Mohon tunggu...
Muhammad Rafiq
Muhammad Rafiq Mohon Tunggu... Jurnalis - Bersahabat dengan Pikiran

Ketua Umum Badko HMI Sulteng 2018-2020 | Alumni Fakultas Hukum Universitas Tadulako | Peminat Hukum dan Politik | Jurnalis Sulawesi Tengah

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Menduga Agenda Holding di Balik "Parliamentary Threshold" 7 Persen

11 Maret 2020   02:30 Diperbarui: 11 Maret 2020   08:29 1055
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Partai Politik peserta Pemilu 2019 (kompas.com)

Skema ini bisa disebut koalisi. Tapi kelemahannya tidak ada keterikatan antara partai - partai selain kontrak politik untuk mencapai visi ambang batas Parlemen. 

Kelemahan skema koalisi, partai bisa saja menarik diri dan pindah ke koalisi yang lain. Dampak buruknya harus ada upaya menalangi kekuatan yang sudah keluar dari koalisinya.

Jika skemanya adalah Holding company, maka partai utama berhak mengendalikan dari luar agar partai di bawahnya bekerja berdasarkan perintah.

Dalam literatur politik kepartaian, kondisi itu bisa disebut sebagai konsep penyederhaan partai politik. Memakai pengertian dari pengertian sebenarnya holding company itu, bahwa partai-partai di bawahnya harus menyesuaikan dengan style atau pola gerakan partai utama.

Pada sisi penyederhaan partai politik itu memang baik. Tidak salah beranggapan bahwa hanya dengan dua partai saja, demokrasi tetap jalan sebagaimana mestinya, seperti Amerika Serikat. Meskipun berbeda karakter geopolitiknya paling tidak bisa meyakini Indonesia mampu mencapai itu semua.

Situasi politik saat ini mengantarkan dugaan dan hipotesis analisis politik bahwa akan ada agenda holding company partai-partai politik.

Meskipun partai-partai baru merasa hidup karena merasa terbantu dari power partai utama, tetap tidak kehilangan ideologi partai-partai itu sendiri.

Selain untuk mencapai ambang batas yang cukup besar, keinginan partai berada pada posisi diperhitungkan bisa tercapai, manakala partai-partai yang tidak lolos ambang batas bergabung dan di bawah kendali partai utama.

Pola kerjanya pun dilakukan secara serentak demi keuntungan bersama, kemungkinan besar berpotensi menjadi bekal untuk bersikap mandiri. Misalnya merekomendasikan pilihannya beserta kekuatan sumber daya partai.

Selesai.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun