Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan strategi penguatan masyarakat pesisir di Kabupaten Kepulauan Meranti. Analisis SWOT adalah metode yang paling penting. Analisis SWOT digunakan untuk mengevaluasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pemberdayaan. Potensi wilayah pesisir terdiri dari  perikanan dan pertanian. Wilayah ini mempunyai potensi perikanan yang besar dan antusiasme untuk menangkap ikan sangat tinggi.
Pendahuluan
 Pembangunan perkotaan memiliki visi untuk memperkuat manusia dan masyarakat dalam arti luas. Kemandirian merupakan sumber  kehidupan  abadi dan  modal terpenting suatu masyarakat untuk mengembangkan dan mempertahankan dirinya di antara komunitas lain. Pemberdayaan merupakan sebuah proses sekaligus hasil dari proses tersebut. Pemberdayaan diwujudkan sebagai redistribusi kekuasaan antar wilayah, kelas, ras, gender, dan individu.
 Pemberdayaan ekonomi masyarakat dianggap penting untuk mencapai struktur ekonomi yang seimbang, maju dan berkeadilan. Memperluas dan mengembangkan kemampuan bisnis komunitas untuk menjadi bisnis yang tangguh dan mandiri. Memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan masyarakat.
 Upaya pemberdayaan ekonomi yang telah ditempuh adalah untuk lebih memberdayakan usaha masyarakat agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing, yaitu dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Di dalam rangka pembinaan usaha masyarakat perlu dikembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara usaha besar, menengah dan kecil serta koperasi dalam rangka memperkuat struktur ekonomi.
 Pengembangan masyarakat merupakan aktivitas pembangunan yang berorientasi pada kerakyatan dengan syarat menyentuh aspek-aspek keadilan, keseimbangan sumberdaya alam, partisipasi masyarakat, dan jika memungkinkan berdasarkan prakarsa komunitas. Selanjutnya Dharmawan (2006) mengungkapkan bahwa pengembangan masyarakat merupakan suatu perubahan yang terencana dan relevan dengan persoalan-persoalan lokal yang dihadapi oleh para anggota komunitas yang dilaksanakan secara khas dengan cara-cara yang sesuai dengan kapasitas, norma, nilai, persepsi dan keyakinan anggota komunitas setempat, dimana prinsip-prinsip resident participation dijunjung tinggi.Â
 Prinsip-prinsip pengembangan masyarakat meliputi pembangunan terpadu, melawan ketidakberdayaan struktural, Hak Asasi Manusia (HAM), keberlanjutan, pemberdayaan, kaitan masalah pribadi dan politis, kepemilikan oleh komunitas, kemandirian, ketidaktergantungan pada pemerintah, keterkaitan, tujuan jangka pendek dan visi jangka panjang, pembangunan yang bersifat organik, kecepatan pembangunan, keahlian dari luar, pembangunan komunitas, kaitan proses dan hasil, intergritas proses, tanpa kekerasan, keinklusifan, konsensus, kerjasama, partisipasi, dan perumusan tujuan (Gunardi et al., 2006).
 Pemberdayaan masyarakat selain merupakan proses pengaliran daya antara pihak penguasa kepada yang dikuasai juga meliputi penguatan pada pranata-pranatanya. Dalam rangka pembangunan nasional upaya pembangunan masyarakat dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Pertama, penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang. Kedua, peningkatan kemampuan masyarakat dalam membangun melalui berbagai bantuan dana, pelatihan, pembangunan prasarana dan sarana baik fisik maupun sosial, serta pengembangan kelembagaan di daerah. Ketiga, perlindungan struktur sosial masyarakat dalam sistem sosial menjadi faktor terpenting dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat, termasuk di dalamnya sistem ekonomi dan politik (Teguh, 2004).
METODE ANALISIS
 Pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti  merupakan  peluang  sekaligus dilema dalam meningkatkan perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat. Potensi ekonomi  masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti relatif besar dan beragam, sehingga pengelolaannya dibatasi oleh rendahnya akses terhadap fasilitas wisata, kurangnya infrastruktur pendukung, permasalahan pengelolaan usaha, dukungan dana yang kurang memadai, dan pola yang ada arah kegiatan sosial ekonomi  atau sebagian besar masih berorientasi pada pemenuhan  kehidupan sehari-hari.
