5 Intisari Penting Akibat Dari Putusan MKMK

Musibah Hukum ditengah-tengah Gejolaknya Politik yang terjadi saat ini menjelang Pemilu, sekelas Mahkamah Konstitusi lembaga yang sangat sakral dalam Ketatanegaraan kita sedang dilanda atas adanya pelanggaran Etik terhadap 9 Hakim konstitusi terkhusus Yamulya Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar usman, yang dimulainya masuknya permohonan perkara No.90 tahun 2023, Pengujian terhadap UU Nomor 7 tahun 2017 tentang PKPU, pasal 169 Huruf q, Mengenai batas usia pencalonan wakil presiden.

Perkara ini menjadi perhatian dan kritik dari publik karena Dugaan tentang adanya pelanggaran kepentingan dari ketua Mahkamah Konstitusi yamulya Anwar usman dalam menangani perkara tersebut karna ada suatu keterkaitan kepentingan  dengan Keponakanya yaitu Gibran anak presiden Jokowidodo, yang pada saat itu digadang-gadang akan mendampingi sebagai wakil dari salahsatu calon presiden, akan tetapi terbentur dengan ketentuan dari UU No 7 tahun 2017 tentang PKPU ayat  169 Huruf q , yang mengatur tentang usia minimal wakil presiden yaitu 40 tahun, sedangkan Gibran sendiri baru berumur 36 tahun yang pada saat itu masih sebagai Walikota Solo.

Didalam permohonan perkara No.90 tahun 2023 ada nama Gibran dan Sesuai etika dalam Kekuasaan kehakiman, Bahwa Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara apabila mempunyai iktan keluarga (kepentingan) dengan perkara tersebut, Hakim yang bersangkutan seharusnya mengundurkan dirinya dari perkara tersebut untuk tidak ikut serta dalam memeriksa permohonan perkara no.90 tahun 2023 tersebut , tapi padakenyataanya Yamulya Anwar usman tetap menangani perkara tersebut dan ke 8 Hakim Konstitusipun tidak ada yang mengingatkanya terhadap adanya suatu kepentingan ini, dan seolah-olah semua Hakim mengabaikanya.

Diputuskanlah nomor perkara 90 tahun 2023 tersebut oleh Mahkamah Konstitusi :

Berdasarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, MK memaknai Pasal 169 huruf q UU Pemilu menjadi "Persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah: q. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".

yang pada akhirnya putusan MK menimbulkan Respon mulai dari masyarakat dan praktisi Hukum diduga adanya Pelanggran Kode etik, dan untuk menindaklanjuti banyaknya laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi yang dipimpin oleh Anwar Usman yang pada akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan membentuk Majelis Kehormatan MK (MKMK). Lembaga yang dibentuk pada Senin (23/10/2023), ditunjuknya 3 MKMK yang diketuai oleh Prof.Jimlly ashidiq (mantan ketua dan perintis Mahkamah Konstitusi pertama),  Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H. ,Dr. Wahiduddin Adams, SH. MA .

Pada akhirnya sampailah Dipabacakanya Putusan MKMK tersebut pada (7/11/2023), terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan Hakim Konstitusi Khususnya Yamulya Anwar usman, yang didasarkan atas 21 pelapor terkait putusan Mahkamah Konstitusi No.90 tahun 2023 tersebut.

INTISARI dalam Amar putusan hakim MKMK menyatakan :

1. Anwar Usman Diberhentikan dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MKMK): Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan untuk memberhentikan Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK karena pelanggaran etika yang serius terkait dengan tinjauan kasus nomor 90/212023 mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden.

2.