Tercatat dalam sejarah, setelah tragedi G 30 S pada tahun 1965 Indonesia mengalami pergolakan. Tiga kekutan yang mendominasi selama orde lama kini tinggal satu yang tersisa setelah PKI dan presiden tersingkir melalui pembantaian antek-antek komunis serta melalui SUPERSEMAR. Dari situ tongkat kekuasaan dipegang oleh Soeharto. Babak baru Indonesia dimulai dalam Orde baru.
      Strategi politik dalam masa orde baru menurut Ali Moestopo memiliki empat tahapan diantaranya “Tahap penghancuran PKI dan tahap konsolidasi pemerintahan dan pemurnian pancasila dan UUD 1945.
Pemilu pertama pada masa orde baru dilaksanakan pada tahun 1971 diikuti 9 karena PKI telah dibubarkan. Namun sebuah partai baru muncul dan ikut pemilu tersebut, yitu Golongan Karya. Partai ini menghimpun 300 buah organisasai fungsional yang dulunya tidak beriorentasi pada politik. Kegadirannya oleh beberapa pihakl disebut sebagai perpeanjangan tangan dari ABRI, hal ini bisa dilihat dari sejumlah petinggi partai GOLKAR ini merupakan ABRI yang masih aktif di satuannya masing-masing.
Pada tahun 1973, terjadi peleburan partai politik melalui UU No. 3 tahun 1973. Pemerintah menyederhanalan partai politik. Empat partai Islam, NU, Parmusi, Partai Sarikat Islam, dan Perti bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Lima partai lainnya, yaitu, PNI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katholik, Partai Murba, adn IPKI bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sehingga pada tahun 1977, hanya ada tiga partai politik yaitu, PPP, PDI dan GOLKAR. Dan hal ini bertahan sampai dengan pemilu tanuh 1997.Â
REVIEW/ANALISA
Perkembangan politik di Indonesia sebagaimana telah di gambarkan pada bagian ringkasan, menginstruksikan bahwa dinamikan politik Indonesia pada awal kemerdekaannya sampai pada masa orde baru tidak bisa lepas dari peran partai politik sebagai aktornya. Selain sebagai instrumen utama sebuah negara demokrasi, partai politik masa itu juga memainkan peran dibalik jatuh bangunnya kabinet di Masa Demokrasi Liberal, sebagai penengah dari pertentangan ideologi melalui NASAKOM di masa Orde Lama serta instrumen Otoriterianisme masa Orde Baru.
Partai politik dalam buku yang berjudul Politik Lokal karangan Dr. Abd. Halim, M.A. mengatakan bahwa partai politik merupakan salah satu institusi kekuasaan terlihat (Visible Power). Mengacu pada pandangan Abd Halim, keberadaan partai politik harus disesuaikan dengan kondisi negara tertentu. Keuasaan partai politik dalam sebuah negara bisa dikatakan sangat besar, hal ini bisa dilihat baik pada masa sebelum reformasi maupun saat ini dimana para petinggi negara maupun daerah merupakan mereka yang berasal dari partai politi.Â
Jika daerah suatu negara mempu dari segi kualitas berdemokrasi maka sistem multipartai cenderung akan sukse berjalan di negara tersebut. sebaliknya jika kualitas berdemokrasi masyarakat suatu negara masih rendah maka sistem kepartaian yang paling cocok adalah sistem dwipartai atau bahkan sistm partai tunggal. Ini utnuk menghindari pertentangan antar golongan yang berpeotensi mengambrukkan bangunan negara yang ada.
Contoh kasus telah penulis paparkan di atas, yaitu jatuh bangunnya kabinet pada masa Demokrasi Liberal.
KESIMPULAN
Berdasarkan perkembangan partai politik  dari masa ke masa dalam kurung tahun 1945 – 1965, perjalanan partai politik di Indonesia menunjukan ciri khas tersendiri, antusias pembentukan partai politik karena beberapa hal, pemangkasan partai politik sampai difusi partai politik mewarnai kertas putih eksistensi partai politik di Indonesia. Bukan hanya kertas partai politik yang diwarnai melainkan kertas arah negara.
