Aspek Transparansi
Aspek transparansi memiliki beberapa kriteria dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif seperti yang dibahas di bawah ini:
- Transparansi Keuangan: Transparansi keuangan merupakan aspek yang sangat penting dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa laporan keuangan adalah area yang paling rentan terhadap masalah. Transparansi keuangan dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi dan mempertahankan tingkat kepercayaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pemerintahan. Sebagai contoh, dalam konteks pandemi COVID-19, pemerintah dapat memberikan akses kepada masyarakat secara luas untuk melihat atau mengakses laporan keuangannya. Salah satu solusi yang dapat diberikan adalah dengan mempublikasikan laporan keuangan pemerintah pada situs web resmi mereka. Dengan demikian, implementasi tata kelola pemerintahan yang baik dalam aspek transparansi, khususnya transparansi keuangan, dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku secara online dan memperhatikan protokol-protokol kesehatan yang telah diatur oleh peraturan terkait.
- Transparansi Manajemen: Transparansi dalam manajemen, dianggap penting untuk menjaga keberlangsungan siklus kerja yang sehat di dalam pemerintahan. Transparansi manajemen mencerminkan kualitas baik dan buruknya kinerja pemerintahan. Jika manajemen buruk, maka citra pemerintahan akan terpengaruh negatif di mata masyarakat. Sebaliknya, jika manajemen dilakukan dengan baik dan teratur, maka citra pemerintah juga akan baik di mata masyarakat. Transparansi manajemen tercermin dari absennya praktik nepotisme dalam pemerintahan, yang merujuk pada pemberian kesempatan kerja kepada individu yang tidak kompeten dalam bidangnya hanya berdasarkan hubungan personal yang subjektif. Sebagai contoh, penerapan transparansi manajemen dapat dilihat dari implementasi sistem lelang jabatan secara online dan terbuka yang dilakukan oleh pemerintah. Sistem ini merupakan contoh nyata dalam mendukung konsep tata kelola pemerintahan yang baik, di mana setiap peserta memiliki akses yang sama, kesempatan yang sama, serta hak dan kewajiban yang sama dalam mengikuti proses pendaftaran, seleksi, dan mengakses hasil seleksi.
- Keterbukaan Prosedur: Dalam hal proses pengambilan keputusan, pemerintah diharapkan untuk memberikan transparansi kepada masyarakat secara luas. Ini mencakup keterbukaan dalam prosedur yang terkait dengan rencana strategis (renstra) yang akan diimplementasikan oleh pemerintah dan memiliki dampak langsung atau relevan bagi masyarakat. Sebagai contoh yang telah disebutkan sebelumnya, renstra yang ada sebaiknya dipublikasikan secara online dan tersedia untuk diakses oleh siapa pun yang berminat.
Efektifitas dan Efisiensi
Mengukur efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah merupakan tugas yang tidaklah sederhana. Sering kali, masyarakat menggunakan harapan akan pemenuhan kebutuhan mereka sebagai satu-satunya parameter untuk menilai apakah kinerja pemerintah efektif dan efisien. Namun, ada pendekatan yang lebih bijaksana daripada menggunakan parameter tersebut, yaitu dengan mengevaluasi apakah pemerintah telah menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu contoh yang dapat digunakan sebagai tolak ukur adalah kebijakan yang diambil selama masa pandemi ini. Pemerintah telah melakukan refocusing anggaran secara besar-besaran baik di tingkat pusat maupun daerah. Refocusing anggaran dilakukan untuk mengalokasikan ulang dana pada pos-pos yang dianggap lebih penting dan terdampak langsung oleh pandemi Covid-19, sementara pos-pos lain yang dapat ditunda dialihkan ke pos-pos yang lebih mendesak. Setidaknya, terdapat dua pos yang menjadi fokus utama pemerintah karena dampak yang signifikan dari pandemi Covid-19, yaitu kesehatan dan bantuan sosial. Pos kesehatan mencakup berbagai aspek seperti pengadaan alat kesehatan dan tunjangan bagi petugas kesehatan yang bekerja keras sebagai garda terdepan dalam penanganan pandemi ini. Sedangkan pos bantuan sosial ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat di tengah pandemi guna menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dengan demikian, melalui tindakan seperti ini, kita dapat menilai apakah pemerintah telah bertindak secara efektif dan efisien dalam mengalokasikan sumber daya untuk kepentingan masyarakat, khususnya dalam menghadapi situasi darurat seperti pandemi Covid-19.
Akuntabilitas
Dalam hal mempertahankan akuntabilitas pemerintahan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dapat dianggap sebagai contoh yang baik. Sebagai contoh, dalam upaya menjaga akuntabilitas keuangan negara, Presiden Joko Widodo melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memberikan instruksi kepada lembaga-lembaga pengawasan keuangan seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah juga secara terus-menerus menunjukkan transparansi dengan merekam seluruh proses rapat yang terkait dengan penanganan pandemi ini, sehingga pihak-pihak terkait dapat mengawasi kronologi pengambilan keputusan dan kebijakan terkait pandemi. Serangkaian langkah serupa juga dapat dilihat dari komitmen pemerintah melalui Badan Pemeriksa Keuangan, yang diwakili oleh Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, yang menyatakan bahwa BPK telah menyiapkan skenario khusus untuk melakukan audit terhadap dana yang digunakan oleh pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.
Partisipasi Masyarakat
Maksudnya, pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat secara luas untuk turut serta dalam menjalankan pemerintahan. Selain itu, pemerintah juga diharapkan untuk menyediakan sarana atau platform untuk masyarakat mengungkapkan aspirasinya. Sebagai contoh, Presiden Republik Indonesia telah menyiapkan situs web untuk layanan aspirasi dan pengaduan secara online bagi masyarakat. Hal ini merupakan berita yang positif tidak hanya di tengah pandemi ini, tetapi juga secara berkelanjutan, bahwa pemerintah memberikan akses dan sarana bagi masyarakatnya untuk menyampaikan aspirasi mereka. Contoh yang lebih konkrit dari pelaksanaannya prinsip yang ini adalah adanya laman https://www.lapor.go.id , dapat kita lihat bahwa pemerintah sudah memberikan ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya melalui laman web tersebut.
Kesetaraan dan Keadilan
Dalam menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan, pemerintah menghadapi tantangan besar di era pandemi ini. Hal ini disebabkan oleh perbedaan standar yang dimiliki setiap individu dalam memahami konsep kesetaraan dan keadilan. Namun, pemerintah yang profesional memiliki standar yang jelas dan terukur dalam menentukan kesetaraan dan keadilan tersebut. Hal ini dapat diilustrasikan dengan beberapa kasus yang terjadi, seperti pembagian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi. Dalam hal ini, pemerintah memiliki data yang terukur dan terverifikasi secara berjenjang sehingga dapat dipastikan bahwa setiap warga negara yang berhak akan menerima bantuan dari pemerintah. Memang, tugas ini tidaklah mudah dan menimbulkan sejumlah tantangan bagi pemerintah, namun kita tidak boleh mengabaikan keberhasilan pemerintah dalam menangani permasalahan validasi dan verifikasi data tersebut.
Responsif
