Seorang kepala desa di NTT yang menyalahgunakan dana desa untuk kepentingan pribadi hanya dijatuhi hukuman administratif tanpa penjara. Padahal, kerugian desa mencapai miliaran rupiah.
17. Tabrak Lari oleh Anak Pejabat di Makassar
Anak seorang pejabat tinggi di Makassar terlibat dalam kasus tabrak lari yang menewaskan seorang pengendara motor. Namun, kasus ini dihentikan setelah keluarga korban "mencabut laporan" akibat tekanan.
18. Kasus Suap Pilkada di Maluku
Seorang calon kepala daerah di Maluku yang terbukti memberikan suap kepada KPU hanya dihukum 6 bulan penjara. Masyarakat menilai hukuman ini tidak mencerminkan keseriusan dalam memberantas politik uang.
19. Pelanggaran Izin Tambang oleh PT Freeport
PT Freeport yang beroperasi dengan pelanggaran izin tambang di Papua hanya dikenai denda kecil. Kerugian negara akibat aktivitas ilegal ini tidak pernah diusut tuntas.
20. Pengemplangan Pajak oleh Perusahaan Asing
Sebuah perusahaan asing yang mengemplang pajak hingga triliunan rupiah hanya dijatuhi denda 5% dari total kerugian negara. Kasus ini menimbulkan kesan bahwa hukum lebih berpihak pada investor asing.
Akar Masalah
Beberapa faktor utama yang menjadi akar dari vonis bermasalah ini meliputi:
- Korupsi dalam sistem peradilan, termasuk suap kepada hakim dan jaksa.
- Kurangnya independensi lembaga peradilan yang sering kali berada di bawah tekanan politik atau kekuasaan.
- Lemahnya penegakan hukum dan disparitas dalam penerapan hukum.
