Inilah Hak Awak Kapal Perikanan

Hak awak kapal perikanan cukup luas dan dilindungi oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Secara umum, hak-hak tersebut meliputi:

  Kesejahteraan: Gaji, jam kerja dan istirahat yang layak, jaminan sosial, akomodasi, makanan, dan fasilitas kesehatan.

  Perlindungan: Terhindar dari perlakuan tidak manusiawi seperti kerja paksa, kekerasan, dan eksploitasi.

  Pengembangan diri: Kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan karier.

  Perwakilan: Hak untuk berserikat dan menyampaikan aspirasi.

Secara lebih detail, beberapa hak awak kapal perikanan antara lain:

  Hak atas kontrak kerja: Setiap awak kapal berhak mendapatkan kontrak kerja yang jelas dan tertulis.

  Hak atas upah yang layak: Upah harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibayarkan secara tepat waktu.

  Hak atas istirahat yang cukup: Awak kapal berhak mendapatkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan fisik dan mental.

  Hak atas kondisi kerja yang aman: Pemilik kapal wajib menyediakan peralatan keselamatan kerja yang memadai dan memastikan kondisi kerja yang aman.

  Hak atas perawatan kesehatan: Awak kapal berhak mendapatkan perawatan kesehatan yang layak jika sakit atau cedera.

  Hak untuk dipulangkan: Jika kontrak kerja berakhir atau terjadi keadaan darurat, awak kapal berhak untuk dipulangkan ke negara asal.

Peraturan yang mengatur hak-hak awak kapal perikanan:

   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran: Mengatur secara umum tentang hak dan kewajiban awak kapal.

   Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perjanjian Kerja Laut bagi Awak Kapal: Mengatur secara khusus tentang perjanjian kerja laut bagi awak kapal perikanan.

  Konvensi Internasional tentang Standar Minimum untuk Pelaut (MLC): Merupakan standar internasional yang mengatur hak-hak dasar pelaut, termasuk awak kapal perikanan.

Jika Anda mengalami pelanggaran hak sebagai awak kapal perikanan, Anda dapat melaporkan hal tersebut kepada:

   Badan Pengawas Tenaga Kerja (BPJT)

   Dinas Perikanan setempat

  Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT)

  Konsulat Jenderal Republik Indonesia di negara tempat kapal beroperasi (jika kapal berbendera asing)

Penting untuk diingat bahwa setiap kasus pelanggaran hak memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan pihak yang berwenang atau organisasi yang bergerak di bidang perlindungan pekerja migran untuk mendapatkan bantuan hukum yang lebih spesifik.