Kerja Sama Jepang-Indonesia dalam Joint Crediting Mechanism untuk Menjaga Perubahan Iklim

Dalam beberapa dekade terakhir khususnya pasca-perang dingin berakhir, isu lingkungan hidup mulai masuk ke dalam kajian hubungan internasional. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, beberapa masalah lingkungan hidup, tidak hanya menjadi masalah satu negara, tetapi juga menjadi masalah global. Kedua, masalah lingkungan hidup ini termasuk dalam kepemilikan barang bersama. 

Ketiga, banyak masalah lingkungan hidup yang melewati batas-batas nasional. Keempat, meskipun berada di tingkat lokal, dampak dari permasalahan lingkungan yang dapat dilihat dapat dilihat oleh negara. Terakhir, masalah lingkungan yang tidak dapat diakses dari masalah ekonomi-sosial maupun politik (Baylish & Smith, 2005).

Masalah lingkungan hidup merupakan suatu masalah yang dihadapi oleh Negara-negara indsutri di era globalisasi saat ini, khususnya masalah lingkungan yang terjadi di Jepang dan bagaimana Jepang mengatasi dampak dari industri maupun transportasi yang mana yang memiliki dampak terhadap lingkungan hidup didalam negerinya maupun dunia. Konsep Pembangunan yang bersifat Rendah Karbon merupakan suatu konsep pembangunan yang berusaha menurunkan penggunaan emisi gas karbon didalam proses pelaksanaan pembangunan. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam rangka mendorong pertumbuhan industri atau lingkungan yang rendah karbon.

Salah satu contoh konkrit dalam mendukung terciptanya pembangunan yang bersifat rendah karbon ialah dengan cara mengganti penggunaan sumber tenaga fosil ke non-fosil, seperti tenaga angin, air, maupun panas bumi. 

Selain itu, dalam pelaksanaan konsep pembangunan rendah karbon ini akan diusahakan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, sehingga hasil dari proses pembangunan tersebut dapat bekerja dengan baik, tanpa menghasilkan suatu emisi dan hanya menghasilkan sedikit emisi karbon saja. Hal ini sering kali diterapkan pada masa sekarang ini yang dapat dilihat dari banyaknya proyek-proyek pembangunan yang dilakukan pada masa sekarang, yang ikut serta dalam tujuan penurunan tingkat emisi karbon, sebagai upaya pembangunan yang bersifat rendah karbon (Husni, 2017).

Adapun faktor terbesar yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim yang mengancam keberlangsungan lingkungan hidup ialah meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK), yang dihasilkan dari emisi GRK yang mengandung gas Karbondioksida, selain itu pembakaran bahan bakar fosil, yang dihasilkan oleh transportasi, deforestasi, produksi listrik, dan kegiatan industri menjadi faktor terbesar dalam peningkatan jumlah emisi GRK di atmosfer. Dimana penyumbang GRK terbesar adalah Negara-negara industri yang mana salah satunya ialah Jepang.

Dengan permasalahan GRK yang merupakan dampak bagi lingkungan hidup pemerintah Jepang melakukan kerjasama dengan pemerintah Indonesia mengenai isu perubahan iklim dalam kerangka Joint Credit Mechanism (JCM). JCM ini ialah sebuah mekanisme didalam kerjasama bilateral yang diinisasi oleh Jepang untuk mengurangi emisi GRK baik di negara-negara berkembang maupun dunia. 

Didalam kerangka kerja sama JCM, Pemerintah Jepang selaku pihak yang memiliki tanggung jawab atas banyaknya industri-industri di Negara berkembang khususnya Indonesia memberikan subsidi kepada perusahaan-perusahaan swasta di negaranya untuk melakukan investasi yang berbasis ramah lingkungan atau rendah karbon di Indonesia. 

Salah satu faktor pembeda JCM dengan kerjasama di bidang lingkungan hidup lainnya adalah adanya aspek transfer teknologi dalam implementasi JCM didalam proyek-proyek yang di laksanakan oleh pihak-pihak swasta dari Jepang yang berinvestasi di Indonesia. Jadi dengan kerjasama ini maka akan tercipta transfer teknologi yang nantinya diharapkan akan menjadi proyek jangka panjang dalam menangani masalah lingkungan.

Kerjasama JCM ini terjadi karena kedua Negara tersebut telah meratifikasi United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), disini Indonesia dan Jepang memang memiliki kewajiban untuk ikut berkontribusi dalam pengurangan emisi GRK. Pada Persetujuan Paris 2015, negara-negara anggota UNFCCC untuk pertama kalinya membuat komitmen dalam upaya penanggulangan perubahan iklim yang menjadi permasalahan bagi seluruh Negara di dunia, yaitu berupaya untuk menjaga suhu bumi agar berada di bawah 2 derajat Celsius atau bahkan kurang dari 1,5 derajat Celsius. 

Dalam rangka memperkuat komitmen didalam perjanjian UNFCCC dalam menjaga perubahan iklim, Jepang dan Indonesia melakukan upaya-upaya dalam JCM ini yang akan dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim yang terjadi akibat emisi karbon (Hasanah, 2019).

Joint Credit Mechanism (JCM) ialah sebuah mekanisme yang mengatur mengenai perubahan iklim yang diinisiasi oleh Pemerintah Jepang ke berbagai negara-negara berkembang di Afrika dan Asia dan disini adalah Indonesia yang akan dibahas di dalam artikel ini. Mekanisme ini dilaksanakan melalui kerja sama bilateral, dengan cara pemberian subsidi dari Pemerintah Jepang kepada perusahaan-perusahaan swasta Jepang untuk melakukan investasi di proyek pembangunan rendah karbon di negara berkembang. 

Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk mengurangi emisi GRK sebagai penyebab utama terjadinya perubahan iklim. Pengurangan emisi didalam JCM tersebut berbentuk kredit karbon yang nantinya dapat digunakan oleh kedua negara untuk mencapai target pengurangan emisi karbon masing-masing negara dibawah UNFCCC. JCM antara Jepang dengan Indonesia mencakup beberapa sektor, yaitu sektor industry, energi, transportasi, deforestasi, dan pertanian yang menekankan teknologi ramah lingkungan.

Bagi Jepang JCM juga tentu memberikan keuntungan kepada pihak Jepang sebagai pihak yang mengajak bekerjasama, salah satu keuntungan Jepang ialah menjadi bukti komitmennya sebagai negara maju untuk berkontribusi terhadap penurunan emisi GRK melalui pengembangan teknologi rendah karbon dan mendukung Negara-negara berkembang. 

Negara Jepang yang memiliki kesulitan dengan emisi GRK sejak tragedi Fukushima Daichi juga mendapat kredit karbon yang dapat digunakan untuk pemenuhan target penurunan emisi GRK negaranya melalui proyek-proyek yang dijalankan di bawah skema JCM. Meskipun kerja sama ini berlangsung selama beberapa tahun, jumlah pembagian kredit didalam kerja sama JCM ini dapat dinegosiasikan karena pada dasarnya, JCM merupakan kerjasama bilateral yang mana keduanya dapat saling bernegosiasi. Dari perolehan kredit karbon ini kemudian digunakan untuk membantu memenuhi target NDC masing-masing negara, baik Jepang maupun Indonesia (Hasanah, 2019).

Berdasarkan kerja sama JCM antara Indonesia Jepang dapat dilihat bahwa meskipun Jepang dan Indonesia memiliki beberapa tujuan dan kepentingan yang berbeda dalam kerja sama JCM, kerja sama tetap dapat berjalan selama tujuan tersebut dianggap rasional oleh masing-masing pihak dan dapat memenuhi kepentingan masing-masing Negara dalam memenuhi target emisi didalam perjanjian UNFCCC yang telah diratifikasi oleh kedua Negara.

Daftar Pustaka

Baylish, J. & Steve S. (2005). Globalisasi Politik Dunia: Pengantar Hubungan Internasional. Oxford University Press

Husni, Z. (2017). Kerja sama Indonesia-Jepang melalui mekanisme joint crediting dalam green sister city Surabaya-kitakyushu tahun 2013. JOM FISIP, 4(2) , 7-12. https: // doi: //10.20473/jhi.v13i2.2129

Hasanah, L. (2019). Kerja sama Jepang-Indonesia dalam joint credit mechanism (JCM) pada pembangunan rendah karbon di Indonesia. Padjadjaran Journal of International Relations, 1(2), 142-155. https://doi.org/10.24198/padjir.v1i2.26131