Salah satunya, kata dia, dengan melakukan public sector comparator, pemerintah memiliki data berupa ukuran kuantitatif dengan ukuran perkiraan dari berbagai hasil akhir, beserta kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapi oleh pemerintah apabila mengerjakan proyek dengan menggunakan metode tradisional. Ini adalah salah satu bagian dari apa yang dikenal dalam metode value for money. Seberapa besar nilai manfaat suatu program bisa didapat dibandingkan dengan program lain. Kementerian Keuangan juga perlu malakukan ini berkaitan dengan manfaat alokasi APBN yang diberikan.
Menurut dia, ada banyak hal yang harus diperhitungkan sebelum suatu program diterbitkan. Namun intinya adalah, setiap program dibandingkan dengan program lainnya secara rinci sehingga dapat diperhitungkan efektivitasnya bagi masyarakat penerimanya. Karena itu, kami mendorong Deputi IV Kemenko Perekonomian, untuk melakukan public sector comparator melalui penelitian lebih lanjut. Tujuannya agar program Kartu Prakerja yang digagas Presiden Jokowi ini, efektif dan manfaatnya optimal dirasakan masyarakat.
"Gagasan Presiden Jokowi tentang Kartu Prakerja harus diakui sangat baik. Hanya implementasi di bawah harus dipertajam. Misalnya, apakah program Prakerja itu nantinya online atau offline? Lalu apakah program ini yang paling tepat, atau program lainnya? Intinya, Kemenko Perekonomian harus mendukung gagasan Presiden Jokowi dengan membuat penelitian lebih lanjut tentang public sector comparator," tandas Radja.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H