Setelah dipenuhi persyaratan sebagai pasangan calon dan ditetapkan secara resmi oleh lembaga penyelenggara pemilu KPU, pesta kedua adalah pesta pemungutan suara. Pada fase pesta pemungutan suara, pesta yang dilakukan oleh semua pasangan calon yang ditetapkan KPU sebelumnya.
Pesta pada perhitungan suara dan penetapan calon terpilih oleh KPU, cuma dilakukan oleh satu pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak atau pemenang. Begitulah azas demokrasi-mayoritasisme dipraktekan, namun yang kalah tak menjadikan pesta demokrasi sebagai petaka, pesta sesungguhnya adalah pesta kemenangan rakyat yang telah menentukan pilihannya dibalik bilik suara, semua orang sama dengan prinsip-prinsip one man one vote adalah prinsip demokrasi.
Pada fase ini, keteladanan elit-elit politik dipertaruhkan dengan menerima konskuensi logis dari sebuah kompetisi. Bukan hanya menerima kemenangan, tetapi juga menerima kekalahan. Kekalahan dan kemenangan adalah fakta politik. Karena setiap kompetisi pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Maka pada fase ini terbelah dua, yaitu ada yang pesta kebahagiaan dan ada yang tidak bahagia (berkabung secara politik).
Bagi pasangan calon yang kalah, pesta berakhir pada saat penghitungan suara oleh KPU dan ditetapkan calon pemenang. Tetapi bagi pasangan dan tim yang kalah, bukanlah sebuah akhir. Sistem demokrasi menyimpan nilai lebih untuk terus mengawasi pemerintahan terpilih dan mempersiapkan diri lagi untuk kompetisi pada perode selanjutnya. Kekuasaan demokrasi adalah kekuasan terbatas yang dibatasi oleh undang-undang, maupun waktu (periodesasi).
Pesta Kemenangan
Politik itu unik, pesta kemenangan pada fase ini bukan lagi menjadi politik pesta untuk menarik dukungan pemilih. Pada fase pesta kemenganan adalah pesta politik, karena bukan lagi politik pesta yang berorientasi pada kebutuhan suara pada bilik-bilik suara di TPS. Pasangan calon yang ditetapkan dan dilantik menjadi kepala daerah, menjadi milik semua rakyat di daerah tanpa terkecuali.
Pada fase pesta kemenangan adalah pesta politik. Semua dirangkum menjadi satu kesatuan politik warga negara. Polarisasi dukung-mendukung diakhiri, demi kepentingan rakyat banyak. Karena dukung mendukung dalam Pilkada, bukan lahir dari alasan yang bersifat ideologis untuk mempertahankan disharmonisasi sosial sebagaimana teori pertentangan kelas Karl Marx dalam pemilihan kepala daerah. Karena argumentasi berbasis polarisasi politik pada pemilihan kepala daerah adalah argumentasi kepentingan pragmatis, bukan ideologis.
Pada fase pesta kemenangan, bagi pendukung yang kalah pun dapat berpesta, ketika pasangan yang menang merayakan pesta kemenangan. Secara historis, bahwa realitas politik menunjukan bahwa pesta-pesta, bagi pemenang, belum tentu menjadi jaminan bagi para pendukung pasangan pemenang untuk berpesta sepanjang periode kepemimpinan pasangan calon terpilih.
Pesta pada awal kemenangan bagi para pendukung atau pun pemuja calon terpilih, belum pasti menjadi pesta sepanjang musim (periode). Politik selalu menyisahkan tentang ketidakpastian. Politik pesta (fase pertama dan kedua) dan pesta politik pemenang (fase ketiga) tak selamanya linear dengan kebahagiaan para pendukung pasangan calon terpilih, politik selalu tersisa ruang dinamis. Karena pendukung maupun pemuja pada fase Pilkada, bisa berubah menjadi pembenci dan begitupun sebaliknya, bagi pembenci bisa berubah menjadi pemuja.
Bagi para pendukung dan pemuja (militan) pasangan pemenang, pesta kemenangan pilkada akan berakhir, ketika pasangan yang dimenangkan tersebut tak lagi memperhatikan pendukung maupun para pemuja atau pun dengan bahasa lain, tidak lagi konsisten dalam melaksanakan visi-misi dan merealisasikan janji-janji politik pada fase pemilihan.
Begitupun bagi pendukung pasangan yang kalah pada kompetisi pemilihan kepala daerah tak selamanya "berkabung dalam duka", bisa jadi mereka-mereka ini, justru ikut menikmati dan berpesta (pesta politik) dengan pendukung pasangan calon terpilih yang pada fase pemungutan suara tidak didukungnya.
