Mohon tunggu...
Puspo Lolailik Suprapto
Puspo Lolailik Suprapto Mohon Tunggu... Lainnya - Esais/Bookstagrammer

Nulis apa saja :)

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Demokrasi vs Kapitalisme, Apakah Indonesia Bergerak Menuju Oligarki?

20 Agustus 2024   07:27 Diperbarui: 20 Agustus 2024   07:31 139
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Namun, apakah kita bisa menyalahkan langsung para pembuat kebijakan karena terpengaruh kapitalisme? 

Menurut filsuf Slovenia, Slavoj iek, kapitalisme dan demokrasi sebenarnya tidak selalu bisa berjalan bersama. 

iek berpendapat bahwa kapitalisme global telah dengan cepat melampaui demokrasi dan mengurangi peran serta masyarakat dalam urusan domestik.

Negara kini sering terpaksa mengambil tindakan cepat tanpa mempertimbangkan nilai-nilai demokrasi, karena harus mengejar ketertinggalan di kancah internasional.

iek melihat bahwa masalah antara kapitalisme dan demokrasi bukanlah karena salah satu sistem, melainkan karena keduanya saling bertentangan. 

Demokrasi seharusnya ideal untuk memenuhi kepentingan bersama, dan bila digabungkan dengan kapitalisme, keduanya telah membawa banyak kemakmuran bagi negara dan individu.

Namun, seiring berjalannya waktu, kemakmuran ini juga menimbulkan kesenjangan kekayaan dan kerusakan lingkungan.

Apakah kapitalisme bisa dianggap sebagai musuh utama? 

Tidak sepenuhnya, karena kapitalisme sebenarnya membantu meningkatkan kapasitas ekonomi, baik untuk individu maupun negara. 

Sementara kapitalisme cepat dalam menangani masalah ekonomi, demokrasi seringkali kesulitan menjalankan tugas utamanya, yaitu mewakili dan memperjuangkan kepentingan bersama serta mendorong pertumbuhan dan kesetaraan.

Sebagai sistem yang ideal, demokrasi seharusnya memungkinkan masyarakat untuk berdiskusi bersama tentang cara membagi kekayaan ekonomi dan menentukan kebijakan ekonomi nasional. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun