Mohon tunggu...
Tino Rahardian
Tino Rahardian Mohon Tunggu... Jurnalis - Pegiat Sosial⎮Penulis⎮Peneliti

Masa muda aktif menggulingkan pemerintahan kapitalis-militeristik orde baru Soeharto. Bahagia sbg suami dgn tiga anak. Lulusan Terbaik Cumlaude Magister Adm. Publik Universitas Nasional. Secangkir kopi dan mendaki gunung. Fav quote: Jika takdir menghendakimu kalah, berikanlah dia perlawanan yang terbaik [William McFee].

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

2025, Tahun Baru Harapan Baru

31 Desember 2024   20:39 Diperbarui: 31 Desember 2024   20:39 56
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber: Dok. Gerindra

Meskipun pemerintah berusaha untuk menjaga daya beli masyarakat, terdapat kekhawatiran bahwa kenaikan PPN ini dapat menambah beban ekonomi bagi konsumen, terutama dalam konteks inflasi dan daya beli yang sudah tertekan.

Namun, pemerintah meyakinkan bahwa barang dan jasa yang akan dikenakan tarif baru hanyalah untuk barang-barang premium seperti pesawat jet pribadi, kapal pesiar, dan produk mewah lainnya.

Pemerintah telah berjanji untuk menyediakan insentif bagi masyarakat melalui berbagai program sosial dan subsidi sebagai respons terhadap potensi dampak negatif dari kenaikan pajak ini.

Namun, skeptisisme tetap ada di kalangan publik mengenai apakah hasil dari pajak tersebut akan benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk layanan publik yang lebih baik.

Komitmen Pemberantasan Korupsi

Dua bulan penuh, selasar media sosial diramaikan dengan upaya-upaya tegas aparat hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Pada 23 Oktober 2024, Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap tiga hakim yang memberikan vonis bebas kepada Ronald Tannur:

Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Mereka ditangkap karena diduga menerima suap terkait keputusan tersebut (Kompas.id, 2024).

November 2024, Polda Metro Jaya menetapkan 24 tersangka dalam kasus sindikat judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Beberapa dari mereka diduga melindungi situs judi online dengan menerima imbalan.

Penegakan hukum terhadap judi online dilakukan secara masif di berbagai daerah, termasuk penangkapan dua orang di Padang dan seorang mahasiswi di Medan yang mengiklankan judi online.

Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo untuk memberantas judi online.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun