Politik dinasti juga dinilai tidak sehat untuk jalannya politik dan pemerintahan. Karena politik dinasti tidak memberi ruang kepada orang yang kompeten. Hal ini dikarenakan orang bisa saja langsung menduduki posisi penting atau mendapat promosi hanya karena ia memiliki hubungan khusus dengan penguasa, sehingga kaderisasi hingga regenerasi partai dan pemerintahan tidak berjalan dengan optimal.
Selain itu politik dinasti juga mempersulit jalannya pemerintahan yang baik dan bersih. Penyimpangan kekuasaan, melemahnya kontrol antar lembaga, sampai berbagai praktik KKN dapat mengancam roda pemerintahan. Jika seluruh elemen pemerintahan sudah dipegang oleh satu kelompok atau keluarga, maka akan sulit menjalankan pemerintahan yang sehat.
Kesimpulannya, politik dinasti bukanlah solusi bagi bangsa kita. Dibutuhkan orang yang benar-benar kompeten untuk menjalankan pemerintahan di negara ini. Semakin maraknya praktik politik dinasti membawa keprihatinan tersendiri bagi demokrasi di Indonesia.
Jangan sampai negeri ini hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, dan hanya mengedepankan kepentingan orang tertentu sampai melupakan kepentingan rakyat. Biarpun tradisi ini sudah mengakar sejak zaman nenek moyang, bangsa Indonesia harus mau berubah ke arah yang lebih baik. Dimana demokrasi dan politik yang sehat benar-benar dijalankan di negara ini.
DAFTAR PUSTAKA:
Pengertian Politik Dinasti, Diakses pada 29 Desember 2020
Johan Arief “Etika Politik Di Politik Dinasti”, Diakses pada 29 Desember 2020
Dwi Boyo Rahardjo “Dinasti Politik Meningkat Di Pilkada Peluang Untuk Kalangan Lain Menyempit”, Pada 29 Desember 2020
Fitang Adhitia “3 Dampak Buruk Dinasti Politik Jika Diterapkan Di Indonesia”, Diakses pada 29 Desember 2020
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H