Belanja infrastruktur juga terbukti berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi dengan catatan belanja infrastuktur tersebut diarahkan pada pendukung pertumbuhan ekonomi seperti kegiatan-kegiatan dalam bidang kedaulatan pangan (Rp25,8 triliun), energi ketenagalistrikan (5,0 triliun), kemaritiman (15,3 triliun), pariwisata dan ekonomi kreatif (Rp2,1 triliun) serta kegiatan industri (Rp1,6 triliun).
Baik itu didanai APBN, public private partnership, atau bentuk kerja sama lain yang sifatnya b to b, sungguh pembangunan infrastruktur saat ini sangat diperlukan. Di luar Jawa, yang sudah sangat lama diabaikan, pembangunan infrastruktur utama adalah harga mati (gedung sekolah, rumah sakit, dll). Sementara data juga menunjukkan infrastruktur di lima provinsi utama di Indonesia seperti DKI Jakarta juga butuh perbaikan.
Dengan begitu Indonesia mendapatkan tantangan besar dalam bagaimana menyediakan dana untuk pembangunan infrastruktur mengingat angagran yang sedemikian terbatas. Banyak hal perlu dilakukan untuk memperluas ruang fiskal dan itu bukan tanpa hambatan politik maupun bukan politik.
APBN kita yang terus meningkat di sisi belanja (sekitar 2000 T) menghadapi ancaman serius dari tidak tercapainya target pajak. Hingga bulan Mei saja, penerimaan pajak yang dicapai lebih rendah dari bulan Mei yang sama tahun lalu. Hingga dalam RAPBN P ada penghematan yang dilakukan oleh pemerintah termasuk juga dalam belanja modal.Â
Semakin tinggi pajak diperlukan untuk membiayai pengeluaran publik, semakin mengurangi pendapatan disposable dari para pembayar pajak, sehingga membatasi kebebasan ekonomi mereka dan kemampuan mereka untuk membeli apa yang mereka inginkan dari pasar.Kemungkinan besar, dalam jangka panjang, tingkat pajak yang tinggi mungkin juga memiliki dampak negatif pada efisiensi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, terutama jika pajak dikumpulkan secara tidak efisien dan uang dibelanjakan secara tidak produktif.
Ancaman selanjutnya adalah berkaca pada penelitian yang dilakukan OEDC adalah bahwa public spending tidak berkorelasi dengan pertumbuhan indeks pembangunan manusia. Hal ini terjadi karena distribusi manfaat yang diterima antarpenduduk tidak seimbang. Ketidakseimbangan ini disebabkan adanya kesenjangan ekonomi. Sehingga pemerintah, menurut penelitian itu, harus membagi fokus antara menyediakan infrastruktur utama terlebih dahulu ketimbang infrastruktur pro growth. Yang dilakukan di Amerika Latin kemudian adalah, mengalokasikan anggaran pada belanja subsidi sosial. Sehingga yang lebih penting menurutnya adalah, masyarakat dapat merasakan tangan pemerintah secara utuh dalam urusan-urusan kebutuhan asasi seperti pendidikan dan kesehatan dengan baik. Hal itu yang kemudian akan mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia.
Namun, lagi-lagi ini pilihan pemerintah dalam pro pertumbuhan atau pro pemerataan. Dan untuk menentukan prioritas utama dalam pembangunan infrastruktur itu, pemerintah sudah sepatutnya melakukan capital budgeting atas setiap proyek infrastrukturnya. Analisis biaya dan manfaat harus dengan cermat dilakukan hingga menghitung impact/dampak yang dihasilkan dari proyek tersebut.Â
(2016)
