Peran Dasco Dalam Tata Kelola Penyelenggaraan Haji 2025

Selain itu, Dasco juga meminta keterlibatan aparat penegak hukum, seperti KPK dan Kejaksaan untuk memastikan penyelenggaraan haji sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Kolaborasi dengan Pemerintah

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memimpin rapat koordinasi dengan Komisi VIII DPR RI di Gedung Nusantara II, 7/1/2025 (Sumber: gerindra.id)

Dasco juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar penyelenggaraan haji didampingi oleh aparat penegak hukum untuk memastikan transparansi dan mencegah praktik korupsi.

Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.

Dalam rapat dengan Panitia Kerja (Panja) Haji DPR, Dasco menyampaikan harapan agar biaya haji dapat ditekan lebih rendah lagi dari angka yang telah dilaporkan, mencerminkan upaya terus-menerus untuk memperbaiki layanan kepada jamaah.

Sufmi Dasco Ahmad berperan krusial dalam pembahasan BPIH dan tata Kelola pelaksanaan haji, dengan fokus pada efisiensi biaya dan pengawasan melekat.

"Semua harus berjalan dengan baik, dari transportasi hingga konsumsi," tegas Dasco.

Melalui pendekatan kolaboratif dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat setempat di Arab Saudi, Dasco berupaya memastikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya terjangkau tetapi juga berkualitas tinggi.

Upaya ini mencerminkan komitmen DPR RI dan presiden Prabowo untuk melayani kepentingan rakyat dalam aspek keagamaan dan sosial.*