[caption caption="Ilustrasi | Foto: Kompasiana"][/caption]Ambisi Nadiem Makarim, Pendiri GO-JEK untuk meluncurkan layanan GO-Car di akhir April ini nampaknya harus tertunda. Pasalnya Kementrian Perhubungan baru saja menerbitkan PM 32 tahun 2016 yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.
Salahsatu pasal di dalam aturan yang dibuat supercepat oleh Kementrian Perhubungan (dibuat hanya 7 hari) ini diyakini akan mematikan layanan GO-Car yang baru akan muncul dan menghambat usaha Uber dan Grab Car yang sudah berjalan. Pasal yang dipercaya menghambat perkembangan usaha mereka adalah pasal 18 ayat 3 huruf C.
Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa angkutan umum harus menggunakan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama perusahaan. Padahal di dalam UU no 22 tahun 2009 tidak ditulis keharusan menggunakan nama perusahaan di STNK.
[caption caption="Pasal 18 ayat 3 | Sumber: jdih.dephub.go.id"]
Tentu saja pasal ini memberangus usaha GO-Car, Uber dan Grab Car. Sebab selama ini Uber dan Grab Car beroperasi dengan merangkul para mitra pengemudi perorangan. Pun jika mereka menggunakan perusahaan rental, jumlahnya relatif sedikit. Selain itu rental yang menjadi mitra Uber dan Grab juga tak menyematkan nama perusahaan di STNK. Rata-rata nama di STNK masih nama perorangan.
Pasal 18 ayat 3 huruf C dari PM 32 tahun 2016 yang dibuat Kementrian Perhubungan juga terbilang sangat aneh. Kementrian Perhubungan 'memaksakan' para perusahaan angkutan umum sewa ini untuk  menyematkan nama perusahaan di STNK. Padahal untuk moda transportasi angkutan umum lainnya yang non trayek lainnya seperti taksi, angkutan antar jemput, angkutan carter, angkutan lingkungan dan angkutan karyawan tak ada kewajiban untuk menggunakan nama perusahaan di dalam STNK-nya.
Ini jelas artinya. PM 32 tahun 2016 yang dikeluarkan tanpa konsultasi dengan publik ini sarat akan kepentingan operator transportasi besar yang selama ini berkuasa di Indonesia. Mereka tak ingin GO Car, Uber dan Grab Car ada untuk melayani masyarakat. Dalam UU lalulintas no 22 tahun 2009 hanya dijelaskan Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum. Bukan perusahaan. Ini artinya masyarakat yang ingin berusaha di industri transportasi telah 'diberangus' oleh aturan yang dibuat Kementrian Perhubungan.
Pun jika koperasi atau badan usaha lainnya diperkenankan mengelola angkutan umum sewa,lalu apakah ada korelasinya antara STNK harus nama perusahaan dengan nama perorangan? Di dalam UU Lalulintas jelas disebutkan bahwa STNK adalah bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai kelengkapan kendaraan bermotor ketika bergerak dijalan, berisikan identitas pemilik, identitas kendaraan bermotor, nomor registrasi dan masa berlaku termasuk pengesahannya (Pasal 65 UU no 22 tahun 2009). Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengankeamanan dan keselamatan berlalulintas.
Jika kita mengibaratkan industri perhotelan, perusahaan angkutan umum itu seperti JW Marriott, Four Seasons, St Regis atau Hyatt yang memiliki brand dan management untuk mengurus hotel. Sedangkan pemilik kendaraan itu seperti Peter Sondakh sebagai investor yang memiliki properti.
Konsumen tidak melihat siapa pemilik hotelnya. Mereka hanya melihat pengelolanya apakah kredibel atau tidak. Sama seperti angkutan umum berbasis aplikasi ini. Jika terjadi terjadi kriminalitas di hotel atau layanan kurang memuaskan, yang bertanggung jawab adalah pengelola. Bukan owner.
Dalam kasus angkutan umum, pengelola angkutan umum wajib mencatat semua kelengkapan dan dokumen kendaraan bermotor. Termasuk pengendara yang bertugas. Dengan sistim IT yang dimiliki, jika terjadi kejahatan atau barang hilang di kendaraan umum, dapat segera di lacak.
