Tahukah kita bahwa rel kereta pertama dibangun di Kemijen (Semarang) pada 17 Juni 1864. Proyek tersebut dilaksanakan oleh NISM (Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij) guna memfasilitasi pengiriman tembakau,, nila dan gula yang merupakan barang ekspor dari Yogyakarta dan Surakarta agar cepat sampai di pelabuhan Semarang.
Kesadaran Belanda dalam pembangunan infrastruktur begitu baik. Belanda juga mulai membangun rel kereta api di Sumatra pada tahun 1876 dan juga di Sulawesi pada tahun 1923. Jaringan rel kereta api dipilih karena kereta apilah moda transportasi yang paling aman, paling cepat dan paling bebas hambatan saat itu. Bahkan hingga kini, di negara-negara maju, kereta api adalah pilihan utama pemerintah dalam menyediakan transportasi massal bagi masyarakatnya.Â
China misalnya, punya 91.000 km rel kereta api. India punya 65.000 km rel kereta api. Indonesia bagaimana? Indonesia punya sekitar 6700 km rel dan yang beroperasi hanya sekitar 4700 km. Mirisnya, sebagian besar rel kereta api itu adalah peninggalan zaman Belanda.Â
Struktur Belanja Pemerintah
Rel kereta api hanyalah salah satu cerminan bagaimana pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah selama ini. Daerah-daerah di luar Jawa bisa dikatakan sangat minim kemajuan di bidang infrastruktur bahkan sejak reformasi dimulai. Hal itu terjadi bukan karena keengganan pemerintah dalam membangun infrastruktur, melainkan karena ruang fiskal yang begitu terbatas.
Kita bisa lihat pada tahun 2009. belanja infrastruktur kita adalah sekitar 76,3 Trilyun. Pada tahun 2010, belanja infrastruktur naik sedikit menjadi 86 Trilyun. Pada tahun 2011, 114,2 T. Pada tahun 2012 145,5. Sedangkan pada tahun 2013, 184,3 T. Perbandingan belanja infrastuktur terhadap PDB Indonesia bahkan kalau jauh dari negara-negara di ASEAN. Kita hanya berada di atas Filipina dan Vietnam.
Ruang fiskal yang terbatas itu tak bisa dihindari karena banyaknya mandatory spending atau belanja yang sudah diamanatkan undang-undang, termasuk betapa banyaknya kategori belanja pegawai (51): gaji dan pensiun pegawai negeri. Pemerintah juga dihadapkan pada pilihan untuk mengalokasikan anggaran pada belanja subsidi bahan bakar yang pernah mencapai 276 Triliun.
Baru pada pemerintahan kali ini, kebijakan itu berubah. Kebijakan pemberian subsidi itu pun dikurangi hingga hanya sekitar 80 Triliun menyebabkan adanya uang tabungan bersih sekitar 186 Trilyun. Dari situlah kemudian pemerintah mendapatkan tambahan anggaran infrastruktur. Dan pada tahun 2016 ini anggaran infrastruktur kita lebih dari 300 Trilyun.
Kebijakan ini bisa dikatakan sebagai keberuntungan pemerintah karena di saat yang sama harga minyak dunia relatif rendah. Saya tidak tahu nanti, jika harga minyak dunia meroket seperti zaman SBY, pilihan seperti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah.
Lantas Apa Gunanya Belanja Infrastruktur?
Positifnya adalah di pemerintahan baru ini pembangunan infrastruktur marak dibicarakan. Adanya tol laut membutuhkan pembangunan dermaga-dermaga baru. Kereta api jalur Sumatra dan Sulawesi juga serius dihitung yang investasinya setidaknya membutuhkan anggaran total sekitar 60 triliun. Pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung seakan ingin menjawab betapa sudah tidak akomodatifnya perjalanan melalui mobil yang setiap hari di diancam kemacetan sedemikian parah.
