Mohon tunggu...
Pringadi Abdi Surya
Pringadi Abdi Surya Mohon Tunggu... Penulis - Pejalan kreatif

Lahir di Palembang. Menulis puisi, cerpen, dan novel. Instagram @pringadisurya. Catatan pribadi http://catatanpringadi.com Instagramnya @pringadisurya dan Twitter @pringadi_as

Selanjutnya

Tutup

Politik

Kawan Ahok dan Penyerapan Anggaran

15 Maret 2016   15:41 Diperbarui: 15 Maret 2016   16:09 561
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Misal dalam kasus DKI Jakarta, penyerapan anggarannya sekitar ~ 65%. Kawan Ahok perlu ikut melihat apakah target keluarannya sudah tercapai. Berapa persen keluaran yang sudah dicapai. Adakah pekerjaan-pekerjaan yang belum dilakukan, sehingga kemudian bisa dibedakan mana yang merupakan hasil dari ketidakbecusan kinerja dan mana yang merupakan penghematan anggaran.

Dengan begitu, secara jujur kita dapat menilai kualitas kepemimpinan seseorang dari sisi manajerialnya.

Sangat tidak layak apabila kita berkomentar sembarangan tentang anggaran. Penyerapan anggaran DKI yang rendah sesungguhnya adalah masalah yang serius. Simpelnya, jika anggaran DKI Jakarta sebesar 67 trilyun (APBD 2016) dan kembali terealisasi 65%, maka ada 35% atau lebih dari 20 trilyun tidak terpakai dan menjadi sisa lebih. Bayangkan jika uang 20 T itu dipersembahkan untuk pembangunan. Kualitas penganggaran menjadi penting di sini. Baik dari segi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Positifnya, Pemda DKI Jakarta menargetkan realisasi penyerapan 90% untuk tahun 2016.

Lebih jauh, kualitas penyerapan anggaran juga harus memperhatikan tren penyerapan anggaran. Ia dikatakan sangat baik bila trennya seimbang. Misal, sampai Juli 2015, penyerapan DKI Jakarta hanya sebesar 19,2%. Melonjak menjadi 65% di semester kedua. Di APBN juga begitu, yang selalu menjadi perhatian SBY dan bikin SBY sempat marah besar, rata-rata semester pertama dalam beberapa tahun terakhir di angka 30-40%. Hal ini tidak baik buat pertumbuhan ekonomi (penjelasan dalam kesempatan lain).

Tren penyerapan anggaran ini juga mengisyaratkan ada banyak masalah terutama dalam manajemen internal suatu entitas. Dalam kasus DKI Jakarta tahun lalu adalah lambatnya pengesahan APBD dan pergantian pejabat yang membuat pergantian pejabat keuangan juga. Dan secara birokrasi itu membuat lambat proses pelaksanaan anggaran. Dan sederet masalah lain.

Apapun itu, setiap pemilu, pilkada, pilpres, seharusnya dijadikan ajang pendidikan politik yang baik untuk memberikan wawasan kepada masyarakat, bukan malah memainkan isu penjahat dan korban yang nggak penting.

Gitu sih. CMIIW.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun