Dari sana lalu mulai menganalisis peluang (opportunities) agar pemetaan yang sudah dibuat itu setidaknya goals 90% tingkat keakuratannya. Sehingga bisa mengantisipasi kira-kira ancaman (threats) yang ada hendak disikapi seperti apa, serta bagaimana kebijakan dalam mengambil langkah keputusan. Dan agaknya, ini menjadi nilai idealitas dambaan, yang sudah sama sekali tidak tercermin dalam jalannya roda perkaderan secara umum setingkat cabang dan secara spesifik lingkup komisariat.
Maka itu, momentum bonus demografi 2030 dan puncaknya di 2045 nanti. Akankah menjadi dua mata pisau, yakni bermanfaat bagi masyarakat Indonesia atau malah menjadi bumerang yang merugikan masyarakat Indonesia. Hal ini tentu bisa terbaca oleh setiap kader, terutama dalam mempersiapkan kematangan terjun ke berbagai ranah. Mulai lingkup masyarakat, komisariat maupun perguruan tinggi yang identik dengan ruang-ruang perkuliahan. Karena akan menjadi khazanah dinamika dalam meningkatkan kualitas--soft skill maupun hard skill.
Membaca Tantangan
      Seperdelapan abad HMI mengulang-tahun di 2023, dan tujuh tahun menuju puncak awal bonus demografi 2030. Ketua Umum PB HMI (2021-2023) Raihan Ariatama di masa kepengurusannya, melahirkan sebuah misi agar HMI mampu menyongsong menjadi HMI emas di 2047. Hal ini tentu menjadi kabar baik, harapan masyarakat cita, dan kesesuaian dengan narasi Indonesia emas 2045.
Namun narasi tersebut perlu ditilik kembali, sekiranya poin-poin apa saja yang menjadi tantangan utama kader HMI dalam menjalani pergulatan akademik, politik dan gerakan sosial di Indonesia. Jika merujuk ke data Bappenas (2019) terdapat empat pilar tantangan yang menjadi perhatian, antara lain; a). pengembangan manusia dan penguasaan sains dan teknologi; b). pembangunan ekonomi berkelanjutan; c). pengembangan yang berkeadilan, dan; d). ketahanan dan pemerintahan nasional.
Melihat poin di atas lalu meninjau ulang kesiapan kader terutama komisariat, tentunya masih belum berimbang dalam kapabilitas, mentalitas dan kualitas. Hal ini tercermin secara subjektif, notabene mahasiswa/i di komisariat penulis masih belum memiliki cara berpikir terbuka. Atau dalam jenjang taraf berpikir ala Socrates (w. 470-399 SM), pertama membicarakan ide, kedua peristiwa-peristiwa, dan ketiga orang. Hanya sebagian yang membicarakan ide, kebanyakan peristiwa dan orang.
Hal ini masih menjadi ironi disamping tantangan Indonesia yang begitu pelik. Kendati demikian, upaya-upaya yang dilakukan seperti pelaksanaan diskusi rutin, mewadahi pengembangan potensi, memberi ruang dan memberikan akses asah skil kader menjadi prioritas agar kader pun mendapatkan nilai dalam proses organisasinya di HMI. Hal ini bisa berjalan maksimal, tentunya bersandarkan komitmen kader itu sendiri agar pasal (6) HMI sebagai organisasi mahasiswa berjalan sesuai adanya.
Bergeser ke dalam pedoman perkaderan poin ruang lingkup. Terdapat tiga acuan utama; pembentukan integritas watak dan kepribadian, pengembangan kualitas ilmu pengetahuan, dan pengembangan kualitas keahlian dengan output menjadikan kader sebagai muslim intelegensia. Ketiga poin itu, hendaknya mampu mewujud dalam peran HMI sebagai organisasi perjuangan yang melahirkan gerakan sosial.
Membangun gerakan sosial bagi kader HMI adalah jawaban dari proses kader HMI dalam membaca tantangan agar kader mampu mandiri dan berdiri di atas kakinya sendiri. Menjadi muslim intelektual dan profesional, agar tidak bergantung atau takut dalam menentukan arah tujuan ke depan harus menjadi apa dan siapa. Lalu diperkuat pula oleh yang namanya ilmu pengetahuan atau berdiri di atas tonggak keilmuan.
Konklusi Gerakan
      Kunci utama simpul-ikat dari gerakan maupun gebrakan roda perkaderan era saat ini, tak lain ialah meng-inklusifkan organisasi dan kader dengan cara membuka selebar-lebarnya pintu kolaborasi. Kolaborasi menjadi penting disamping tingginya pertumbuhan lembaga, komunitas maupun organisasi sosial yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengabdian. Suatu organisasi di masa keterbukaan ini tidak bisa berjalan sendirian karena satu sama lain saling membutuhkan.
