Membincang Infrastruktur

Tahukah kita bahwa rel kereta pertama dibangun di Kemijen (Semarang) pada 17 Juni 1864. Proyek tersebut dilaksanakan oleh NISM (Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij) guna memfasilitasi pengiriman tembakau,, nila dan gula yang merupakan barang ekspor dari Yogyakarta dan Surakarta agar cepat sampai di pelabuhan Semarang.

Kesadaran Belanda dalam pembangunan infrastruktur begitu baik. Belanda juga mulai membangun rel kereta api di Sumatra pada tahun 1876 dan juga di Sulawesi pada tahun 1923. Jaringan rel kereta api dipilih karena kereta apilah moda transportasi yang paling aman, paling cepat dan paling bebas hambatan saat itu. Bahkan hingga kini, di negara-negara maju, kereta api adalah pilihan utama pemerintah dalam menyediakan transportasi massal bagi masyarakatnya. 

China misalnya, punya 91.000 km rel kereta api. India punya 65.000 km rel kereta api. Indonesia bagaimana? Indonesia punya sekitar 6700 km rel dan yang beroperasi hanya sekitar 4700 km. Mirisnya, sebagian besar rel kereta api itu adalah peninggalan zaman Belanda. 

Struktur Belanja Pemerintah

Rel kereta api hanyalah salah satu cerminan bagaimana pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah selama ini. Daerah-daerah di luar Jawa bisa dikatakan sangat minim kemajuan di bidang infrastruktur bahkan sejak reformasi dimulai. Hal itu terjadi bukan karena keengganan pemerintah dalam membangun infrastruktur, melainkan karena ruang fiskal yang begitu terbatas.

Kita bisa lihat pada tahun 2009. belanja infrastruktur kita adalah sekitar 76,3 Trilyun. Pada tahun 2010, belanja infrastruktur naik sedikit menjadi 86 Trilyun. Pada tahun 2011, 114,2 T. Pada tahun 2012 145,5. Sedangkan pada tahun 2013, 184,3 T. Perbandingan belanja infrastuktur terhadap PDB Indonesia bahkan kalau jauh dari negara-negara di ASEAN. Kita hanya berada di atas Filipina dan Vietnam.

Ruang fiskal yang terbatas itu tak bisa dihindari karena banyaknya mandatory spending atau belanja yang sudah diamanatkan undang-undang, termasuk betapa banyaknya kategori belanja pegawai (51): gaji dan pensiun pegawai negeri. Pemerintah juga dihadapkan pada pilihan untuk mengalokasikan anggaran pada belanja subsidi bahan bakar yang pernah mencapai 276 Triliun.

Baru pada pemerintahan kali ini, kebijakan itu berubah. Kebijakan pemberian subsidi itu pun dikurangi hingga hanya sekitar 80 Triliun menyebabkan adanya uang tabungan bersih sekitar 186 Trilyun. Dari situlah kemudian pemerintah mendapatkan tambahan anggaran infrastruktur. Dan pada tahun 2016 ini anggaran infrastruktur kita lebih dari 300 Trilyun.

Kebijakan ini bisa dikatakan sebagai keberuntungan pemerintah karena di saat yang sama harga minyak dunia relatif rendah. Saya tidak tahu nanti, jika harga minyak dunia meroket seperti zaman SBY, pilihan seperti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah.

Lantas Apa Gunanya Belanja Infrastruktur?

Positifnya adalah di pemerintahan baru ini pembangunan infrastruktur marak dibicarakan. Adanya tol laut membutuhkan pembangunan dermaga-dermaga baru. Kereta api jalur Sumatra dan Sulawesi juga serius dihitung yang investasinya setidaknya membutuhkan anggaran total sekitar 60 triliun. Pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung seakan ingin menjawab betapa sudah tidak akomodatifnya perjalanan melalui mobil yang setiap hari di diancam kemacetan sedemikian parah.

Belanja infrastruktur juga terbukti berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi dengan catatan belanja infrastuktur tersebut diarahkan pada pendukung pertumbuhan ekonomi seperti kegiatan-kegiatan dalam bidang kedaulatan pangan (Rp25,8 triliun), energi ketenagalistrikan (5,0 triliun), kemaritiman (15,3 triliun), pariwisata dan ekonomi kreatif (Rp2,1 triliun) serta kegiatan industri (Rp1,6 triliun).

Baik itu didanai APBN, public private partnership, atau bentuk kerja sama lain yang sifatnya b to b, sungguh pembangunan infrastruktur saat ini sangat diperlukan. Di luar Jawa, yang sudah sangat lama diabaikan, pembangunan infrastruktur utama adalah harga mati (gedung sekolah, rumah sakit, dll). Sementara data juga menunjukkan infrastruktur di lima provinsi utama di Indonesia seperti DKI Jakarta juga butuh perbaikan.

Dengan begitu Indonesia mendapatkan tantangan besar dalam bagaimana menyediakan dana untuk pembangunan infrastruktur mengingat angagran yang sedemikian terbatas. Banyak hal perlu dilakukan untuk memperluas ruang fiskal dan itu bukan tanpa hambatan politik maupun bukan politik.

APBN kita yang terus meningkat di sisi belanja (sekitar 2000 T) menghadapi ancaman serius dari tidak tercapainya target pajak. Hingga bulan Mei saja, penerimaan pajak yang dicapai lebih rendah dari bulan Mei yang sama tahun lalu. Hingga dalam RAPBN P ada penghematan yang dilakukan oleh pemerintah termasuk juga dalam belanja modal. 

Semakin tinggi pajak diperlukan untuk membiayai pengeluaran publik, semakin mengurangi pendapatan disposable dari para pembayar pajak, sehingga membatasi kebebasan ekonomi mereka dan kemampuan mereka untuk membeli apa yang mereka inginkan dari pasar.Kemungkinan besar, dalam jangka panjang, tingkat pajak yang tinggi mungkin juga memiliki dampak negatif pada efisiensi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, terutama jika pajak dikumpulkan secara tidak efisien dan uang dibelanjakan secara tidak produktif.

Ancaman selanjutnya adalah berkaca pada penelitian yang dilakukan OEDC adalah bahwa public spending tidak berkorelasi dengan pertumbuhan indeks pembangunan manusia. Hal ini terjadi karena distribusi manfaat yang diterima antarpenduduk tidak seimbang. Ketidakseimbangan ini disebabkan adanya kesenjangan ekonomi. Sehingga pemerintah, menurut penelitian itu, harus membagi fokus antara menyediakan infrastruktur utama terlebih dahulu ketimbang infrastruktur pro growth. Yang dilakukan di Amerika Latin kemudian adalah, mengalokasikan anggaran pada belanja subsidi sosial. Sehingga yang lebih penting menurutnya adalah, masyarakat dapat merasakan tangan pemerintah secara utuh dalam urusan-urusan kebutuhan asasi seperti pendidikan dan kesehatan dengan baik. Hal itu yang kemudian akan mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia.

Namun, lagi-lagi ini pilihan pemerintah dalam pro pertumbuhan atau pro pemerataan. Dan untuk menentukan prioritas utama dalam pembangunan infrastruktur itu, pemerintah sudah sepatutnya melakukan capital budgeting atas setiap proyek infrastrukturnya. Analisis biaya dan manfaat harus dengan cermat dilakukan hingga menghitung impact/dampak yang dihasilkan dari proyek tersebut. 

(2016)