Partai Politik Sebelum Era Rformasi

PARTAI POLITIK SEBELUM ERA

REFORMASI 

Muqaddim

qaddimkarim@yahoo.com

Jurusan : Ilmu Politik

Abstrak

Perjalanan partai politik di Indonesia mempunyai cerita tersendiri, dimana perjalanannya mudah dianalisis merunut era pemerintahan presiden tertentu maupun sistem pemerintahan tertentu karena dalam masa-masa tersebut pemerintah mempunyai kebijakan atas partai politik yang berbeda-beda. 

Di Indonesia sendiri di era Presiden Soekarno, pernah menganut Sistem Parlementer atau dikenal juga dengan Masa Demokrasi Liberal dan Sistem Demokrasi Terpimpin. Pada masa Presiden Soeharto menganut Demokrasi Pancasila. Tiga masa partai politik sebelum masa reformasi di atas bejalan dengan situasi atau histori yang berbeda-beda. Hal ini dapat dilihat dari kualitas maupun kuantitas partai politik yang ada dalam tiga era sistem pemerintahan tersebut.

Kata kunci : Partai Politik, Demokrasi, Demokrasi Liberal, Demokras Terpimpin, Demokrasi Pancasila

RINGKASAN

Perkembangan partai Politik di Indonesia sebelum era reformasi mempunyai cerita tersendiri dan menarik. Dalam perkembangannya akan dideksripsikan dalam tiga masa, yaitu masa Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, dan masa Orde Baru atau masa Demokrasi Pancasila.

1.    Partai Politik Masa Demokrasi Liberal

Pada masa ini, suhu politik sering memanas, ini disebabkan oleh jumlah partai politik yang banyak atau dikenal dengan sistem multipartai. Inilah salah satu ciri dari perkembangan partai politik di masa Demokrasi Liberal.  Dalam perkembangannya ternyata tidak menuntungkan negara.

Dr. Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, S.Stp, Partai      Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia...hal 88.

Banyaknya jumlah partai memunculkan persaingan antar partai, yang pada akhirmya memicu pertentangan antar golongan. Akibatnya terlihat jelas dari jatuh bangunnya kabinet. Umur kabinet juga tidak berlangsung lama.

Secara keseluruhan jumlah partai politik di Indonesia pada masa ini sebanyak 29 partai politik. Seperti partai politik pada umunya yang mempunyai ideologi sebagai pijakan partai, di Indonesia dengan banyaklnya partai politik pada masa itu setiap partai politik mempunyai ideologi yang cenderung berbeda-beda. Partai-partai politk di Indonesia  ada  yang    menganut   ideologi pancasila, islamis, komunis, nasionalis, sosialis dan lain-lain.  Pada  masa  ini juga pemilu pertama dilaksanakan di Indonesia yaitu pada tahun 1955.

2.    Partai Politik Masa Demokrasi Terpimpin

Perkembangan partai politik di masa ini ditandai dengan yang menurut Miriam Budiardjo, peranan partai politik terbatas, berkembangnya pengaruh komunis, serta meluasnya perang ABRI dalam unsur politik. Selain itu, Soekarno juga memangkas jumlah partai politik dari sebelumnya yang ada menjadi 10 partai. Soekarno melalui jargonnya, NASAKOM, menandai permulaan aksi Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk melebarkan sayap seluas-luasnya. PKI mengalami kemajuan pesat karena mendapat dukungan penuh dari presiden Soekarno.

Sepuluh partai yang tersisa setelah pemanglasan jumlah partai politik melalui Penpres tahun 1959 terbagi kedalam beberapa macam ideologi, yaitu:

Ideologi Nasionali dan Sosialis

a.    PNI

b.    Partai Indonesia

c.    IPKI

d.    Partai Murba

Ideologi Keagamaan

a.    PSII

b.    NU

c.    Perti

d.    Parkindo

e.    Partai Katholik

Ideologi Komunis yaitu PKI

Mendeklati tahun 1965, beberapa partai politk mulai meredup. PKI justru semakin gencar melakukan rapat-rapat partai, pembentukan organisasi pemuda, kaderisasi dan sebagainya.  

3.    Partai Politik Masa Orde Baru

Tercatat dalam sejarah, setelah tragedi G 30 S pada tahun 1965 Indonesia mengalami pergolakan. Tiga kekutan yang mendominasi selama orde lama kini tinggal satu yang tersisa setelah PKI dan presiden tersingkir melalui pembantaian antek-antek komunis serta melalui SUPERSEMAR. Dari situ tongkat kekuasaan dipegang oleh Soeharto. Babak baru Indonesia dimulai dalam Orde baru.

            Strategi politik dalam masa orde baru menurut Ali Moestopo memiliki empat tahapan diantaranya “Tahap penghancuran PKI dan tahap konsolidasi pemerintahan dan pemurnian pancasila dan UUD 1945.

Pemilu pertama pada masa orde baru dilaksanakan pada tahun 1971 diikuti 9 karena PKI telah dibubarkan. Namun sebuah partai baru muncul dan ikut pemilu tersebut, yitu Golongan Karya. Partai ini menghimpun 300 buah organisasai fungsional yang dulunya tidak beriorentasi pada politik. Kegadirannya oleh beberapa pihakl disebut sebagai perpeanjangan tangan dari ABRI, hal ini bisa dilihat dari sejumlah petinggi partai GOLKAR ini merupakan ABRI yang masih aktif di satuannya masing-masing.

Pada tahun 1973, terjadi peleburan partai politik melalui UU No. 3 tahun 1973. Pemerintah menyederhanalan partai politik. Empat partai Islam, NU, Parmusi, Partai Sarikat Islam, dan Perti bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Lima partai lainnya, yaitu, PNI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katholik, Partai Murba, adn IPKI bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sehingga pada tahun 1977, hanya ada tiga partai politik yaitu, PPP, PDI dan GOLKAR. Dan hal ini bertahan sampai dengan pemilu tanuh 1997. 

REVIEW/ANALISA

Perkembangan politik di Indonesia sebagaimana telah di gambarkan pada bagian ringkasan, menginstruksikan bahwa dinamikan politik Indonesia pada awal kemerdekaannya sampai pada masa orde baru tidak bisa lepas dari peran partai politik sebagai aktornya. Selain sebagai instrumen utama sebuah negara demokrasi, partai politik masa itu juga memainkan peran dibalik jatuh bangunnya kabinet di Masa Demokrasi Liberal, sebagai penengah dari pertentangan ideologi melalui NASAKOM di masa Orde Lama serta instrumen Otoriterianisme masa Orde Baru.

Partai politik dalam buku yang berjudul Politik Lokal karangan Dr. Abd. Halim, M.A. mengatakan bahwa partai politik merupakan salah satu institusi kekuasaan terlihat (Visible Power). Mengacu pada pandangan Abd Halim, keberadaan partai politik harus disesuaikan dengan kondisi negara tertentu. Keuasaan partai politik dalam sebuah negara bisa dikatakan sangat besar, hal ini bisa dilihat baik pada masa sebelum reformasi maupun saat ini dimana para petinggi negara maupun daerah merupakan mereka yang berasal dari partai politi. 

Jika daerah suatu negara mempu dari segi kualitas berdemokrasi maka sistem multipartai cenderung akan sukse berjalan di negara tersebut. sebaliknya jika kualitas berdemokrasi masyarakat suatu negara masih rendah maka sistem kepartaian yang paling cocok adalah sistem dwipartai atau bahkan sistm partai tunggal. Ini utnuk menghindari pertentangan antar golongan yang berpeotensi mengambrukkan bangunan negara yang ada.

Contoh kasus telah penulis paparkan di atas, yaitu jatuh bangunnya kabinet pada masa Demokrasi Liberal.

KESIMPULAN

Berdasarkan perkembangan partai politik  dari masa ke masa dalam kurung tahun 1945 – 1965, perjalanan partai politik di Indonesia menunjukan ciri khas tersendiri, antusias pembentukan partai politik karena beberapa hal, pemangkasan partai politik sampai difusi partai politik mewarnai kertas putih eksistensi partai politik di Indonesia. Bukan hanya kertas partai politik yang diwarnai melainkan kertas arah negara.

Dalam perjalannya, kebijakan-kebijakan atas partai politik berbeda-beda di masing-masing masa. Perbedaan itu tidak mesti karena bedanya peresiden yang memerintah, melainkan disesuaikan dengan situasi negara yang ada. Hal ini dapat dilihat dari kasus pemangkasan jumlah partai menjadi 10 partai di masa Soekarno yang sebelumnya di masa Soekarno juga partai politik berjumlah lebih dari 40 partai politik. Selain dari kebijakan atas jumlah partai politik, kebijakan dalam ideologi partai juga dikeluarkan berbeda masing-masing masa. 

Sama halnya dengan jumlah parati politik, ideologi partai politik juga disesuikan dengan konsisi negara bukan semata-mata dari siapa presiden yang memrintah. Dalam masa Orde Baru di atas, karena diberlakukannya pemurnian pancasila dan UUD 1945 maka partai yang tidak berideologi pancasila atau partai yang berideologi berlawanan dengan pancasila dihapuskan, ini berimbas pada pembubaran PKI.    

 

REFERENSI

DR. Muhammad Labolo dan Teguh Ilham, S.Stp. 2014. Partai Politik dan Sistem Pemilihn Umum di Indonesia. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.