Bencana Lombok Perspektif Hukum dan Politik

https://www.nu.or.id/post/read/94027/nu-salurkan-bantuan-rp1-miliar-untuk-korban-gempa-lombok

https://www.bbc.com/indonesia/amp/indonesia-45079757

http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2018/08/10/komunitas-masyarakat-tionghoa-bandung-peduli-lombok-berikan-bantuan-428618

http://www.medanbisnisdaily.com/m/news/online/read/2018/08/15/47879/bantuan_pemprovsu_dan_masyarakat_sumut_sudah_diterima_di_lombok/

https://m.antaranews.com/berita/738854/anies-lepas-20-truk-bantuan-logistik-untuk-lombok

https://kai.id/information/full_news/1585-kai-berikan-bantuan-kepada-korban-bencana-gempa-lombok

https://www.suaramerdeka.com/news/baca/115262/lanud-adisutjipto-kewalahan-terima-bantuan-gempa-lombok

Dan link bantuan tersebut masih sangat banyak yang tidak mungkin penulis sampaikan satu persatu.

*Bencana Perspektif Politik*

Sejatinya dalam melihat status bencana kita harus mengeluarkan sentimen maupun perbedaan politik untuk memberikan support terhadap saudara-saudara kita yang tertimpa bencana, nyatanya seperti yang penulis sampaikan diatas bahkan persoalan bencana saja masih dijadikan sebuah alat untuk melakukan kritiknya terhadap TGB karena seolah bencana terjadi atas ulah TGB karena mendukung Jokowi dua periode, tanpa sedikit pun bersimpati terhadap para korban, bagi sebahagian masyarakat oposisi, kritik terhadap TGB adalah peringatan terhadap Jokowi dan bukti kemarahan Tuhan.

Padahal jika mencoba membuka data, sejak tahun 2000 sebenarnya baru satu kali status bencana nasional ditetapkan yakni saat terjadi gempa dan tsunami di Aceh pada 2004.