yang benar-benar melanggar, mana yang pelanggarannya minimum. Karena reklamasi itu sendiri biasa di seluruh dunia. Nah tetapi memang ada yang membandel, seperti Pulau G ini. Harusnya antara daratan dg pulau itu ada jarak 500 meter.... Karena greedy, menghambat aktifitas nelayan"
"Kasus-kasus demikian, ada pelanggaran yang sangat serius, ada pelanggaran-pelanggaran lain, pada esesninya, posisi kami kalau pelanggarannya minor, sifatnya administratisf, bisa dilakukan perbaikan2. Tetapi kalau ini sifatnya (pen: pelanggarannya) substantif. Mengganggu aktifitas kapal disitu, tidak mempertimbangkan resiko banjir & rusak LH" kata menko Rizal Ramli
Don Bosco "Kalau anda menakar situasinya seperti itu, wajar anda menggebrak meja dan anda bilang 'tidak akan takut siapa itu'".
"karena memang pada awal tim kami masuk kesana, gak bisa. Akhirnya kami terpaksa keras, gebrak meja. Ini negara tidak boleh ada negara dalam negara. Kami minta agar anak buah Ibu Siti datang kesitu untuk inspkesi dan chek. Akhirnya itu bisa dilakukan", kata Rizal Ramli
"Lega ya karena itu keputusan yang optimal. Karena pelanggarannya sangat berat sekali. Cara mereka lakukan reklamasi harusnya ada struktur net baja lah, baru kemudian diuruk. Tapi ininya gak ada, langsung uruk. Shg air laut disitu keruh. Nelayan gak dapet ikan karena laut keruh ikan kabur semuam jadi banyak pelanggaran teknis dan prinsipel zoning yg sudah dilakukan", jawab Rizal Ramli
"Bang Rizal dan tim rekomendasikan moratorium, pasti sudah dilaporkan ke Presiden, keputusannya?" tanya Don Bosco.
