Menggugat Hukum Progresif

Seiring berkembangnyaglobalisasi, selaras dengan pernyataan World Bank 2014 bahwa Indonesia ma­sukdalam klasifikasi 10 besar setuasi ekonomi lebih mencuat. Kita tidak perlumemandang lirih masa de­pan. Kita masih punya legi­timasi deklarasi stokholm1976 sebagai paru-paru dunia. Ini artinya negara kita bisa jadi sumber hidupnegara-negara lain. 

Bagai­mana tidak, kira-kira 60 % hidup kita dikendalikanoleh orang asing. Orang lokal hanya sedikit. Bahkan jadi pelengkap untuk 100%formalitas ekonomi. Tidak heran kalau masyarakat miskin sekitar perusahaanhidup bergantung pada kebijaksanaan mereka. Tapi kali ini kita bisa bernafaslega ketika statment pimpi­nan negara menjadi viral di media sosial. Jangansenang dulu, ini untuk siapa, lalu bagaimana untuk kita, kalau menendangnantinya di­ganti dengan apa. 

Secara kontekstual, perlu­nyakita membuka mata dan pikiran tentang penegakan hukum, siapakah nantinya akanmenang, apakah kapi­talis ataukah sosialis? Meski Francis Fukuyama berkatakemenangan selalu diraih kapitalisme. Tapi, tidak mungkin. Pucuk pemerin­tahhari cenderung plintat-plintut meletakkan model karakter hukum negara. Kadangdemokrasi, kadang sosialis, kadang kapital, kadang tak punya kata-kata untukitu. 

SUPREMASI HUKUM MENUJU KESEJAH­TERAAN,SEKEDAR WACANA. 

Pada hakikatnya hukum lahirbukan tanpa alasan, akan tetapi dasar yang cu­kup kuat. Manusia menu­rut JeanPaul-Sartre dalam Being and Nothingness, selalu memiliki naluri untuk berkuasa,baik secara politik dan ekonomi. Jika hal itu dilakukan dalam hidupnya yangsendiri, tentu tidak akan menjadi masalah. Na­mun jika hasrat seperti itudipertahankan dalam suatu komunitas manusia yang besar, maka akan mencip­takanchaos. Dalam situasi inilah hukum hadir dengan peranan menciptakan situ­asikondusif mewujudkan cita-cita hukum.  

Mengawinkan antara pe­negakanhukum dan kese­jahteraan perlu dipandang secara bijaksana jika ke­mudian masihdianggap debatabel. Kesejahteraan selalu dipisahkan hanya untuk urusan ekonomise­dikitnya masuk ke ruang politik. Sedangkan hukum tidak terlepas darianggapan sebagai pengendali segala sesuatu termasuk urusan ekonomi dan politik.Se­hingga hukum dipandang sebagai wadah menam­pung teks-teks kaku tanpa adasikap intrupsi. 

Padahal kesejahteraan yang diban­gun melalui pikiran politikdan ekonomi itu, berangkat dari kehidupan yang sama dengan hukum, yaitu kehi­dupanmasyarakat. Tidak perlu risau, kita maknai saja kalimat Charlesh Richmempertemukan hubungan antara hukum dan kesejah­teraan. Hukum, bagi Rich,diperlukan untuk melihat masalah dengan jelas , un­tuk memberikan bimbin­gan,dan untuk memperkuat niat baik dari kesejahteraan itu. 

Dalam era Globalisasi setiapnegara membuka keran berperan aktif dalam kerja-kerja internasional secaraluas. Untuk menga­tasi segala kemungkinan yang terjadi, menggugah nuraniMohammad Hatta memberikan padangan op­timis melalui tangan Pa­nitia PerancangPeraturan Hukum Dasar pemerintah mempunyai peranan lebih terhadap nasib masyara­katnyamelalui penegakan hukum yang mementingkan terwujudnya cita-cita hu­kum daripada kepentingan individu, kelompok mau­pun golongan. 

Sumber: Sulteng Raya, Opini, Edisi 27 Februari 2017