Kartu Prakerja Dihadang 4 Masalah Serius

JAKARTA, 24 MEI 2021 -- Kementerian Bidang Perekonomian diminta untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kartu Prakerja yang tengah dijalankan. Sebagaimana diketahui, sepanjang tahun 2020 lalu, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp10 triliun dan meningkat menjadi Rp20 triliun pada tahun 2021.

"Efektivitas kartu Prakerja sangat perlu dievaluasi menyeluruh. Agar anggaran sebesar itu jelas peruntukkannya," ujar Direktur Eksekutif Institute of Public Communication (IPC) Dr. Radja Napitupulu dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (24/5/2021).

Keterangan tertulis ini merupakan tanggapan hasil laporan Cyrus Network bertajuk "Survei Persepsi Penerima Kartu Prakerja terhadap Penyelenggaraan Program Kartu Prakerja," pada Kamis (20/5/2021). Sebelumnya, hasil survei dari Cyrus Network menunjukkan sebesar 98,7 persen responden yang merupakan peserta Program Kartu Prakerja merasakan manfaat dari program pelatihan tersebut. Dari total responden, sebanyak 75,8 persen menjawab setuju dan 22,9 persen menjawab sangat setuju karena mereka mendapatkan manfaat dari program Kartu Prakerja.

Menurut Radja, Kartu Prakerja merupakan program pemerintah yang digunakan untuk mengembangkan kompetensi kerja dan kewirausahaan bagi para pencari kerja. Namun, akibat pandemi Covid-19, pemerintah mempercepat pengadaan Kartu Prakerja dan memprioritaskan bagi para pekerja atau buruh yang terkena dampaknya.

"Memeringati Hari Kebangkitan Nasional kali ini, harus diakui bahwa pelaksanaan kartu prakerja masih jauh dari harapan. Khususnya dari sisi efektivitas program tersebut sebagai program pelatihan bagi para penganggur dan pekerja yang saat ini sedang dirumahkan atau diputus kontrak kerjanya," kata Radja.

4 Masalah Serius 

Radja mengungkapkan, paling sedikit ada 4 masalah serius yang harus diperhatikan dari pelaksanaan Kartu Prakerja (lihat tabel di bawah). Pertama, data Program Kartu Prakerja tahun 2021 mencatat, hingga 30 April 2021 terdapat 2,77 juta penerima SK Kartu Prakerja. Namun, sebanyak 44 ribu orang yang telah menerima SK, dicabut kepesertaannya, sehingga tersisa 2,73 juta penerima.

Dari angka 2,73 juta penerima itu, lanjut Radja, seluruhnya telah mendapatkan alokasi pelatihan dengan menggunakan dana Rp1 juta per penerima yang disiapkan pemerintah. Namun menjadi pertanyaan besar adalah, hingga akhir April 2021, terdapat hanya 2,63 juta penerima yang telah menyelesaikan minimal 1 pelatihan.

"Artinya, ada 100 ribu penerima yang tidak jelas penggunaan dana pembelian pelatihannya, dan itu totalnya mencapai Rp100 miliar dana pembelian pelatihan yang raib dan tidak jelas. Apakah mereka sekedar membeli pelatihan itu, sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan sosial senilai Rp600 ribu selama 4 bulan, ataukah mereka sungguh-sungguh untuk mendapatkan keahlian, itu perlu dievaluasi. Di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini, ketidakjelasan dana pembelian pelatihan sebesar Rp100 miliar itu sangat perlu dipertanyakan," katanya.

Kedua, data Kartu Prakerja juga mencatat bahwa dari 7 platform digital yang digunakan peserta, justru platform digital yang dikembangkan pemerintah yaitu Kemenaker, tidak banyak diminati. Sementara platform digital komersial seperti Bukalapak menggaet 33% peserta menggunakan platform tersebut untuk membeli pelatihan yang ditawarkan. Sedangkan platform Tokopedia menggaet 26% peserta, dan platform sekolahmu menggaet 24% peserta.

Pada bagian ini, jelas Radja, perlu diperhatikan serius bahwa platform-platform digital komersial itu juga diberikan ruang oleh pemerintah untuk mengambil komisi (fee) penjualan mereka maksimal 15% dari setiap modul pelatihan yang dibeli peserta Kartu Prakerja. Artinya, dari total 3,7 juta transaksi pelatihan senilai Rp1,01 triliun, Bukalapak berhasil menjual pelatihan sebesar 33% x Rp1,01 triliun, menjadi senilai Rp333,3 miliar. Dari angka ini, Bukalapak mendapatkan komisi atau fee hampir sebesar Rp50 miliar. Sedangkan Tokopedia memperoleh komisi sebesar Rp39,4 miliar, dan sekolahmu mendapatkan komisi hingga Rp36,4 miliar.

"Sementara, jika peserta menggunakan platform Kemenaker, tidak ada komisi yang boleh diambil karena Kemenaker dikelola pemerintah. Artinya, mengapa modul pelatihan tidak di-supply seluruhnya oleh Kemenaker, sehingga tidak ada alokasi untuk komisi-komisi itu? Kalaupun kualitas pelayanan Sisnaker yang dikelola Kemenaker tersebut masih belum prima, kenapa tidak dilakukan upaya peningkatan kualitasnya yang mungkin membutuhkan dana lebih sedikit dibandingkan komisi-komisi tersebut. Angka-angka komisi ini menjelaskan, betapa efektivitas Kartu Prakerja sangat mendesak dievaluasi. Di tengah pandemi yang terjadi, justru alokasi dana pemerintah tidak ditujukan secara efektif," papar Radja yang merupakan doktor jebolan program studi Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan UGM, Yogyakarta itu.

Artinya, tambah dia, jika dari total dana sebesar Rp1 triliun, setiap platform komersial diberikan ruang komisi hingga 15%, maka dipastikan ada dana senilai Rp150 miliar yang diperoleh platform-platform digital komersial itu. Padahal, di saat yang sama banyak masyarakat Indonesia yang membutuhkan dukungan pendanaan pemerintah. Data PMO Kartu Prakerja mencatat, tersedia dana Rp9,85 triliun untuk program itu hingga 30 April 2021, di antaranya dana sebesar Rp2,77 triliun untuk bantuan pelatihan.

"Dengan pemberian ruang komisi atau fee bagi digital komersial hingga 15%, dari alokasi Rp2,77 triliun untuk bantuan pelatihan maka terdapat pemborosan uang negara mencapai Rp416,16 miliar. Apakah lebih baik memberikan komisi kepada platform-platform digital komersial itu, daripada memberikan bantuan langsung kepada masyarakat? Silahkan masyarakat menilai sendiri," jelas dia.

Ketiga, data Kartu Prakerja juga mencatat, dari jumlah bantuan pelatihan tahun anggaran 2020 sebesar Rp19,56 triliun, penyaluran dana program Kartu Prakerja tahun 2020 hingga Maret 2021 hanya mencapai Rp15,27 triliun, sehingga terdapat dana sebesar Rp4,29 triliun yang dikembalikan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Angka ini terdiri dari setoran sisa dana tahun 2020 sebesar Rp4,007 triliun dan Rp278,2 miliar hingga 30 April 2021.

"Besarnya pengembalian dana Kartu Prakerja ke RKUN salah satunya menunjukkan kurang optimalnya perencanaan pemerintah menjalankan program ini. Ditambah lagi kemudian, direksi program ini masih mengeluhkan gajinya yang terlalu rendah, sebagaimana mengutip regulasi dalam Perpres 81/2020. Hal ini semakin membuktikan, mendesaknya evaluasi terhadap program Kartu Prakerja ini," tegas Radja.

Keempat, perlu dievaluasi efektivitas dari penggunaan dana Kartu Prakerja itu dengan membandingkan program tersebut dengan program lain. Misalnya, apakah manfaat penggunaan dana program Kartu Prakerja itu lebih efektif hasilnya jika dibandingkan dana yang sama diberikan pada program lain.

Ia menambahkan, dengan anggaran sebesar Rp20 triliun per tahun, apakah hasil Kartu Prakerja lebih efektif dibanding jika dana yang sama diberikan langsung kepada masyarakat baik dalam bentuk tabungan inklusif, atau jika diberikan ke 34 provinsi di Indonesia untuk mengembangkan Balai Latihan Kerja (BLK) di setiap daerah menjadi lebih profesional. Kajian ini harus dilakukan oleh Kemenko Perekonomian selaku pihak yang membawahi program Kartu Prakerja.

"Jika dana Rp20 triliun per tahun itu dibagikan ke 34 provinsi di Indonesia, maka setiap provinsi akan memperoleh dana sebesar Rp588,2 miliar setiap tahunnya untuk mengembangkan BLK berkualitas. Artinya, dalam 3 tahun mendatang dapat diharapkan terjadi peningkatan pekerja di seluruh Indonesia, bahkan siap bersaing dengan kualifikasi terbaik. Bukankah hal ini jauh lebih efektif dan dapat dipertanggungjawabkan pendanaannya?" papar Radja.

Solusi Konkrit

Berdasarkan 4 permasalahan serius di atas, Radja mengusulkan agar Kemenko Perekonomian segera melakukan perhitungan komprehensif terkait efektivitas penggunaan dana program Kartu Prakerja.

Salah satunya, kata dia, dengan melakukan public sector comparator, pemerintah memiliki data berupa ukuran kuantitatif dengan ukuran perkiraan dari berbagai hasil akhir, beserta kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapi oleh pemerintah apabila mengerjakan proyek dengan menggunakan metode tradisional. Ini adalah salah satu bagian dari apa yang dikenal dalam metode value for money. Seberapa besar nilai manfaat suatu program bisa didapat dibandingkan dengan program lain. Kementerian Keuangan juga perlu malakukan ini berkaitan dengan manfaat alokasi APBN yang diberikan.

Menurut dia, ada banyak hal yang harus diperhitungkan sebelum suatu program diterbitkan. Namun intinya adalah, setiap program dibandingkan dengan program lainnya secara rinci sehingga dapat diperhitungkan efektivitasnya bagi masyarakat penerimanya. Karena itu, kami mendorong Deputi IV Kemenko Perekonomian, untuk melakukan public sector comparator melalui penelitian lebih lanjut. Tujuannya agar program Kartu Prakerja yang digagas Presiden Jokowi ini, efektif dan manfaatnya optimal dirasakan masyarakat.

"Gagasan Presiden Jokowi tentang Kartu Prakerja harus diakui sangat baik. Hanya implementasi di bawah harus dipertajam. Misalnya, apakah program Prakerja itu nantinya online atau offline? Lalu apakah program ini yang paling tepat, atau program lainnya? Intinya, Kemenko Perekonomian harus mendukung gagasan Presiden Jokowi dengan membuat penelitian lebih lanjut tentang public sector comparator," tandas Radja.

dokpri