Mohon tunggu...
Raden Nuh SH
Raden Nuh SH Mohon Tunggu... Pengacara - Advokat, Senior Patner RDA Law Office & Rekan

Hidup untuk berjuang membela rakyat miskin, orang tertindas, memperjuangkan kebenaran dan keadilan untuk kemakmuran, kesejahteraan dan kebahagian semua orang. Kebahagian terbesarku adalah menyaksikan semua orang merasa aman, senang dan bahagia, di mana parasit bangsa dan negara tidak mendapat tempat di mana pun di Indonesia. ..... Merdekaa !!!

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Berburu Mafia Peradilan di Kebun Binatang

5 Juli 2023   10:44 Diperbarui: 5 Juli 2023   10:49 324
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Hukum. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Mungkin sudah suratan tangan hidup saya tidak bisa lepas dari perang melawan koruptor dan kelompok koruptor (baca: mafia koruptor).

Seingat saya perang melawan ketidakadilan, kesewenang-wenangan, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan sejenisnya pertama kali di mulai dalam hidup saya adalah pada tahun 1985. Kala itu selaku Ketua OSIS SMP Negeri 4 Medan bersama ratusan teman-teman siswa SMPN 4 Medan melakukan aksi demo / unjuk rasa menolak kenaikan uang iuran BP3 - saya sudah lupa BP3 itu singkatan dari apa,  yang ditetapkan Kepala SMP N 4 Medan (saya masih ingat namanya: Drs. Richard Simbolon).

Aksi demo ratusan siswa SMPN 4 Medan itu kami lakukan dengan berkumpul di depan pintu kantor Kepala Sekolah , setelah sebelumnya pagar dan pintu gerbang sekolah kami gembok agar tidak seorang pun bisa keluar atau masuk.

Aksi demo sukses. Kepala Sekolah membatalkan keputusannya yang menaikkan iuran BP3.  Namun massa aksi demo tidak langsung membubarkan diri. Tetap berkumpul di depan kantor Kepsek.  Barulah setelah Pak Zulkifli seorang guru yang sangat kami hormati dengan bujukan meminta aksi demo dibubarkan, massa demo pun bubar. 

Aksi demo itu berlangsung dari jam 12 siang hingga jam 4 sore. Beberapa koran memberitakan aksi demo kami sebagai yang pertama dilakukan oleh  murid SMP di Indonesia.

Aksi demo kedua saya pimpin pada tahun 1987.  Sekitar 1.000 massa siswa SMA Se-Sumatera Utara berkumpul dan melakukan aksi demo  menentang kebijakan "Dosa Politik Keturunan PKI" di depan Kantor Kadit Sospol Sumatera Utara. Saya ingat Kepala Direktorat Sosial Politik Provinsi Sumatera Utara pada saat itu Kolonel TNI AD Edward Simanjutak.  Massa aksi demo berasal dari siswa perwakilan Pengurus OSIS SMA di Sumatera Utara yang merupakan undangan / peserta acara diskusi yang diselenggarakan Yayasan Caraka Mulia Indonesia.

Akibat aksi demo pengurus OSIS SMA di kantor Kadit Sospol Sumut, Pangdam I BB Mayjen TNI Ali Geno dan Asintel Kodam Kolonel Tasmika mengumpulkan dan mengangkut seluruh massa demo untuk dibawa ke gedung yang dulu dikenal dengan nama Tapian Daya terletak di Jalan Binjai Km 7 Medan. 

Dalam pertemuan di Tapian Daya, Pangdam berjanji akan menerapkan kebijakan dosa keturunan PKI secara sangat selektif. Berbagai surat kabar lokal dan nasional memberitakan aksi demo itu sebagai aksi demo siswa SMA pertama di Indonesia yang memgusung isu politik.

Operasi Pembebasan Buruh (Budak) Anak Jermal

Belum setahun jadi mahasiswa, saya bersama puluhan teman dan senior di bawah komando Taufan Damanik (sekarang Ketua Komnasham RI) dan Sri Eni Purnamawati melakukan aksi demo menentang perusakan lingkungan di sekitar kawasan Danau Toba-Sumatera Utara akibat operasional pabrik pulp PT. Inti Indorayon Utama. Dan seterusnya. Sedikitnya belasan aksi demo menghiasi kehidupan saya selaku mahasiswa. Beberapa kali terpaksa harus menjalani pemeriksaan oleh Laksus/ Bakortanasda dan Polisi. Menginap satu dua malam di ruang tahanan. Sungguh pengalaman unik yang sul

Aksi demo bukan satu-satunya pilihan dalam memperjuangkan kebenaran. Pada tahun 1992-1993 bersama-sama Maiyasak Johan SH (Lembaga Advokasi Anak Indonesia, mantan Wakil Ketua Komisi III DPR RI) dan Muzakkir Rida Ketua Badko HMI Sumatera Utara mengajukan gugatan class action pertama di Indonesia atas praktik perbudakan ribuan anak di ribuan jermal (bagan, pondok kecil d tengah laut untuk menangkap ikan teri)  di sepanjang selat Malaka di  mana Presiden RI, Pangab, Menhankam, Menaker, Mensos, Pangkowilhan I, Panglima Armada Barat TNI AL dan belasan petinggi republik sebagai Tergugat.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun