Pendidikan hukum di Indonesia cenderung berfokus pada aspek legalitas, yaitu kemampuan teknis memahami dan menerapkan aturan hukum. Namun, pemahaman tentang nilai-nilai moral dan etika sering kali kurang ditekankan. Akibatnya, banyak praktisi hukum yang tidak sepenuhnya menyadari pentingnya menjaga integritas etika dalam setiap tindakan mereka. Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan profesional berkelanjutan yang mengintegrasikan kesadaran etis dapat membantu memperbaiki situasi ini.
d. Norma Budaya yang Bertentangan
Budaya patronase dan "asal bapak senang" (ABS) di beberapa institusi hukum juga menjadi penghalang bagi penerapan etika. Praktisi hukum yang mencoba bertindak sesuai dengan prinsip etika sering kali menghadapi tekanan untuk mengikuti arus atau mengutamakan hubungan kekeluargaan dan politik.
e. Sanksi yang Lemah dan Tidak Konsisten
Pelanggaran etika sering kali ditangani dengan sanksi yang ringan atau tidak konsisten, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Contohnya, seorang notaris yang melanggar prosedur dapat lolos hanya dengan teguran administratif, meskipun kesalahannya memiliki dampak signifikan bagi pihak lain.
f. Solusi dan Rekomendasi
Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang komprehensif, antara lain:
- Penguatan Institusi Pengawas: Lembaga pengawas etika, seperti Dewan Kehormatan, harus didesain lebih independen dan transparan. Penempatan anggota yang bebas dari konflik kepentingan dapat membantu memastikan integritas keputusan mereka.
- Peningkatan Pendidikan Etika: Pendidikan hukum perlu mengintegrasikan nilai-nilai etika ke dalam kurikulum secara lebih mendalam. Pelatihan profesional berkelanjutan juga harus mengajarkan kemampuan refleksi moral dalam penegakan hukum.
- Penegakan Sanksi yang Tegas: Diperlukan sanksi yang jelas, tegas, dan konsisten untuk memberikan efek jera kepada pelanggar kode etik. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.
- Perubahan Budaya Organisasi: Reformasi budaya organisasi di lembaga penegak hukum sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang menghargai integritas dan profesionalisme.
3. Peran Penegakan Etika dalam Sistem Hukum
Penegakan etika profesi hukum adalah salah satu pilar utama yang memastikan integritas dan kredibilitas sistem hukum. Tanpa adanya penegakan yang efektif, prinsip-prinsip etika yang diterapkan dalam profesi hukum bisa terabaikan dan kehilangan makna.Â
Dalam konteks ini, penegakan etika bukan hanya tentang memberi sanksi kepada praktisi hukum yang melanggar kode etik, tetapi juga tentang menciptakan budaya kehormatan dan tanggung jawab di kalangan mereka. Penegakan ini harus berjalan dengan mekanisme yang jelas, adil, dan berkesinambungan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap etika profesi hukum perlu dilakukan dengan pendekatan yang holistik dan melibatkan berbagai pihak terkait.
a. Sistem Pengawasan dan Disiplin Intern
