Mohon tunggu...
Raka Ahmad Valiandra
Raka Ahmad Valiandra Mohon Tunggu... Lainnya - Mahasiswa

Mahasiswa Hukum yang hobi menulis

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud Pilihan

Politik Dinasti, Tradisi Penguasa yang Sudah Mengakar di Indonesia

29 Desember 2020   17:15 Diperbarui: 29 Desember 2020   17:46 291
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Jika kita berbicara mengenai politik dinasti, maka yang terlintas di pikiran kita adalah langgengnya kekuasaan. Suatu hegemoni yang terus menerus berkuasa dengan pertalian ikatan darah. Dimana pemimpin yang menjabat di suatu daerah meneruskan kekuasaannya kepada anak atau saudaranya. 

Praktik ini berjalan beriringan dengan konflik kepentingan dan potensi nepotisme. Politik dinasti sudah ada sejak era kerajaan, ia terus tumbuh sepanjang zaman mengikuti perubahan, tak terkecuali di masa demokrasi modern seperti sekarang, yaitu Pilkada.

Pilkada 2020

Pilkada 2020 kini telah berlalu, pesta politik yang ada setiap 5 tahun sekali ini berhasil menarik perhatian seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya pelaksanaannya yang terkesan memaksa dikala pandemi, tetapi juga hasilnya yang memuat fakta bahwa politik dinasti semakin berkuasa di negeri ini.

Sejak awal pilkada, sejumlah paslon yang terafiliasi dengan dinasti politik sudah mulai terlihat, yang paling mengundang perhatian adalah putra sulung presiden Jokowi yaitu Gibran Rakabuming Raka yang maju sebagai calon walikota solo menggeser kandidat senior lainnya dari partai PDIP. 

Lalu ada menantu presiden yaitu Bobby Nasution yang maju ke piwalkot medan sebagai calon walikota dari partai PDIP. Selain itu ada pilkada Tangsel yang menjadi tempat pertemuan 3 dinasti politik, yaitu Rahayu Saraswati keponakan Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Siti Nur Azizah, putri Ma’ruf Amin, dan Pilar Saga Ichsan, keponakan dari Ratu Atut yang keluarganya menguasai Banten.

Menurut Yoes C Kenawasz kandidat doktor ilmu politik dari Universitas Northwestern, Amerika Serikat mengatakan pada Pilkada 2015 diketahui ada 53 kandidat dinasti politik. Sementara pada 2020, jumlahnya kian merangkak naik menjadi 158 kandidat.

Peningkatan yang tajam itu pula, kata Yoes, berdampak terhadap demokrasi Indonesia yang kian mengkhawatirkan.

"Peningkatannya tuh lebih sedikit dari 300 persen, tiga kali lipat lah penambahannya dari tahun 2015. Jadi di tahun 2020 ini dalam satu putaran kekuasaan itu ada 158 kandidat dinasti yang berpartisipasi dalam pemilu," kata Yoes dalam webinar bertajuk Dinasti Politik Jokowi dan Pandemi Covid-19 yang diselenggarakan Tirto.id, Rabu (16/12/2020).

Dari hasil pilkada tersebut, pilkada Solo dan Medan berhasil dimenangkan oleh anak serta menantu presiden Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution. Sementara di Tangsel, pilkada dimenangkan oleh keponakan dari ratu atut yaitu pilar saga. Jumlah ini belum termasuk kemanangan politik dinasti di daerah lain yang jumlahnya lebih banyak lagi. Fakta ini menjadi pertanda semakin mengkhawatirkannya demokrasi di Indonesia.

Sejarah Politik Dinasti

Politik dinasti memang bukan barang baru di Indonesia, sejarahnya bisa ditarik sejak masa kerajaan, dimana jabatan diturunkan pada anak atau sanak saudara. Praktik ini terus terbawa meski kerajaan-kerajaan Indonesia sudah punah. 

Orang-orang yang memiliki darah bangsawan atau memiliki hubungan dengan pemimpin sebelumnya dianggap mampu membawa kejayaan yang sama seperti pendahulunya. Padahal, pada praktiknya belum tentu berjalan demikian. Hal-hal seperti ini terus berlanjut hingga masa demokrasi modern seperti sekarang.

Menurut Dosen ilmu politik Fisipol UGM, A.G.N. Ari Dwipayana, Tren politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional. Yakni berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit system, dalam menimbang prestasi. 

Menurutnya, kini disebut neopatrimonial, karena ada unsur patrimonial lama, tapi dengan strategi baru. "Dulu pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural." Anak atau keluarga para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedural.

Jadi praktik politik dinasti terus berkembang mengikuti zaman, dari yang semula pewarisan ditunjuk secara lansung pada masa kerajaan, kini di masa demokrasi modern pencalonan menggunakan langkah prosedural (pilkada) melalui sistem partai. Tradisi ini sudah begitu melekat dan mengakar di masyarakat, oleh sebab itu orang-orang yang memiliki hubungan dengan penguasa sebelumnya dianggap lebih bisa memimpin dan memiliki daya Tarik tersendiri bagi masyarakat.

Pandangan Hukum Dan Dampak Politik Dinasti

Jika merujuk pada hukum di Indonesia, sampai saat ini tidak ada aturan yang melarang atau membatasi secara khusus politik dinasti ini. Salah satu aturan yang pernah dibuat adalah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada terkait larangan calon kepala daerah yang memiliki hubungan kerabat dengan petahana. 

Sebelum dibatalkan, pasal itu melarang sosok yang memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan, dan/atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan petahana, yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, dan menantu. Mereka boleh maju setelah melewati masa jeda satu kali masa jabatan. Pasal tersebut dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai membatasi hak politik warga negara untuk dipilih sebagai kepala daerah.

Dengan adanya putusan MK itu, baik calon kepala daerah maupun calon wakil kepala daerah yang memiliki hubungan kerabat dengan petahana dapat maju dalam pilkada tanpa harus menunggu jeda satu periode setelah petahana tidak menjabat.

Politik dinasti mungkin memang tidak melanggar aturan hukum, tetapi dalam hukum yang harus diperhatikan bukan hanya larangannya saja, ada yang disebut sebagai etika hukum sebagai nilai moral dalam menjalankan hukum. 

Melakukan praktik politik dinasti jelas tidak etis di mata hukum, karena pada praktiknya sangat rawan dengan konflik kepentingan dan potensi nepotisme serta korupsi. Kekuasaan yang dipegang pun cenderung menjadi absolut, dimana pemimpin yang menjabat ingin terus berkuasa dan hanya mau menurunkan jabatannya kepada orang yang memiliki hubungan dengannya.

Politik dinasti juga dinilai tidak sehat untuk jalannya politik dan pemerintahan. Karena politik dinasti tidak memberi ruang kepada orang yang kompeten. Hal ini dikarenakan orang bisa saja langsung menduduki posisi penting atau mendapat promosi hanya karena ia memiliki hubungan khusus dengan penguasa, sehingga kaderisasi hingga regenerasi partai dan pemerintahan tidak berjalan dengan optimal.

Selain itu politik dinasti juga mempersulit jalannya pemerintahan yang baik dan bersih. Penyimpangan kekuasaan, melemahnya kontrol antar lembaga, sampai berbagai praktik KKN dapat mengancam roda pemerintahan. Jika seluruh elemen pemerintahan sudah dipegang oleh satu kelompok atau keluarga, maka akan sulit menjalankan pemerintahan yang sehat.

Kesimpulannya, politik dinasti bukanlah solusi bagi bangsa kita. Dibutuhkan orang yang benar-benar kompeten untuk menjalankan pemerintahan di negara ini. Semakin maraknya praktik politik dinasti membawa keprihatinan tersendiri bagi demokrasi di Indonesia. 

Jangan sampai negeri ini hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, dan hanya mengedepankan kepentingan orang tertentu sampai melupakan kepentingan rakyat. Biarpun tradisi ini sudah mengakar sejak zaman nenek moyang, bangsa Indonesia harus mau berubah ke arah yang lebih baik. Dimana demokrasi dan politik yang sehat benar-benar dijalankan di negara ini.

DAFTAR PUSTAKA:

Pengertian Politik Dinasti, Diakses pada 29 Desember 2020

Johan Arief  “Etika Politik Di Politik Dinasti”, Diakses pada 29 Desember 2020

Dwi Boyo Rahardjo “Dinasti Politik Meningkat Di Pilkada Peluang Untuk Kalangan Lain Menyempit”, Pada 29 Desember 2020

Fitang Adhitia “3 Dampak Buruk Dinasti Politik Jika Diterapkan Di Indonesia”, Diakses pada 29 Desember 2020

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun