Meskipun BisKita Trans Depok menawarkan banyak manfaat, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Keterbatasan infrastruktur dan kurangnya integrasi antarmoda menjadi hambatan dalam pengembangan sistem transportasi publik di kawasan aglomerasi.
Tantangan lainnya adalah kurangnya perhatian terhadap daerah pinggiran. Upaya untuk memperluas jaringan transportasi harus mencakup semua wilayah kota, termasuk bagian barat yang sering kali terabaikan dalam perencanaan transportasi.
Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan sistem transportasi yang berkelanjutan.
Kondisi transportasi publik di Kota Depok memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, terutama dalam konteks UU DKJ sebagai landasan hukum untuk pengembangan sistem transportasi di wilayah aglomerasi.
Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, diharapkan Depok dapat menjadi model kota dengan sistem transportasi publik yang berkelanjutan dan efisien, sehingga mendukung mobilitas masyarakat secara optimal.
Kesimpulan
BisKita Trans Depok merupakan langkah maju dalam pengembangan transportasi publik di Kota Depok yang berkelanjutan sesuai harapan UU DKJ.
Peluncuran BisKita Trans Depok merupakan langkah positif menuju transformasi sistem transportasi publik, kususnya di kota ini dan secara umum di wilayah aglomerasi DKJ.
Dengan pendekatan berbasis pelayanan dan dukungan dari pemerintah serta partisipasi aktif masyarakat, layanan ini memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas hidup warga serta mengurangi kemacetan di kota.
Namun, keberhasilan jangka panjang akan bergantung pada komitmen pemerintah untuk mengatasi tantangan struktural dan memastikan bahwa semua warga mendapatkan akses ke layanan transportasi yang layak dan efisien.*
Referensi:
