Politisi dan media di Jakarta memuji proyek pembangunan infrastruktur Jokowi di Indonesia Timur sebagai kesuksesan besar. Alih-alih peningkatan kualitas kesejahteraan, yang terjadi justru peningkatan kesenjangan antara kaum dalam konteks pembangunan di Flores, justru terdapat inefisiensi dan kesenjangan yang menyelimuti proyek pembangunan yang berfokus pada infrastruktur.
Pada kasus di Flores, program yang dilaksanakan pemerintah dalam rangka mengejar ketertinggalan adalah dengan membangun infrastruktur di daerah pedesaan, antara lain seperti membangun jalan, jembatan, dan fasilitas lainnya, namun yang terjadi adalah berbeda dengan di Desa Huntu Barat, pembangunan infrastruktur justru menciptakan ketimpangan yang semakin menjadi.
Sebelum masuknya pembangunan yang dilaksanakan oleh state, ketimpangan memang telah ada di daerah Flores, dan dana desa serta pembangunan infrastruktur adalah kebijakan yang dicoba dijalankan pemerintah sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan ketimpangan. Namun pada pelaksanaannya, justru yang terjadi adalah semakin lebarnya jarak antar kelas di Flores, dana yang telah disalurkan oleh pemerintah seolah ditahan oleh para birokrat di Pemerintah Daerah Tingkat II, dan tidak terdistribusikan ke masyarakat, selain itu pembangunan infrastruktur justru hanya berdampak bagi perekonomian masyarakat kelas atas, sehingga terjadilah istilah "yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin".
Ketimpangan memaksa masyarakat kelas bawah yang mayoritas adalah petani pergi menjadi pekerja di luar negeri, terutama di Malaysia. Pemerintah Daerah Tingkat II dan masyarakat di daerah Flores sulit beradaptasi dengan ide pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat dan besaran dana yang diberikan, sehingga percepatan pembangunan yang diusahakan oleh pemerintah tidak bergerak searah dengan adaptasi masyarakat, adaptasi masyarakat ini kemudian berdampak pada kegagalan pengaruh dana desa bagi kehidupan masyarakat desa.
Bila merujuk pada pembahasan di kasus Desa Huntu Barat yang dianggap sebagai bukti keberhasilan program dana desa, Flores justru mengalami ketimpangan yang semakin melebarkan jarak antar kelasnya, dan manfaat infrastruktur hanya dapat dinikmati oleh kelas atas saja.
Konsep Aliran Uang
Melihat pelaksanaan Program Dana Desa dalam dua kasus di Desa Huntu Barat, Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo dan di Flores melalui konsep flow of money yang dijelaskan oleh Lynch dalam bukunya yang berjudul Rural-urban Interaction in the Developing World mengarahkan kita pada interaksi bidang ekonomi antara desa-kota yang dyadic dan timbal balik.
Program Dana Desa yang berfokus pada pembangunan infrastruktur di Desa Huntu Barat dan Desa di Flores ini dilakukan dengan memberikan sejumlah dana bantuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk disalurkan ke desa-desa seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dana bantuan ini diberikan dengan tujuan dapat membantu pembangunan di desa dengan meningkatkan infrastruktur dan memberikan modal untuk membangun potensi perekonomian masyarakat.
Di Desa Huntu Barat, pemerintah desa membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan menyalurkan dananya untuk mengolah kolam ikan air tawar dengan memfasilitasi alat, memberi modal, dan mengatur pengolahan sumber daya. Selain itu, mereka juga membangun sumber penghasilan lainnya seperti meubel dan bengkel las. Penerapan program Dana Desa di Desa  Huntu Barat ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam meningkatkan perekonomian desa melalui penyaluran dana dari kota, dalam hal ini pemerintah pusat, ke pedesaan.
Berbeda dengan Desa Huntu Barat yang menunjukkan keberhasilan pembangunan desa oleh Dana Desa, daerah pedesaan di Flores justru memperlihatkan sebaliknya. Sebelum adanya program Dana Desa, pedesaan di Flores, khususnya di daerah persawahan dan pertanian, memang memiliki ketimpangan ekonomi.
Sistem bagi hasil dan landowner di Flores ini membuat masyarakat petani kecil semakin sulit berkembang dan sangat bergantung pada petani kaya. Keadaan ini berusaha diselesaikan melalui program Dana Desa tersebut. Pemerintah mengirimkan sejumlah dana untuk membangun infrastruktur seperti akses jalan dan juga memberikan alat-alat pertanian kepada para petani.
